Oleh : Eti Fairuzita
Buntut terungkapnya kepemilikan harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 56 miliar, kini beredar luas beberapa unggahan Dirjen Pajak maupun para pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang mengendarai motor gede (moge). Video maupun foto Dirjen Pajak Suryo Utomo yang mengendari moge beredar luas di akun Twitter, Youtube, Facebook, dan Instagram.
Bahkan dalam foto yang tersebar di lini masa, Suryo Utomo tak mematuhi aturan lalu lintas dengan tidak mengenakan kelengkapan wajib berupa helm. Para PNS Ditjen Pajak penyuka motor, termasuk moge, diketahui tergabung dalam komunitas bernama Belasting Rijder. Seperti dilihat Instagram, Belasting Rijder juga memiliki beberapa cabang di sejumlah daerah. Belasting Rijder sendiri merupakan Bahasa Belanda. Belasting bermakna pajak, sementara rijder berarti pengendara. Sehingga secara harfiah blasting rijder memiliki arti pengendara pajak.
Para anggota komunitas ini diketahui adalah para pegawai pajak, hal ini bisa dilihat dari profil penggunggah foto maupun para akun yang ikut meramaikan dengan berkomentar. Akun IG Belasting Rijder diketahui sudah menghapus semua unggahannya, termasuk salah satunya yang memposting Dirjen Pajak yang tengah mengendarai moge. Beberapa pengikut (follower) maupun yang mengikuti (following) juga tampak sudah 0 alias kosong. Sementara akun lain komunitas Belasting Rijder di salah satu provinsi juga sudah diprivat sehingga tak lagi bisa dilihat. Namun sebelum beberapa akun maupun postingan lenyap, foto-foto Dirjen Pajak maupun aktivitas sunmori pegawai DJP dengan moge sudah keburu beredar luas ke dunia maya.
Sontak hal tersebut membuat Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memerintahkan agar komunitas motor gede (moge), Belasting Rijder DJP yang beranggotakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibubarkan.
Perintah tersebut disampaikan oleh Menkeu melalui akun Instagram resmi pribadinya (@smindrawati), Minggu (26/2/2023).
"Beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menkeu memerintahkan Dirjen Pajak, Suryo Utomo untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai sumber dan jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak, seperti yang dilaporkan kepada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Selain itu, Sri meminta agar klub Belasting Rijder DJP segera dibubarkan. Ia mengatakan bahwa meskipun moge itu diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai serta memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik.
Dalam kondisi demikian, Ibu Mario Dandy, Ernie Meike, juga diduga hapus unggahan iInstagram miliknya. Postingan barang branded, gaya hidup mewah, langsung hilang semua.
Ernie Meike diduga gercep. Ada dugaan Ernie mengunci akun Instagramnya @26_emt. Ibu Mario Dandy malah diduga hapus unggahan instagram barang branded dan gaya hidup mewah. Dugaannya mengarah ke upaya hapus unggahan instagram ibu Mario Dandy. Postingan Ernie Meike soal barang branded, gaya hidup mewah, mendadak lenyap.
Bukan hal yang aneh jika ada kasus yang merugikan pejabat atau orang yang memiliki kepentingan, jejak digital mereka mudah sekali dibersihkan. Jejak digital memang bisa digunakan sebagai bukti adanya kejahatan maupun kecurangan yang mereka lakukan. Padahal untuk menghilangkan jejak digital yang dibuat oleh pihak lain/media tentu tidaklah mudah, bahkan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jelas, jika ada pihak yang mampu menempuh langkah ini tentu hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau modal besar.
Mereka melakukan hal ini tidak lain untuk menutupi pelanggaran hukum dan melepaskan diri dari jeratan hukum beserta barang bukti. Inilah wajah asli kapitalisme ! Sebuah sistem yang lahir dari akidah sekulerisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan.
Orientasi hidup manusia yang berada dalam sistem ini, termasuk para pemimpinnya adalah bagaimana mereka bisa menjaga eksistensi kekuasaannya.
Apapun mereka lakukan agar bisa selamat di dunia. Padahal sejatinya, kekuasaan yang mereka miliki beserta pelanggaran hukum yang mereka perbuat akan mendapatkan sanksi kelak di akhirat.
Dalam sistem kapitalisme wajar jika umat memiliki pemimpin yang khianat dan gemar hidup mewah.
Pada dasarnya, tidak sulit memiliki pemimpin yang amanah asalkan sistem kehidupan yang diterapkan itu shahih (benar). Dan satu-satunya sistem kehidupan yang shahih hanyalah Islam.
Islam menjadikan keimanan kepada Allah swt sebagai benteng penjaga dalam ketaatan pada manusia, baik pemimpin maupun rakyat biasa. Keimanan ini akan mampu menghindarkan
diri dari perilaku curang atau jahat. Karenanya, ketika manusia hidup dalam kehidupan Islam yakni di bawah naungan Daulah Islamiyah, seluruh masyarakatnya akan dilingkupi suasana keimanan, termasuk para pejabatnya.
Para pejabat Khilafah memahami kekuasaan yang mereka pegang adalah amanah untuk menjalankan hukum syariat agar urusan masyarakat bisa tertunaikan.
Mereka juga sadar tanggung jawab kekuasaan mereka tidak hanya di dunia, namun di akhirat pula. Untuk amanah yang besar dan berat ini, seorang mujtahid Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Asy-Syaksiyah jus 2 halaman 95, memberi tiga indikator kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang pejabat.
Yakni al quwwah (kekuatan), at-Takwa (ketakwaan), dan al-rifq bi ar-ta'iyyah (lembut terhadap rakyat dan tidak menyakitkan hati).
Al-quwwah (kekuatan) yang dimaksud disini adalah kekuatan aqliyah dan nafsiyah. Seorang pemimpin harus memiliki aqliyah yang memadai dan pola sikap yang baik, yakni sabar, tidak emosional dan tidak tergesa-gesa. Kekuatan ini akan menjadikan pemimpin mampu memutuskan kebajikan yang tepat dan sesuai syariat. Melahirkan kebijakan cerdas, strategis, serta bijaksana. Sehingga, keputusan tersebut mampu memberi perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya.
At-taqwa (ketakwaan) akan menjadikan pemimpin selalu berhati-hati menjalankan amanahnya. Dia tidak akan mudah melakukan penggelapan uang, korupsi, dan tindakan maksiat lainnya hanya demi gaya hidup mewah. Bahkan jika ada indikasi ke arah sana Khalifah akan menindak sendiri pejabatnya.
Hal ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khathab. Beliau pernah menyuruh Mujasyi bin Mas'ud yang membuang gorden rumah ketika ada laporan bahwa isterinya memperbaharui rumahnya. Hal tersebut dilakukan agar pejabat tidak terlena dengan kehidupan mewah.
Al-rifq bi ar-ta'iyyah (lembut terhadap rakyat) akan menjadikan pemimpin itu dicintai dan tidak ditakuti oleh rakyatnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa Aisyah berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw berdoa di rumah ini, "Ya Allah, siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia membebaninya, maka bebanilah dirinya. Siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian ia berperilaku lemah lembut, maka bersikap lembutlah kepada dirinya,"(HR. Muslim).
Inilah cara Khilafah menentukan kualitas para pejabatnya. Maka tidak heran, selama Khilafah berdiri 1300 tahun lamanya umat senantiasa dipimpin oleh orang-orang yang lurus (hanif) dan bertakwa.
Wallahu alam bish-sawab
Tags
Opini
