Oleh: Khusnul
Jalan rusak masih menjadi permasalahan serius Pemerintah Kabupaten Blitar. Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat total ada 300 kilometer jalan yang mengalami kerusakan.
Ratusan kilometer jalan rusak tersebut mayoritas berada di wilayah selatan Blitar seperti di Kecamatan Bakung, Panggungrejo, Wates hingga Wonotirto. Kondisi kerusakan jalan ini pun bervariatif mulai dari sedang hingga berat.
“Total sekitar 300 kilometer yang mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat,” kata Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli, Kamis (27/4/2023). Banyaknya jalan yang rusak tersebut membuat masyarakat Kabupaten Blitar geram. Mereka yang tidak sabar dengan proses perbaikan yang dijalankan Pemkab Blitar akhirnya melakukan penggalangan dana untuk memperbaiki jalan secara mandiri. (beritajatim.com, Kamis 27/4/2023)
Warga Dusun Ilik-ilik, Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, nekad memperbaiki jalan yang rusak dengan biaya patungan mereka sendiri. Hal itu dilakukan setelah jalan rusak tersebut tak kunjung diperbaiki. Terlebih lokasi jalan rusak itu merupakan langganan jadi lokasi kecelakaan. Apalagi saat malam hari jalan tersebut juga gelap gulita lantaran tidak ada lampu penerangan jalan. Sehingga pengendara beresiko besar terjerumus ke lubang jalan yang rusak. Perbaikan ini untuk menyelamatkan akses jalan. Kemarin kan ada orang jatuh, sampai patah (tulangnya),” kata Trimo, salah satu warga sekitar, Kamis (27/4/2023).
Oleh karena itu, kata Trimo, dirinya bersama masyarakat dusun setempat menggalang dana secara swadaya untuk menambal jalan berlubang demi keselamatan pengguna jalan.
Trimo menyebut perbaikan jalan itu mulai dilakukan oleh warga saat H+3 lebaran (24/4) setelah mengetahui ada pengguna jalan yang mengalami kecelakaan tunggal. Dirinya berharap, pemerintah hadir dalam membantu membenahi infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Blitar. Apalagi jalan utama ataupun jalan alternatif penghubung antar wilayah. (celah.id, Kamis, 27/4/2023)
Kerusakan jalan di Kabupaten Blitar akhirnya mendapat respons dari pemerintah daerah. Terkini Pemkab Blitar melalui Dinas PUPR melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan jelang musim mudik Lebaran 2023. Informasi yang diterima JATIMTIMES, perbaikan sejumlah ruas jalan tersebut dilakukan dengan tambal sulam hingga hotmix. Perbaikan jalan ini Pemkab Blitar mengucurkan anggaran sekitar Rp 98 miliar yang berasal dari APBD tahun anggaran 2023. Selain itu, ada pula anggaran perbaikan jalan darurat (URC) sekitar Rp 1,2 miliyar.
"Untuk menunjang arus mudik, telah dilakukan perbaikan jalan di beberapa ruas jalan yang diperbaiki. Ruas jalan tersebut masuk dalam prioritas perbaikan," Kata Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, Minggu (16/4/2023). Hamdan menambahkan, perbaikan jala tersebut dilakukan sesuai kebutuhan. Ada yang ditambal sulam ada pula yang di hotmix. Selain itu adapula perbaikan jalan dengan beton. (jatimtimes.com, 16/4/2023)
Warga Kabupaten Blitar harus ekstra sabar menunggu janji bupati yang memprioritaskan pembangunan jalan rusak saat kampanye pilkada. Mereka tak mati gaya menyampaikan keluhannya dengan beragam cara. Sebelumnya warga Dusun Blumbang, Ngembul Kecamatan Binangun menebar 30 kg lele hidup di lubang jalanan yang rusak. Berbeda gaya lagi yang dilakukan Warga Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi ini.
Mereka yang menamakan Kelompok Sadar Healing (Pokdarling) justru menjadikan jalanan yang rusak sebagai lokasi wisata. Jalanan yang mengalami kerusakan parah terutama jalur ke arah Desa Rejosari. Sebuah banner berukuran 1x1 meter dipasang di pinggir jalanan yang rusak dengan tulisan "Telah dibuka wisata waterpark Wonodadi. Fasilitas : mandi lumpur, jeglongan kejut, kolam renang, mancing ikan 24 jam, outbond jungkir balik, free Betadine. (detik.com, Minggu 5/3/2023)
Inilah gambaran infrastruktur dari fasilitas umum yang ada di wilayah Blitar Kabupaten sangat memprihatinkan, seolah kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Padahal fungsi jalan sangat setrategis dan menunjang kelancaran mobilitas barang serta jasa dalam perekonomian yang ada. Dan apabila dinilai tidak begitu signifikan bagi mobilitas barang dan jasa kapital. Ketimpangan yang sangat jelas terlihat jauh sekali. Padahal kalau kita perhatikan para konsumen itu dari rakyat kecil, dan bila jalan sangat sulit itu juga mempengaruhi proses konsumsi barang dan jasa. Bahkan di wilayah-wilayah tersebut juga menghasilkan sumberdaya yang sangat dibutuhkan oleh para kapital.
