Oleh : Hj. Sopiah
Bank Dunia merekomendasikan agar Indonesia mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Dan jika mengacu pada PPP internasional, penduduk miskin di Indonesia bisa bertambah menjadi 40% dari jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah pun merespon hal tersebut dan mengatakan bahwa ukuran garis kemiskinan yang direkomendasikan tersebut tidak dapat digunakan Indonesia karena tiap wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut maka Indonesia memerlukan garis kemiskinan sendiri berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia.
Namun, ketika standar garis kemiskinan diubah, maka otomatis akan mengubah data penduduk miskin di Indonesia. Sehingga dengan perbandingan tersebut angka kemiskinan menjadi jomplang.
Alhasil mengukur kesejahteraan masyarakat dengan mengutak-atik standar kemiskinan tidak akan bisa menjelaskan fakta ekonomi yang sesungguhnya di Indonesia. Dalam hal ini negara berambisi menjadi negara berpenghasilan tinggi, tetapi maunya angka kemiskinan tidak meningkat seiring pengubahan garis kemiskinan yang direkomendasikan oleh Bank Dunia. Dengan demikian, pemerintah sama saja berbuat zalim kepada rakyat karena tidak menjelaskan fakta kemiskinan yang sesungguhnya, negara hanya memikirkan citra negara di mata dunia.
Penduduk dapat dikatakan sejahtera adalah apabila setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik dan layak. Dan kesejahteraan rakyat adalah sepenuhnya tugas negara karena negara berkewajiban mengurusi rakyatnya. Kebutuhan pokok tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dan semua itu hak setiap individu dan kewajiban negara dalam mewujudkannya. Namun mirisnya hal tersebut tidak terwujud karena sistem yang diemban oleh negara saat ini adalah sistem kapitalis, di mana para penguasa hanya berpihak pada pihak yang berkepentingan, mereka sibuk memperkaya diri mereka sendiri sehingga abai terhadap rakyat.
Solusi untuk menyelesaikan PR besar mengentaskan kemiskinan tiada lain adalah dengan mengganti sistem kapitalisme dengan ideologi Islam karena hanya Islam yang memiliki konsep yang lengkap dan menyeluruh dalam mengurai permasalahan kehidupan manusia. Dengan Islam semua rakyat akan terpenuhi segala kebutuhannya baik yang muslim maupun non muslim. Semua itu akan terwujud dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.
Wallahu’alam.
