Oleh : Sri Setyowati
(Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)
Menjadi anggota dewan (legislatif) sepertinya menjadi hal yang sangat menggiurkan di kalangan pejabat. Baik itu pejabat daerah maupun pejabat negara. Bahkan para artis dan publik figur pun tidak mau ketinggalan untuk bisa menjadi caleg. Hal ini terbukti dengan banyaknya pejabat yang mendaftarkan diri menjadi calon legislatif pada Pemilu 2024 yang akan datang.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercatat menjadi calon legislatif (caleg) antara lain: Bupati Lebak Iti Jayabaya dan Wali Kota Palembang Harnojoyo dari Partai Demokrat. Lalu, Wali Kota Parepare Taufan Pawe dari Golkar, Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe dan Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman dari PKB. Kemudian ada Wali Kota Jambi Syarif Fasha dari Partai Nasdem, Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy dari Partai Perindo, Bupati Tanah Laut Sukamta, Bupati Merangin Mashuri dan Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya, serta Wakil Wali Kota Serang Subadri dari PPP. (tirto.id, 21/05/2023)
Sedangkan Menteri dan wakil Menteri yang tercatat menjadi caleg adalah, Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dari partai Daerah Pilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) I. Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan (Mendag) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Jawa Tengah (Jateng) l. Ida Fauziah Menteri Ketenaga kerjaan (Menaker) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Jakarta ll. Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendesa PDTT) dari PKB Dapil Jawa Timur (Jatim). Johnny G Plate Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I. Angela Tanoesoedibjo Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dari partai Persatuan Republik Indonesia (Perindo) Dapil Jatim I. Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian (Mentan) dari partai Nasdem Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) l. Afriansyah Ferry Noor Wakil Menteri Tenaga Kerja (Naker) dari Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Jawa Barat (Jabar) V. Dan Benny Rhamdani Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dapil Jawa Barat (Jabar) II. (republika.co.id, 17/05/2023)
Tidak ketinggalan pula deretan artis dan publik figur berlomba maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Dari Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) adalah Sunarji yang lebih dikenal dengan nama Narji dari grup komedi Cagur. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Harvey Malaiholo dan Jurico Siahaan. Disamping itu ada wajah baru seperti Once, Mekel, Lita Zein, Marcell Siahaan, Taufik Hidayat Udjo, Deni Cagur, Tamara Geraldine, Sari Koeswoyo, Andre Hehanussa dan Lucky Perdana. Dari Partai Nasdem, Reza Artamevia, Choki Sitohang dan Anisa Bahar. Dari PAN, Eko Patrio, Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu), Muchtar Lutfi (Opie Kumis), Elu Sugigi, Surya Utama (Uya Kuya) dan istrinya Astrid Kuya, Desy Ratnasari, Verrel Bramasta, Primus Yustisio dan Tom Liwafa. Dari partai Gerindra, Ahmad Dhani, Nelly Goeslaw, Ari Sihasale, Rachel Maryam dan Jamal Mirdad. Dari PKB, Tommy Kurniawan, Iyeth Bustami, Arzeti Bilbina, Camelia Lubis, Zora Vidya dan Norman Kamaru. Dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, Ingrid Kansil, Dina Lorenza, Emilia Contessa dan Arumi Bachsin. Dari PSI, Giring Nidji dan Badai eks Kerispatih. Sedangkan dari Partai Perindo adalah chef Arnold Poernomo, Ustadz Yusuf Mansur, Ainan Witjaksono, Prabu Revolusi, Ratu Nabila, Dian Mirza, Tama S Langkun, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Michael Sianipar, Ini Suwarman, Zee Zee Shahab, Vena Melinda, Vicky Prasetyo, M. Ridho Ficardo, Tengku Erry, Anang Iskandar, Letjen (Pur) Ali Hamdan Bogra dan Mayjen (Pur) Wuryanto. ( katadata.co.id, 15/05/2023)
