Oleh : Ummu Aqeela
Harga bahan pokok sudah sudah meroket berjemaah meski Ramadan dan lebaran masih sebulan lagi.
Salah satunya, beras. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) secara rata-rata untuk beras kualitas bawah, harga merangkak naik sejak awal Desember lalu dari Rp11.200 menjadi Rp11.900 per kg.
Hal sama juga terjadi pada beras kelas medium 1 yang harganya naik dari Rp12.350 pada 1 Desember 2022 menjadi Rp13.050 per kg. Hal sama juga terjadi pada minyak goreng. (CNN Indonesia, Jumat 10 Februari 2023)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menampik kenaikan itu. Ia mengatakan kenaikan harga beras terjadi di seluruh provinsi Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat mengecek harga pangan pokok di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2).
"Memang naik di semua provinsi. Ini yang sedang kami lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kami lakukan operasi pasar," ungkap Jokowi.
Sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat. Namun permasalahan klasik yang sering muncul ini, bahkan ditengah-tengah produksi beras jauh lebih besar daripada kebutuhan, harga beras di masyarakat tetap naim dan belum mampu diturunkan. Hal ini menunjukkan bahwa tata niaga beras mempunyai pengaruh besar terhadap harga beras. Berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, situasi seperti ini pasti menimbulkan kegaduhan tersendiri di masyarakat, hingga akhirnya pemerintah mensolusi dengan melakukan operasi pasar yang hal tersebut tidak berdampak besar menyelesaikan persoalan, karena sejatinya ada pemain dan permainan besar dibalik kejadian yang terus berulang, apalagi seringkali ini terjadi menjelang ramadhan dan idul fitri.
Ketegasan dan aturan yang benar sangat dibutuhkan agar persoalan tidak berulang-ulang menjadi kebiasaan tahunan untuk memberi kesenangan para perauk keuntungan. Dan aturan yang tegas itu hanya ada dalam Islam, Islam tidak membenarkan adanya intervensi terhadap harga. Rasul bersabda, “Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak.” (HR Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi)
Namun selama sistem kapitalisme keropos ini masih menjadi kiblat dalam pengelolaan pertanian, maka selama itu pula Indonesia akan menjadi bangsa yang terus didikte oleh para korporat dari hulu hingga hilirisasi pertanian. Alih-alih memberikan solusi atas semua problematika masyarakat, justru semakin menjerumuskan rakyat pada kesulitan hidup yang kian parah. Maka dari itu, dibutuhkan adanya dominasi negara yang mampu menyejahterakan rakyat, bukan menyejahterakan para korporat yang hanya mencari keuntungan sepihak.
Dan lawan terbaik untuk memutar balikkan keadaan adalah sebuah kesadaran penuh bahwa hanya dengan Islam dan syari’atnya semua persoalan akan mampu terselesaikan. Islam dengan kedigdayaannya terbukti mampu menjamin tersedianya stok pangan yang memadai serta memudahkan penyalurannya hingga ke ranah masyarakat. Islam Kaffah dengan berbagai kebijakannya juga mampu menahan gejolak harga pangan hingga kestabilan ekonomi dapat terwujud. Dengan pengelolaan berbasis sistem politik Islam, maka Islam kaffah dalam naungan Daulah akan bertengger menjadi negara yang mandiri serta mampu mewujudkan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan pun akan tercapai tanpa harus melibatkan pihak swasta. Inilah negara yang kita impikan, yaitu negara yang mampu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh umat.
Wallahu’alam bishowab
