Oleh: Krisdianti Nurayu Wulandari
Dilansir dari BBC News Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbaikan 15 ruas jalan yang sudah rusak parah dalam kurun waktu yang lama di Provinsi Lampung akan diambil alih oleh pemerintah pusat dengan menganggarkan dana kurang lebih 800 miliar rupiah. Kebijakan pemerintah pusat untuk turun langsung memperbaiki jalan rusak di Provinsi Lampung ini tidak lepas dari kritikan warga setempat. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Tiktoker bernama Bima Yudho Saputro sempat memberikan kritik terhadap Lampung yang merupakan kampung halamannya sendiri.
Dalam kritikannya tersebut, Bima menyoroti masalah infrastruktur dan pendidikan yang ada di Lampung. Menurutnya, jalan utama yang ada di Lampung rusak parah dan telah menjadi penyebab tidak majunya provinsi tersebut. Kritikan dari Bima itupun viral dan menjadi trending topic yang diperbincangkan oleh warganet. Bahkan tidak berselang lama, Presiden Jokowi meninjau langsung jalanan yang rusak tersebut.
Menurut data kondisi jalan dari Kementerian PUPR tahun 2021 di Provinsi Lampung menyebutkan bahwa dari 1.292,21 km jalan nasional di Provinsi Lampung hanya ada 32,28% atau sekitar 430,06 km dalam kondisi baik. Sementara sisanya dalam kondisi rusak parah dan ringan. Sementara jalan Provinsi yang masih dalam kondisi baik 64,45% (1.091,24 km) dari 1.693,27 km. Sedangkan kondisi terparah ada di jalan-jalan kabupaten sepanjang 14.669 km dengan kondisi baik 33,80% (4.958 km). Dilansir dari Kaskus.co.id
Setelah viralnya video kritikan Bima tersebut, tak sedikit juga warganet yang justru ikut membandingkan kondisi jalan yang ada di wilayahnya. Sebab, jika kita tinjau lebih dalam kerusakan infrastruktur berupa jalan ini memang tidak hanya terjadi di Lampung saja. Namun, di wilayah lainnya pun juga mengalami hal yang sama.
Hal ini menunjukkan lalainya negaranya dalam membiayai pembangunan infrastruktur transportasi. Pasalnya, jalanan yang rusak tentunya akan menghambat aktivitas masyarakat bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Abai dan lemahnya kontrol dari pemerintah akan mengakibatkan penderitaan di masyarakat. Inilah gambaran betapa lemahnya sistem pengurusan umat berdasarkan kapitalisme-demokrasi. Untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik saja harus menunggu viral dulu.
Berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan penguasa memiliki tanggung jawab penuh pelayanan terhadap rakyatnya. Sebab rakyat adalah amanah penguasa. Seorang penguasa wajib untuk memperhatikan kondisi dari rakyatnya. Termasuk infrastruktur yang ada di berbagai wilayah terutama jalan yang menjadi prasarana utama bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari mereka.
Tidak perlu menunggu viral, baru kemudian turun tangan. Akan tetapi, sudah seharusnya segera memperbaiki apa saja yang perlu diperbaiki. Tidak perlu menunggu sampai ada korban dan nyawa yang melayang, melainkan harus segera bergerak demi mencegah dan menjaga keselamatan rakyatnya. Itulah tanggung jawab yang harus ada pada diri penguasa. Dan kelak akan dipertanggung-jawabkan pada hari akhir.
Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan kenyamanan serta keamanan jalan umum bagi rakyatnya. Beliau pernah mengatakan, "Seandainya seekor keledai terperosok disebabkan jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah SWT 'Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?'". Wallahu A'lam
Tags
Opini
