Oleh: Japti Ardiani
Minyak goreng besutan pemerintah yang diluncurkan tahun lalu, MinyaKita, mendadak langka di sejumlah daerah. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak hingga Rp 20.000 per liter. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 49 Tahun 2022, minyak goreng rakyat terdiri atas minyak curah dan MinyaKita yang diatur oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14.000 per liter. Harga minyak goreng pemerintah dengan merek MinyaKita sudah jauh melambung di atas Rp 14.000 per liter. Barangnya pun susah didapat alias langka. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan suplai MinyaKita sebanyak 450.000 ton hanya akan tersedia di pasar tradisional (kompas.com, 3/2/2023 ).
Minyak belum tuntas kini berita tentang distribusi gas LPG 3 kg juga mulai dibatasi. Hanya diperuntukkan bagi warga yang menggunakan KTP dan terdaftar dalam program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal gas sejatinya adalah milik umum. Artinya, setiap warga berhak menikmati energi tersebut dengan harga yang terjangkau bahkan jika memungkinkan secara cuma-cuma.
Di sisi lain pemerintah malah berencana memberikan subsidi untuk motor dan mobil listrik. Masing-masing Rp 8 juta dan Rp 80 juta per unit. Alasannya, untuk mengurangi beban subsidi BBM di APBN dan pelestarian lingkungan. Sudah pasti yang menikmati kebijakan ini nantinya adalah para produsen mobil dan motor listrik, bukan rakyat.
Makin hari makin banyak sekali konflik di dunia dan banyak pula problem terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Faktor penyebab terbesarnya sesungguhnya adalah penerapan sistem sekularisme-kapitalisme.
Sistem kapitalisme terbukti memberatkan rakyat, menciptakan kesenjangan sosial dan hanya menguntungkan kelompok elit tertentu. Inilah yang sudah sejak lama dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan kehidupan rakyat semakin berat dari waktu ke waktu. Seperti saat ini, beban rakyat kini mulai bertambah dan semakin hari semakin tinggi akan tetapi pendapatan atau penghasilan tetap atau malah ada yang berkurang. Seolah-olah rakyat diminta untuk memikirkan sendiri kehidupannya, bisa makan atau tidak, sehat atau tidak, itu urusan rakyat bukan tanggung jawab penguasa.
Negara terlihat abai dengan kepentingan masyarakat. Rencana untuk menuntaskan kemiskinan tahun 2024 dinilai sulit atau mustahil. Padahal, jika negara mau serius menuntaskan kemiskinan itu tidaklah sulit. Dalam kehidupan negara kapitalisme, hal yang menjadi fokus bukanlah kesejahteraan rakyat, tapi memperoleh manfaat materi sebanyak-banyaknya, tidak pandang halal atau haram.
Sekali lagi, tidak akan ditemukan kesejahteraan jika masih hidup dalam ideologi kapitalisme dengan akidah sekularisme. Sekularisme inilah yang memisahkan agama dari kehidupan hingga terjadilah korupsi di semua lini kehidupan.
Abainya negara atas keselamatan rakyatnya adalah salah satu bukti lemahnya negara sebagai junnah atau pelindung rakyat. Bahkan keamanan menjadi salah satu obyek kapitalisasi, sehingga tidak semua rakyat mendapat jaminan keamanan dan perlindungan. Islam menjadikan keamanan sebagai kebutuhan komunal yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Islam menjadikan keselamatan semua individu menjadi salah satu hal utama yang harus diwujudkan oleh negara.
Pengaturan pemerintah seperti ini sangatlah jauh dari bagaimana Islam mengatur negaranya. Islam hadir tentu tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam.
Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.
Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.: “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah)
Kemudian, Rasul saw. juga bersabda: “Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah)
Allah SWT menjamin semua persoalan manusia ada solusinya di dalam Islam. Sebabnya, Allah SWT telah menurunkan al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu.
Dengan demikian syariah Islam merupakan solusi dinamis dan terbaik untuk segala problem kehidupan manusia. Syariah Islam pastinya akan membawa rahmat, yakni mendatangkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat, bagi manusia. Hanya saja, hal itu tidak akan menjadi riil dan faktual, kecuali jika syariah Islam diterapkan secara nyata dan secara kâffah. Begitulah sedikit gambaran sistem Islam, yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Sistem Islam ini hanya bisa terterapkan oleh negara yang berhukum pada Allah Swt. yaitu Khilafah. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb
