Oleh : Ami Ammara
Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia yang harus dientaskan masih tinggi, terutama kemiskinan ekstrem.
Menteri Suharso mengungkapkan, outlook jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 mendatang adalah 7,99 persen, apabila kondisi pelaksanaan program belum dan data belum berubah.
Disadari bahwa kita masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan program program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Suharso dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 yang disiarkan di laman Youtube Bappenas pada Kamis (6/4/2023).
Dalam paparannya Suharso menjelaskan, bahwa gap jumlah penduduk miskin yang harus dientaskan semakin tinggi penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem belum efektif.
"Hal ini disebabkan oleh pengumpulan data yang belum akurat, program program yang masih belum terintegrasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi belum yang berkelanjutan," jelasnya.
Disebutkan, untuk mencapai kemiskinan ekstrem di angka nol, perlu mengentaskan maksimum 5,6 juta orang pada tahun 2024.
Beberapa upaya telah dilakukan, dan perlu dilanjutkan setelah dipertajam, khususnya adalah memperbaiki data, secara total pada setiap lapisan, dan integrasi program yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi yang masif," pungkas Suharso.
Liputan6.com.
Berbagai stimulus berupa kartu pintar diluncurkan untuk rakyat; seperti JKN, KIS, PKH, BPNT dan kartu sembako. Nyatanya, semua itu tidak mengentaskan angka kemiskinan. Itu pun hanya berlangsung sementara waktu, tidak menguraikan masalah. Mirisnya, berbagai stimulus tersebut malah diselewengkan oleh oknum pejabat terkait.
Kondisi ini semakin diperparah ketika rakyat susah mencari pekerjaan yang layak, dan layanan publik (kesehatan, pendidikan dan keamanan) dikomersialisasi, diperjualbelikan kepada rakyat.
Jika mereka ingin menikmati layanan tersebut, mereka harus membayarnya. Kebutuhan pokok yang seharusnya dapat dijangkau masyarakat (sandang, pangan dan papan) justru dimonopoli oleh swasta. Alhasil, hanya orang-orang kaya atau berkecukupan yang mampu membeli. Sedangkan orang-orang miskin hanya bisa menahan atau bermimpi agar kebutuhan mereka bisa tercukupi.
Inilah penyebab kemiskinan akan terus berlangsung dan rakyat tetap berada dalam circle (lingkaran) kemiskinan.
Kemiskinan ekstrem menjadi persoalan besar Indonesia, yang ditargetkan akan dihapuskan pada tahun 2024. Namun banyak pihak yang pesimis akan keberhasilan upaya tersebut.
Kemiskinan adalah satu konsekuensi penerapan sistem kapitalisme, karena dalam sistem ini peran negara hanya sebagai regulator dan bukan penanggung jawab nasib umat.
Islam Memberikan Solusi Terbaik
Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem secara tuntas, hanya dapat terwujud melalui institusi Islam, yaitu sistem Khilafah.
Menggantungkan asa pada sistem kapitalis untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hanya akan menambah luka pada rakyat, sekadar berjanji minim bukti.
Oleh karena itu, kembali pada sistem Islam adalah satu-satunya solusi terbaik untuk mengakhiri kemiskinan yang terjadi.
Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dengan berpedoman pada syariat Allah SWT.
Ada banyak mekanisme Islam untuk menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat.
Adapun penyelesaian masalah kemiskinan, dapat dilakukan lewat berbagai kebijakan. Di antaranya :
Pertama, Pelarangan aktivitas riba. Negara akan menjauhkan jeratan riba dari segala kegiatan perekonomian.
Kedua, Semua sektor usaha berbasis sektor produktif.
Ketiga, Kebutuhan pokok masal, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan akan dipenuhi negara. Dengan begitu, pendapatan perkeluarga bisa dialokasikan kepada kebutuhan individu.
Keempat, Dalam kondisi tertentu, Khilafah memberikan nafkah pada individu rakyatnya dan tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja.
Kelima, Sumber daya alam dikelola negara secara adil.
Negara mengatur kepemilikan umum, negara dan individu dengan baik, agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi rakyat dan negara.
Keenam, Semua keuangan negara menggunakan Baitulmal dengan pos pendapatan yang beragam, dengan minimalisasi pajak, lebih-lebih utang.
Ketujuh, Penggunaan sistem moneter berbasis emas dan perak, sehingga angka inflasinya 0%.
Demikian Ketujuh langkah yang ditempuh Khilafah dalam menuntaskan kemiskinan esktrem.
Khilafah mewujudkan Islam sebagai solusi terbaik. Sementara sistem kapitalis sendiri masih sebatas slogan dan angan-angan semu dalam menuntaskan kemiskinan.
Semoga apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala janjikan (Khilafah) segera terwujud.
Dengannya dan dengan ketakwaan manusia, Allah akan membuka semua pintu berkah dari langit dan bumi.
Wallahu a’lam bi-ashawwab.
Tags
Opini
