Jangan Picu Cemburu Rakyat!

Oleh : Lilik Yani (Muslimah Peduli Umat)

Rakyat cemburu! Melihat para pejabat memamerkan kekayaan dengan mengendarai motor gede. Bahkan ditemukan seorang pejabat Direktorat Jendral Pajak memiliki kekayaan fantastis! Gaya hidup mewah kerap dipamerkan anaknya di media sosial. Bagaimana rakyat tidak cemburu dan geram? 

CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memerintahkan agar komunitas motor gede (moge), Belasting Rijder DJP yang beranggotakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibubarkan. 

Perintah tersebut disampaikan oleh

Menkeu melalui akun Instagram resmi pribadinya (@smindrawati), Minggu (26/2/2023).

"Beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menkeu memerintahkan Dirjen Pajak, Suryo Utomo untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai sumber dan jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak, seperti yang dilaporkan kepada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Selain itu, Sri meminta agar klub Belasting Rijder DJP segera dibubarkan. Ia mengatakan bahwa meskipun moge itu diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai serta memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik.

"Meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," perintah Sri.

Sebagai informasi, Belasting Rijder berasal dari Bahasa Belanda dengan Belasting yang berarti pajak dan Rijder yang berarti pengendara.

Terungkapnya harta kekayaan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo yang bernilai sekitar Rp56 miliar belum lama ini membuat sejumlah kekayaan pegawai DJP lainnya turut terungkap, salah satunya adalah Suryo dan para pegawai yang mengendarai moge.

Sebelumnya, viral video dan foto Suryo yang mengendarai moge beredar di media sosial. Dalam foto dan video tersebut, Suryo terlihat tak mematuhi aturan lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Jika dilihat dari LHKPN, Suryo diketahui memang memiliki moge Harley Davidson.

Para pegawai Ditjen Pajak penyuka moge, diketahui tergabung dalam komunitas bernama Belasting Rijder. Sebelumnya, Belasting Rijder pun memiliki akun Instagram. Namun, saat ini akun tersebut telah lenyap setelah viralnya beberapa unggahan para pegawai DJP mengendarai moge.

Jangan Picu Cemburu Rakyat!

Kasus  kekerasan anak pejabat membuka banyak hal, termasuk gaya hidup mewah yang nampak dalam postingan barang mewah yang dimiliknya. Apakah hal ini tidak bertolak belakang dengan kondisi ekonomi rakyat? Rakya banyak mengalami pengangguran, belum mendapatkan kerja layak. Hingga buat makan pun kekurangan. Namun mereka disuguhi tontonan pamer kekayaan anak pejabat, bahkan para pejabatnya sendiri. 

Kemudian Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memerintahkan agar pejabat tidak memamerkan kekayaan karena bisa membuat rakyat cemburu. Perintah beliau membubarkan komunitas motor gede (moge), Belasting Rijder DJP yang beranggotakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Bagaimana bisa pemerintah hidup bermewah-mewah sementara rakyatnya kembang kempis mempertahankan hidup? Apakah mereka tidak menyadari bahwa mereka dibayar dari uang rakyat berupa pajak yang dibayar oleh rakyat. Namun, tak cukup mendapat uang dari gaji, karena ada seorang pejabat yang memiliki harta hingga 56 Milyar.

Jumlah fantastis itu mengusik nurani rakyat. Kok bisa? Darimana uang sebanyak itu masuk ke kantong satu orang pejabat Direktorat Jendral Pajak? Bagaimana yang lainnya? Terbukti banyak yang pamer dengan naik motor gede diposting di media sosial. 

Bisa dibayangkan cemburu hati rakyat yang setiap hari pilu besok mau makan apa, bayar sekolah anak bagaimana. Tak berfikir kecukupan gizi, bisa makan kenyang saja sudah bersyukur. 

Mau Mengandalkan Siapa Jika Pemerintah Tak Peduli?

Negara yang menerapkan sistem kapitalisme, sudah biasa jika ada kesenjangan ekonomi seperti yang tampak kali ini. Para pejabat pamer kekayaan berlimpah dan fasilitas mewah. Sedangkan rakyat untuk mengatur pengeluaran agar bisa hidup nyaman saja sangat susah.

Rakyat harus berjuang sendiri untuk bahagia. Ke mana negara? Hanya berfungsi sebagai regulator semata. Tidak punya hak menguasai pemerintahan. Ada pengusaha kaya dan pengusaha asing yang mengatur jalannya perekonomian rakyat.

Pemerintah berutang budi pada pengusaha yang dulu mengucurkan dana buat pemilu dan semua keperluan hingga pimpinan bisa naik tampuk pimpinan. Setelah menjabat maka pikiran dan perhatian tertuju pengusaha yang tentunya minta perhatian khusus agar bisnisnya semakin sukses.

Perhatian untuk rakyat seolah tidak ada karena habis terforsir untuk para pejabat dan pengusaha kaya, juga Ditjen pajak agar bisnis tak kena cekal.

Lagi-lagi rakyat kena imbas, penderitaan panjang yang tak akan ada habisnya jika sistem kapitalis yang digunakan. 

Bagaimana Sikap Pemerintah Muslim dalam hal ini?

Islam sebagai ideologi sempurna telah mewajibkan negara melindungi harta rakyat dan menjamin kehidupan mereka. Rakyat adalah amanah yang harus dilindungi dan disejahterakan.

Imam itu pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya. (HR Bukhari dan Ahmad).

Pemimpin Islam akan menyiapkan keperluan rakyat, tidak akan mendapat beban pajak kecuali kondisi darurat. Itupun hanya berlaku untuk orang kaya semata. 

Islam mengancam para penguasa yang menelantarkan kebutuhan rakyat, apalagi menghalangi hak-hak mereka. 

Tidak seorang pemimpin pun yang menutup pintunya dari orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya. (HR Tirmidzi).

Syariah Islam menetapkan bahwa pajak bukanlah sumber penghasilan negara, apalagi dijadikan urat nadi perekonomian negara. Islam sudah menetapkan sumber pendapatan negara, antara lain harta kepemilikan umum, pertambangan, zakat, sedekah, ghanimah, kharaj, dan lainnya.

Pemerintah Islam sangat peduli dan memperhatikan kesejahteraan umatnya. Masihkah akan kembali pada sistem kapitalisme sekuler yang memberikan kesenjangan ekonomi. Yang kaya semakin kaya, hingga jaraknya semakin menganga dengan orang miskin. Atau kembali saja pada aturan Islam yang mengutamakan kesejahteraan umatnya.

Wallahu a'lam bish shawwab