Fasilitas Jalan biasa yang peruntukkannya bagi rakyat secara umum kalah prioritas bila dibandingkan jalan tol yang bisa menjadi sumber uang berkelanjutan. Memang lebih strategis fungsi jalan tol bagi para kapital besar, tapi apakah bisa mereka mendapatkan keuntungan jika barang yang mereka distribusikan tidak sampai pada konsumen. Akan sangat sia-sia dan tidak ada gunanya, karena ini dalam rantai perekonomian akan sangat berpengaruh. Timbal balik yang di harapkan tidak akan pernah terjadi, konsumsi barang dan jasa juga tidak akan pernah terpenuhi. Maka sebenarnya mereka sendirilah yang akan dirugikan dalam perekonomian. Jika dikatakan perekonomian naik, tapi fasilitas jalan raya sangat buruk, benarkah demikian. Karena ini tidak berkolerasi sama sekali, Jangan-jangan itu cuma asumsi yang di keluarkan. Padahal kondisi rakyat sangat memprihatinkan dan di bawah standar.
Bahkan ditemukan banyak kasus starting di wilayah blitar selatan utamanya, faktor yang sangat mempengaruhi adalah fasilitas yang tidak memadahi sehingga proses distribusi barang dan pelayanan kesehatan belum bisa maksimal di wilayah tersebut. Apalagi ketika pandemi covid-19 kemarin di wilayah ini juga sangatencekam. Minum pembekalan dari pihak medis dan minum bahan makanan yang di menunjang di pada tersebut. Sehingga banyak sekali korban meninggal pada masa itu. Tapi tidak ada penanganan yang lebih maksimal di sana.
Kemudian tingkat pendidikan yang rendah, bahkan jenjang pendidikan tertinggi mayoritas SMP karena untuk menuju jenjang SMA jarak tempuhnya sangat jauh dan fasilitas jalan yang sangat buruk. Maka tidak aneh jika di sana sedikit sekali generasi muda yang lulus SMA apalagi sampai kuliah. Dengan pendidikan yang rendah itu, akhirnya mereka berbondong-bondong kerja keluar daerah untuk merubah kondisi perekonomian keluarga mereka. Dengan bekal yang minim itu sehingga banyak yang bekerja keluar negeri hanya menjadi buruh. Padahal kalau generasi muda mereka pintar, merekalah nanti yang akan mengelola sumberdaya yang ada di wilayahnya menjadi berguna. Dan bisa menciptakan lapangan kerja baru, sehingga akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.
Hal ini sangat jauh berbeda dengan pandangan IsIam, terpeliharanya fasilitas rakyat adalah salah satu bentuk atau bukti adanya periayaahan dari pemerintah. Sehingga penguasa akan mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk menunjang mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan hal ini dilakukan pemerintah dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga kesejahteraan rakyat benar-benar bisa disaksikan dan dirasakan secara nyata, bukan hanya pencitraan dan rencana.
Bisa kita saksikan di masa khalifah Umar bin Khotob, Jalan-jalan begitu diperhatikan, meski waktu itu belum ada jalan raya seperti saat ini tapi sanggat mempermudah proses distribusi barang dan jasa waktu itu. Bahkan beliau merasa sangat bertanggungjawab jika ada satu ekor unta saja yang terperosok di jalan yang berlubang. Andaikan masa sekarang pemerintah mencontoh masa kepemimpinannya Umar, pasti rakyat akan sangat sejahtera. Tidak ada lagi kasus stanting akibat infrastruktur yang rusak parah tapi tak kunjung diperbaiki. Tidak akan ada lagi sumber daya alam yang terbengkalai atau bahkan di kuasai asing. Karena tenaga manusianya trampil dan memiliki bekal yang memadahi untuk mengelolanya. Sehingga kesejahteraan rakyat akan benar-benar terwujud.
Hanya IsIam dengan kekhilafahannya yang mampu menempatkan pelayanan pada rakyat diposisi prioritas, sebab pada dasarnya pemimpin diangkat dengan amanah mengurus urusan umat. Sehingga orang yang menjadi pejabat bukan orang-orang yang berlomba untuk menjadi penguasa, melainkan orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Karena tugas itu adalah amanah dari Allah dan nanti akan di mintai pertanggungjawaban Oleh Allah juga terkait periayaahan mereka kepada rakyat. Sehingga semua sistem dikondisikan sedemikian rupa demi terpenuhinya kebutuhan rakyat dengan cara yang makruf, dan untuk mencapai ridho Allah. Bukan malah untuk memperkaya diri dan mengabaikan rakyat. Semoga hal ini tidak akan berulang lagi dan pemerintahan yang ada akan meriayah rakyat dengan sebaik-baiknya. Aamiin.
