Oleh: Rahmawati, S. Pd
(Tenaga Pengajar dan pemerhati generasi)
Menjadi berita viral seorang tiktoker bernama Bima, yang telah melakukan kritik atas kerusakan parah di beberapa ruas jalan di kota Lampung. Tidak lama kemudian, keviralan ini langsung mendapat tanggapan dan antusiame untuk mengecek kebenaran berita terebut. Secara kilat, presiden Jokowi langsung infestigasi mendadak ke lokasi aduan.
Presiden beserta rombongan dari beberapa kementrian tiba di lokasi dan memilih jalur sendiri di luar jalur yang telah disiapkan pemerintah daerah Lampung. Terbukti bahawa yang telah viral tersebut adalah sebuah kenyataan dan seakan ini menunjukkan sebuah kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan rakyat.
“secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan) yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemapuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, akan diambil alih untuk kementrian PUPR, utamanya yang jalannya rusak parah”. Kata Jokowi selepas meninjau harga kebutuhan pokok di pasar Natar, Lampung Selatan. Jumat (05/05). BBC Indonesia.
Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan yang sudah rusak parah dalam kurun waktu yang lama dengan menganggarkan dana kurang lebih 800 Miliar rupiah.
Kerusakan jalan yang terjadi akan membawa kerugian pada banyak pihak, baik waktu tempuh, kendaraan yang menjadi rusak, bahkan resiko kecelakaan dan kehilangan nyawa.
Kondisi ini diklaim pemerintah bahwa untuk mengadukan seuatu, tidak perlu menunggu pemerintah setempat bergerak. Masyarakat dapat langung melaporkan aduan melalui platform-flatform yang sudah tersedia seperti laporan langung ke media sosial presiden, melalui website lapor.go.id, atau aplikasi jalan kita.
Kalau melihat hingar-bingar pembangunan infrastruktur sebagai megaproyek di pusat-pusat ibukota, baik berupa jalan tol darat, tol laut, bahkan megaproyek tranportasi masa, seperti tidak ada prioritas bagi daerah. Yang akhirnya setiap kerusakan daerah menjadi masalah bersama dan yang terjadi hanya pencitraan semata.
Tidak dipungkiri bahwa terjadinya pandemi telah mengalihkan atau memangkas dana-dana yang menjadi sumber kemalahatan masyarakat. Demikian juga beberapa ruas jalan yang kian waktu kain membutuhkan perawatan. Jika dipikirkan dengan matang, ada dana yang tidak urgen yang bisa dialokasikan sesuai kebutuhan, seperti dana pembangunan ibukota baru yang sangat dipaksakan. Infrastruk daerah yang menyangkut rakyat, seperti perbaikan jalan dan pasar yang rusak tidak dapat dana, lantaran dana pemerindah daerah dipangkas untuk membiayai pandemi. Padahal dampaknya bisa menyebabkan kecelakaan dan kehilangan nyawa manusia.
Telah gagal kapitalime melindungi kekayaan dalam negeri yang menjadikan APBN bertumpu pada pajak dan utang. Pembangunan dilelang kepada investor-investor yang haus keuntungan. Akibatnya APBN terus mengalami defisit, sehingga pembiayaan yang berkaitan dengan kemalahatan umat terus dipangkas. Alih-alih mengakhiri pandemi, justru bencana korupsi semakin menggurita dan buruk tatakelola Negara semakin nyata.
Infrastrukur adalah hal penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah Negara, demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu, di dalam Islam, membangun infrastruktur yang baik, bagus, dan merata ke pelosok negeri adalah wajib.
Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk dalam kategori umum harus dikelola oleh Negara dan dibiayai dari dana milik umum. Bisa juga dari milik Negara, tetapi Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk yang lain. Pembangunan seperti membuat sungai, teluk, perbaikan jalan, membangun jembatan, bendungan, membangun sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan sarana umum lainnya adalah kebutuhan utama masyarakat.
Pemasukan Negara dalam sitem pemerintahan Islam didapat dari pos-pos pemasukan yang diizinkan dalam syariat. Yaitu fai’ dan kharaj, pemasukan dari pengelolaan kepemilikan umum dan pos lainnya yang telah diatur secara jelas dan terperinci. Islam membuat perencanaan dan penganggaran sehingga tidak membutuhkan dana di luar realitas dan menghindari utang ribawi.
Diceritakan saat Khalifah Umar bin Khattab mendapat laporan bahwa ada keledai yang tergelincir dan masuk ke jurang dikarenakan jalan yang rusak dan berlubang. Ini membuat Amirul Mukminin sedih dan gelisah atas apa yang menjadi hujjah baliau kelak dihadapan Allah SWT, mekipun perkara ini hanya menyangkut nyawa seekor keledai. Betapa pentingnya kemuliaan dalam pengaturan kehidupan berbanga dan bernegara melalui pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah hanya bisa didapatkan dalam bingkai penerapan sitem kehidupan Islam.
Tags
Opini
