Oleh : Eti Fairuzita
Beberapa hari ini dunia diliputi duka akibat gempa yang terjadi di berbagai wilayah. Pada Senin 6 Februari, pukul 4.17 pagi, sebuah gempa magnitudo 7,8 menghantam Turki dan Suriah. Selain di Turki dan Suriah, bencana gempa juga terjadi di Papua. Hal yang membuat sedih dan miris adalah para korban bencana tidak mudah untuk segera mendapatkan bantuan.
Selain di Suriah, Gempa juga mengguncang tanah air. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan alasan lebih dari 1.000 gempa bisa menggoyang Jayapura, Papua, sejak awal Januari 2023 hingga Kamis (9/2).
Sebelumnya, gempa dengan magnitudo 5,4, yang kemudian diperbarui jadi 5,2, mengguncang sekitar Jayapura, Papua, Kamis (9/2) pukul 13.28 WIB.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam konferensi pers daring, Kamis sore, mengungkapkan sudah ada setidaknya 1.079 gempa pada periode Januari hingga hari ini, di Jayapura, Papua.
Hal yang membuat sedih dan miris adalah para korban bencana tidak mudah mendapatkan bantuan. Seperti yang terjadi di daerah Suriah, daerah ini kesulitan menerima bantuan gempa internasional lantaran negara itu tengah menghadapi sanksi Amerika Serikat dan Eropa. Sememtara pihak Suriah terus menyerukan pencabutan sanksi tersebut agar bantuan dapat masuk ke negaranya. Begitu pula di Papua, korban bencana baru mendapatkan bantuan beberapa hari sejak gempa terjadi.
Korban bencana adalah orang-orang yang sedang kesusahan, dan perlu segera mendapatkan pertolongan. Urusan ini sangat penting dan genting karena berurusan dengan hidup dan mati seseorang.
Sayangnya, dominasi sistem kapitalisme yang dikuatkan nation state telah menyusahkan kaum muslimin. Batas-batas imajiner yang di buat Barat, dalam hal ini Amerika Serikat telah membuat kaum muslimin terpecah belah dalam banyak negara. Akibatnya, ketika sebuah wilayah kaum muslimin sangat memerlukan bantuan dengan cepat, mereka tidak bisa mendapatkan karena politic power AS menjadi penghalang. Inilah yang terjadi di Suriah.
Dan juga ideologi kapitalisme yang dijadikan sistem kepemimpinan penguasa saat ini, menjadikan penguasa setengah hati mengurus kepentingan umat. Seperti kondisi warga Papua yang terdampak gempa. Bantuan-bantuan itu pun baru diterima selang beberapa hari pasca kejadian. Bahkan bantuan seringkali berasal dari amal sosial, bukan dari negara. Lebih memprihatinkan lagi, kunjungan penguasa ke lokasi terdampak bencana seolah hanya untuk pencitraan semata.
Padahal, saat terjadi bencana, negara seharusnya menjadi garda terdepan untuk merawat dan mengurus seluruh rakyatnya yang sedang tertimpa musibah.
Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem Islam yang disebut Khilafah. Khilafah merupakan institusi praktis pelaksana hukum syariat. Khilafah memiliki tanggung jawab besar sebagai pengurus, pelayan, dan pelindung rakyat. "Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya,"(HR. Bukhari Muslim).
Hadist ini jelas menunjukan tugas negara Khilafah adalah mengurus kebutuhan umat. Negara Khilafah akan mengupayakan penanggulangan bencana dan senantiasa stand by dalam menangani bencana beserta korbannya. Khilafah akan mengelola bencana yang menimpa secara langsung dan tidak menyerahkannya pada yang lain. Untuk menjaga jiwa dan keselamatan rakyatnya terhadap sebuah bencana, ada beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Khilafah, yaitu penanganan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Sebab, sebagai negara yang beriman tentu akan menyadari bahwa
Keberadaan potensi bencana alam di suatu tempat merupakan ketetapan Allah. Namun, manusia masih memiliki sisi upaya untuk menghindar, meminimalisir, atau mencegah bencana itu.
Sebagai langkah mitigasi bencana,
Khilafah akan berusaha mencari mekanisme menghindar dari keburukan yang dapat ditimbulkan dari bencana. Jika suatu daerah memiliki potensi gempa karena pusat patahan dan pergerakan batuan. Khilafah akan memetakan area yang layak huni dan tidak layak huni. Dan ketika daerah tersebut dijadikan pemukiman, maka Khilafah juga akan mendirikan bangunan tahan gempa, termasuk rumah tinggal tahan gempa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Khilafah juga memiliki tim SAR yang berada di dalam divisi at Thawari yang merupakan bagian dari departemen kemaslahatan umum Khilafah.
Tim ini akan dibentuk dan dilatih agar sigap dan tanggap menolong korban bencana. Mereka juga akan dibekali dengan peralatan canggih dan paham kondisi medan bencana. Sehingga diharapkan mereka akan cepat mengevakuasi korban.
Tim ini juga bergerak secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, menangani, dan merecovery diri dari bencana.
Adapun ketika terjadi bencana, Khilafah akan cepat melakukan evakuasi, membuka akses jalan, dan komunikasi dengan korban bencana. Khilafah juga akan membuat posko pengungsian, pembentukan dapur umum, kesehatan, serta pembukaan akses-akses jalan, maupun komunikasi untuk mempermudah tim SAR untuk berkomunikasi dan mengevakuasi korban yang masih terjebak dalam bencana.
Sementara tindakan pasca bencana, Khilafah akan melalukan recovery kepada para korban. Untuk memulihkan psikis para korban agar tidak stres langkah yang ditempuh yaitu dengan cara memberikan tausiyah-tausiyah, untuk membangun dan menguatkan akidah serta nafsiyah para korban. Khilafah juga akan
me-recovery lingkungan tempat bencana jika dipandang masih layak huni. Dan tentunya semua ini sangat mudah dilakukan oleh Khilafah.
Sebab, Khilafah memiliki sumber dana negara berbasis Baitul Mal yang salah satunya merupakan harta milik negara, dimana dana tersebut bersumber dari harta fai, kharaj, jizyah, usyur, ghanimah, dan lainnya. Sumber pemasukan ini sangatlah besar dan tentunya mampu untuk menjalankan upaya mitigasi bencana. Andaikan kondisi Baitul Mal sedang kosong, maka Khilafah akan menarik dharibah (pajak) dari kaum muslimin, karena mengurus korban bencana bersifat urgen dan tidak bisa ditunda. Sehingga Khilafah akan mengusahakan upaya terbaik untuk menyelamatkan korban bencana alam.
Salah satu bukti kecepatan Khilafah ketika menangani bencana ialah ketika daerah Khilafah Utsmaniyah mengalami gempa, negara segera memberikan bantuan kepada warga negaranya tanpa mengulur-ulur waktu. Dan perlu diketahui, wilayah Khilafah adalah satu-kesatuan sehingga di manapun daerah terdampak pasti akan cepat ditangani oleh Khilafah. Karena Khilafah akan menempatkan pos-pos divisi at Thawari di setiap wilayah sehingga tidak akan mungkin terjadi hambatan penyaluran bantuan seperti yang terjadi di Suriah.
Wallahu alam bish-sawab
Tags
Opini
