Oleh: Nabila Sinatrya
Cengkraman oligarki terhadap dominasi politik membuat partai sekedar mesin pendulang suara pemilih. ini menjadi fenomena yang umum di tahun politik.
“Ada evolusi menarik, studi dari Adam Przeworski dalam bukunya Sustainable Democracy tahun 1999 menyampaikan bahwa kontrol terhadap dominasi politik itu dilakukan melalui birokrasi yang oligarkis untuk menjadikan partai sekedar mesin pendulang suara pemilih untuk konstituennya. Intinya birokrasi oligarki itu membuat partai politik sudah tidak ideal lagi,” ungkapnya dalam Live Perspektif PKAD: Bahaya! Cengkeraman Oligarki di Tahun Politik di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Selasa (17/01/2023).
Bung Agung, sapaanya, menambahkan, untuk mengetahui masalah munculnya oligarki harus menyepakati dua hal. Pertama, membaca ekonomi yang dikembangkan di Indonesia.
“Bagi orang yang mendalami berbagai teori ekonomi dan perbandingan ideologi dunia ini dengan sangat mudah kita membaca ekonomi yang sedang dikembangkan di indonesia ini adalah dengan nafas ideologi kapitalisme neoliberal yang secara konteks, dia nggak bisa lepas dari ekstensifikasi dan intensifikasi terutama pasca perang dunia II yang dimenangi oleh kelompok sekutu yang dengan amerika sebagai kekuatannya,” tegasnya.
Artinya akan ada kelompok yang menjajah dan yang dijajah. Hal ini berlangsung sejak tahun 1967 ketika investasi mulai masuk dan lebih parah sejak reformasi dan semakin parah sejak masuknya kapitalisme timur, dari China. Indonesia hanya menjadi negeri terjajah walau statusnya merdeka, akhirnya muncul kesenjangan ekonomi yang menganga.
Kedua, demokrasi telah melanggengkan oligarki. “Sistem demokrasi yang sedang berjalan ini secara prosedural akhirnya juga melanggengkan oligarki itu sendiri.”
Demokrasi itu sejak lahirnya, lanjutnya, merancang munculnya kelompok yang memiliki material power. Para oligard itu akhirnya yang mempengaruhi seluruh mekanisme demokrasi termasuk dalam pemilu dengan material powernya, para oligard bisa menggerakkan lembaga survei, media, dan sangat mungkin lembaga hukum dan penyelenggara pemilu.
Ekonomi yang berkembang saat ini adalah kapitalisme neoliberal. “Kita harus menyepakati semua penggerak-penggerak perubahan bahwa ekonomi yang sedang kita kembangkan saat ini memang kapitalisme neoliberal yang soko gurunya itu investasi asing, utang luar negeri, dan pajak,” pungkasnya.
Beliau menutup dengan pertanyaan, apakah kita mau membangun negara dengan gaya seperti ini terus dan sampai kapan kita itu mau menghentikan proses-proses semacam ini?[]
