Kritikan Dianggap Ancaman, Potret Buruk Sistem Demokrasi



Oleh: Wiwi


Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Contohnya hak untuk berpendapat atau mengkritik jika ada hal yang merugikan rakyat.

Tetapi ketika salah satu pelajar warga negara Indonesia (WNI) asal Lampung di Australia, Bima Yudho Saputro mengkritik soal infrastruktur (jalan) yang banyak rusak, dan tidak layak untuk jalan. Nyatanya Gindha Ansori Wayka melaporkannya ke pihak kepolisian atas tuntutan menyebar berita hoaks tentang Lampung.

Kenyataannya kritikan yang dilontarkan oleh Bima yang diunggah dalam akun sosial medianya adalah fakta, bukan berita hoaks. Buktinya tak lama setelah unggahannya viral dan mendapat ancaman, akhirnya banyak warga Lampung yang mendukung Bima dan angkat bicara menyampaikan keluhan yang serupa.

Faktanya dalam sistem demokrasi saat ini rakyat disuruh bungkam, membatasi semua yang rakyat keluhkan. Pemerintah ingin dinilai baik oleh rakyatnya, sehingga keritikan rakyat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Padahal sikap Bima tersebut adalah bentuk aspirasi dan termasuk dari kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi.

Inilah gambaran negara saat ini yang menerapkan sistem kapitalis yang menjadikan kekuasaan hanya sebatas meraih materi semata. Dalam sistem kapitalis saat ini melahirkan para penguasa yang tidak amanah dan tidak bersungguh-sungguh untuk mengurus rakyatnya. Maka wajar kritikan dianggap sebagai ancaman yang akan menjatuhkan kepemimpinannya.

Maka dari kasus Bima ini kita bisa melihat bagaimana canggihnya media sosial, kita bisa mengkritik, mengeluapkan kekesalan kepada pemerintah yang tidak adil. Saat ini media sosial menjadi sarana ampuh untuk menyampaikan aspirasi. Dari sana sumber informasi alternatif bisa didapat masyarakat serta memberikan pilihan validasi informasi.

Sejatinya kritik yang membangun sangat dibutuhkan bagi penguasa dan merupakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap para penguasa ketika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan amanah. Karena penguasa adalah pelayan rakyat yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk melaksanakan berbagai amanah rakyat.

Jauh hari. Islam telah memberikan keteladanan pada seorang pemimpin dalam menanggapi kritik atas kebijakannya. Sejarah mencatat bagaimna sikap Khalifah Umar yang lebih senang dikritik daripada dipuji. Beliau mengatakan, “Jika kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, luruskan aku walaupun dengan pedang.” Begitu pula dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang legawa menerima kritik dari putranya sendiri lantaran ingin beristirahat sejenak sementara masih banyak urusan rakyat menanti untuk diurus.

Selain itupun kepemerintahan dalam Islam sangat terbuka dengan kritik dan aduan dari rakyatnya. Dengan kritiklah penguasa bisa selamat dari sikap zalim dan mungkar. Dengan muhasabah, penguasa akan bersikap mawas diri karena menyadari setiap kebijakannya pasti berdampak bagi rakyat yang dipimpinnya.

Wallahua’alam bi shawab

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak