Oleh : Windha Yanti. S
(Aktivis dan Pemerhati Sosial)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguran per Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,03 Persen pada Kuartal I 2023
Bila dibandingkan dengan Februari 2022 (year on year/yoy), jumlah pengangguran ini juga turun sekitar 410 ribu orang, dari 8,40 juta jiwa menjadi 7,99 juta orang.
Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.
Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.
Membludaknya jumlah pengangguran bukti kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, pasalnya tidak imbangnya Jumblah angkatan kerja dengan Jumblah lapangan pekerjaan. Bahkan pemerintah seolah berlepas tangan dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, malah menyerahkannya pada pihak swasta (pengusaha)
Sehingga sangatlah wajar jika industri yang ada hari ini bukan menyesuaikan kebutuhan, melaikan mengikuti pesanan oligarki (pengusaha), diwaktu yang bersamaan pendidikan yang dijadikan ajang komersial menjadikan rakyat terbatas dalam mengenyam pendidikan yang layak,
dan tak memiliki skill, alhasil masalah pengangguran ini jika tidak bisa diatasi akan akan berdampak pada kondisi ekonomi.
Sehingga semakin tingginya kemiskinan akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan, yang akan menyebabkan tidak terpenuhinya gizi, kesehatan yang buruk, lemahnya pendidikan dan akan memicu tidakan kriminal dan lain lain. Sudah jelas kapitalisme telah menjadikan rakyat kebingungan sendiri dalam mencari pekerjaan maupun mencukupi kebutuhannya, dan dibiarkan sengsara dalam kehidupan ini.
Berbeda dengan Islam yang memiliki sebuah peraturan yang sudah baku, dan Islam memiliki pandangan yang khas terkait kesejahteraan, sehingga negara harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi rakyat, sehingga Islam mengharamkan kebutuhan umum seperti, Padang, rumput, air dan gas dimiliki oleh individu seperti para pengusaha.
Negara wajib mengelolanya sendiri, dengan tujuan keuntungannya akan dikembalikan kepada rakyat, negara diharamkan menjual kekayaan alam pada individu suasta baik dalam negri maupun luar negri. Sehingga ketika negara mandiri dalam mengelola SDA maupun SDM dalam pembangunan infrastruktur akan menghasilkan lapangan pekerjaan yang luas, hal inilah yang akan meminimalisir pengangguran.
Dengan begitu, negarapun akan mampu memberikan bantuan pada rakyatnya yang tidak mampu, dengan diberikan modal secara cuma cuma untuk pengembangan usaha, tidak hanya itu dalam Islam pendidikan pun gratis sehingga rakyat tidak hanya mampu mengembangkan karakter dan kepribadian saja melainkan mampu memiliki skill untuk menjalani hidup dengan baik.
Dan semua itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin, sebagaimana dimasa Umar bin Khatab selama 10 tahun diberbagai wilayah hidup makmur dan sejahtera, buktinya tidak di temukannya orang miskinpun oleh Mu'adz bin Jabal di Yaman. Dengan mekanisme Islam ini sudah mantap hanya Islamlah yang mampu menyelesaikan berbagai problematika umat
Wallahu'alam
Tags
Opini
