Oleh : Hj. Epi Lisnawati SP, M.Pd
(Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan)
Saat ini sudah berada di penghujung Ramadan. Tradisi tahunan yang sebentar lagi menjelang yaitu mudik lebaran. Kenyamanan mudik umat Islam salah satunya ditentukan oleh kenyamanan dan keamanan alat transportasi. Kenyamanan mudik lebaran yang didambakan saat ini masih jauh panggang daripada api. Sejumlah permasalahan seputar mudik lebaran setiap tahun terus menghantui.
Permasalahan mudik lebaran yang tak kunjung usai seperti dilansir oleh media Republika bahwa Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mengimbau para pemudik mewaspadai titik rawan kemacetan dan bencana. Menurut dia, lebih dari 82 titik kemacetan paling banyak karena pasar tumpah sebanyak 42 titik.
Kemudian ia menyebutkan, ada lebih 127 titik banjir, 39 titik longsor di jalan provinsi, dan lebih dari 52 titik di jalan nasional. Disebutkan pula ada lebih dari 64 titik rawan kecelakaan di ruas jalan nasional dan lebih dari 26 titik di jalan provinsi. (REPUBLIKA.CO.ID,SOLO, Ahad 9 April 2023)
Inilah beberapa kendala yang akan ditemui oleh para pemudik. Walau terus diwarnai oleh sejumlah permasalahan saat mudik,
tradisi mudik ini terus berlangsung dari tahun ke tahun. Setiap orang berupaya agar dapat mudik setiap hari raya untuk berkumpul dengan seluruh keluarga, sanak saudara dan moment untuk menjalin silah ukhuwah dengan tetangga di kampung halaman.
Kendala lain yang dihadapi oleh pemudik yaitu mahalnya tiket transportasi. Harga tiket alat transportasi menjelang Idul Fitri biasanya naik drastis. Prediksi kenaikan sekitar 20-70 %. Bahkan fakta di lapangan bisa mencapai 100% kenaikannya. Maka masyarakat harus menyiapkan dana lebih banyak agar bisa membeli tiket yang melangit ini. Belum lagi ada pencurian dan perampokan selama perjalanan.
Maka saat ini para pemudik tidak mendapatkan jaminan kenyamanan dan keamanan. Mirisnya hal ini terus berulang setiap tahun. Seolah sudah menjadi penyakit kronis yang menimpa masyarakat setiap mudik lebaran.
Seharusnya pemerintah bisa mengatasi permasalahan ini. Namun upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini belum bisa mengatasi permasalahan mudik lebaran. Upaya-upaya yang diklaim pemerintah untuk mengatasi permasalahan mudik lebaran yaitu mereka sudah melakukan kerjasama beberapa kementerian dengan pihak kepolisian untuk mengamankan mudik lebaran.
Kemudian kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyediakan 70 ruas jalan tol bagi para pemudik yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pemerintah juga akan membuka 11 ruas jalan tol fungsional yaitu jalan tol yang memiliki rest area sementara dan toiletnya mobile. Pemerintah juga akan menerapkan one way dan contra flow, sistem ganjil genap, ada juga program mudik gratis baik jalur darat dengan bis dan kereta api, maupun jalur laut.
Kebijakan ini jika diteliti lebih mendalam belum menyentuh akar permasalahan yang terjadi. Salah satu yang menjadi kendala besar mudik yaitu ongkos tiket alat transportasi yang sangat mahal. Harga tiket mahal ini pada dasarnya telah diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah yang membuat kebijakan tarif batas atas dan batas bawah. Maka penyedia jasa angkutan berlomba-lomba untuk menetapkan tarif batas atas. Hal ini tentu sangat memberatkan masyarakat.
Keamanan yang belum terjamin pun tidak diatasi dengan menyiapkan pos-pos penjagaan untuk menjamin pemudik aman sampai tujuan malah disediakan jalan tol yang belum jadi, yang masih sepi sehingga rawan terjadi tindak kejahatan, serta beresiko tinggi terjadi kecelakaan.
Pengelolaan infrastruktur jalan tol yang sudah diserahkan kepada pihak swasta pun berdampak pada semakin tingginya biaya mudik yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Tarif tol yang mahal tentu sangat membebani masyarakat ditambah dengan biaya bensin yang sudah dinaikkan. Maka semua kena imbasnya tiket alat transportasi jadi semakin mahal.
Semua ini terjadi karena penerapan sistem kehidupan kapitalis sekuler yang mengedepankan bisnis. Negara hanya sebagai regulator dan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Mereka orientasinya bukan untuk memberikan keamanan, kenyamanan bagi rakyat namun keuntungan semata.
Islam memiliki solusi tuntas atas permasalahan transportasi publik ini. Pengelolaan transportasi publik dilandaskan atas aturan Islam. Transportasi publik dalam Islam seperti urat nadi kehidupan. Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar manusia untuk kelangsungan hidup manusia, maka negara menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap transportasi publik ini.
Dalam Islam transportasi publik bukan jasa komersil tapi pelayanan negara kepada rakyat jadi tidak berdasarkan perhitungan untung rugi. Semata-mata memberikan pelayanan kepada rakyat. Negara menjamin setiap warga negara bisa mengakses alat transportasi yang bagus, murah, bahkan gratis, nyaman dan aman, tanpa syarat apapun.
Islam melarang transportasi publik dikuasai oleh individu baik infrastrukturnya/jalan, alat transportasi, supirnya, dll. Semua dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat. Rakyat mendapatkan pelayanan yang nyaman, aman. Keamanan dan keselamatan jiwa setiap orang dijamin oleh negara.
Negara juga wajib menggunakan anggaran mutlak untuk membiayai transportasi publik. Sumber pembiayaan diperoleh dari SDA/ barang tambang, emas, perak dll yang sangat banyak tersedia di negeri ini. Strategi pelayanan dalam Islam yaitu sederhana memberi kemudahan dan praktis, pelayanan cepat, ditangani oleh orang-orang yang kredibel dan kompeten.
Maka saat Islam diterapkan di tengah-tengah kehidupan, seluruh masyarakat merasakan pelayanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjamin keselamatannya. Tradisi mudik lebaran untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga dan silah ukhuwah dengan tetangga di hari kemenangan akan berjalan nyaman dan menyenangkan.
Wallahu'alam bissawab.
Tags
Opini