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilai, aksi para kepala daerah maupun wakil kepala daerah mundur dari jabatan ini tidak etis karena para kader yang menjadi kepala maupun wakil kepala daerah secara etika harus menyelesaikan tugas hingga masa jabatan berakhir. Dengan mundurnya para kepala daerah maka tugasnya harus digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). Akan tetapi, Plt tidak bisa mengambil kebijakan strategis seperti penganggaran. Tentu saja ini akan merugikan masyarakat. (tirto.id, 21/05/2023)
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendorong para menteri yang menjadi caleg untuk segera mundur dari jabatan menteri. Meski UU Pemilu tidak mengharuskan mereka mundur, tapi ICW menilai ada potensi konflik kepentingan ketika seorang menteri tetap menjabat sembari menjadi caleg. Misalnya, penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya. Selain potensi konflik kepentingan, menteri yang jadi caleg juga tidak akan bisa bekerja maksimal sebagai pembantu Presiden Jokowi. Apalagi ketika kampanye. Karena itu, ICW mendesak Presiden Jokowi memecat para menterinya yang menjadi caleg tapi tak mau mundur. (republika.co.id, 16/05/2023)
Terlepas dari mundur atau tidaknya pejabat yang menjadi caleg, tentunya hal tersebut tidak lepas dari arahan dan strategi masing-masing partai yang menaungi demi kepentingan perolehan suara legislatif karena ketika mereka maju sebagai kepala daerah mendapatkan dukungan mayoritas. Harapannya mayoritas pemilih mereka tetap memilihnya pada saat pencalonan sebagai anggota legislatif. Hal tersebut secara tidak langsung akan menopang suara partai.
Dan pengusungan caleg dari kalangan artis dan publik figur yang sudah populer tentu lebih menjual daripada kader sendiri yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Tentunya dengan harapan akan bisa menaikkan kursi di parlemen.
Begitu banyak kepentingan dari masing-masing partai yang mencalonkan anggotanya mulai dari pejabat daerah, pejabat negara hingga artis dan publik figur demi untuk bisa menduduki kursi legistatif, sehingga urusan yang lebih utama dari jabatan yang sudah diamanahkan menjadi urusan yang tidak lagi dianggap penting.
Ketika sebuah jabatan telah diamanahkan, maka disitulah beban tanggung jawab beralih ke pundaknya. Tanggung jawab mengatur, melindungi dan mengurusi semua hak urusan rakyatnya. Namun dalam sistem demokrasi, amanah menjadi tidak penting dibandingkan capaian kekuasaan yang lebih tinggi lagi yang hendak diraih karena ada aturan yang membolehkannya, sehingga banyak yang berlomba ingin menjadi caleg meskipun sudah menjadi pejabat karena akan banyak keuntungan ketika menjadi anggota legislatif. Seperti wewenangnya untuk membuat aturan, yang tentu saja disesuaikan dengan kepentingan partai pengusungnya. Disamping itu suara rakyat sangat dibutuhkan karena untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden, partai harus memiliki 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Begitu juga gaji, tunjangan dan fasilitas yang "wow" untuk anggota legislatif itulah yang mendorong untuk bisa menjadi anggota legislatif.
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, dan akan diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad).
Islam memandang pemimpin bukanlah orang yang sibuk menghitung dan menikmati berbagai fasilitas yang diterima dari uang rakyat karena kedudukannya. Bukan pula orang yang menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri. Juga tidak menjadikan jabatan sebagai sarana untuk mengokohkan kekuasaan diri dan kelompoknya serta mengeksploitasi rakyat. Dari segi hak atas kekayaan, pemimpin sama saja dengan rakyat, tidak memiliki kelebihan apa pun, hanya mendapatkan kompensasi yang layak sebagai ganti atas seluruh waktu dan perhatian yang dia curahkan untuk rakyat. Karena itu seorang pemimpin justru sibuk berfikir dan bertindak agar rakyatnya dapat hidup cukup sandang, pangan, papan, serta terjamin kesehatan, pendidikan dan keamanannya, bukan meninggalkan jabatan yang telah diamanahkan untuk mencari yang lebih tinggi lagi
Wallahu a'lam bi ash-shawab
Tags
Opini
