Oleh Nanianti
(Aktivis Dakwah)
Saat ini stunting (tengkes) masih menjadi momok tersendiri di tengah masyarakat. Pasalnya banyak anak-anak yang mengalami gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi.
Dilansir dari Republika (14/1/2023), penanganan tengkes dan kemiskinan ekstrim masih terus menjadi program prioritas pada tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi, mengungkapkan permasalahan kemiskinan ekstrim dan stunting saling beririsan. Di mana irisan tersebut mencapai angka 60 persen.
Penyebab tengkes dilatar belakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrim seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya. Karena itu, Pemerintah terus memperkuat berbagai upaya guna menangani masalah tengkes dan kemiskinan ekstrim melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Saat ini pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Tengkes adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat dari kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari standar tinggi badan anak seusianya. Permasalahan tengkes di Indonesia merupakan tantangan yang harus diatasi dengan baik. Prevalensi balita yang mengalami tengkes menurut hasil survei Status Gizi Indonesia (2021) yaitu sebesar 24,4%. Sementara target pemerintah dalam masalah ini yaitu menurunnya prevelensi tengkes.
Berbagai masalah akan muncul sebagai akibat dari mengalami tengkes, seperti gangguan pada tingkat kecerdasan, berisiko mengalami penyakit kronis, serta produktifitas menurun dimasa depan.
Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tengkes
Kemiskinan merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan tengkes pada balita. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 9.54%. Banyak data dan hasil penelitian membuktikan kemiskinan sangat berhubungan dengan tingginya angka kesakitan, kurang gizi, tengkes sampai dengan kematian. Rendahnya tingkat pendapatan dan kesempatan memperoleh berbagai kesejahteraan sosial akan menyulitkan terpenuhinya berbagai keperluan pangan bergizi yang dibutuhkan untuk menangkis penyakit, sehingga pada akhirnya mengakibatkan tingkat pertumbuhan stunting akan tinggi.
Kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia yang dapat berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM). Studi menjelaskan bahwa nilai IPM memiliki pengaruh yang negatif terhadap stunting. Apabila nilai IPM rendah maka angka stunting akan tinggi, begitupun sebaliknya. Berdasarkan data BPS tahun 2019, sebagian besar anak stunting berasal dari keluarga yang tergolong miskin atau berada di bawah garis kemiskinan. Adanya kemiskinan mengakibatkan keluarga tidak dapat mencukupi kualitas dan kuantitas dalam pemberian gizi pada balita.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Seperti memberikan bantuan sosial, bantuan modal kerja, dan lain-lain. Sayangnya, solusi ini tidak mampu mengatasi kemiskinan. Padahal, negeri ini adalah negeri yang kaya raya. Memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak bumi, hasil tambang, hasil laut dan lain-lain. Seandainya penguasa negeri ini mengelola sumber daya alam dengan amanah, bisa dipastikan rakyat akan hidup dalam kondisi sejahtera dan terbebas dari kemiskinan.
Namun sayangnya sistem kapitalis yang dipilih untuk diterapkan di negeri ini belum berhasil membawa kesejahteraan bagi masyarakat . Sistem ini memiliki ide kebebasan kepemilikan. Kebebasan tersebut telah menyebabkan penguasa memberikan pengelolaan SDA yang melimpah kepada swasta dan asing. Hal inilah yang menciptakan kemiskinan masal di tengah masyarakat.
Tidak hanya itu, beban rakyat semakin bertambah berat dengan adanya kenaikan PPN dan dicabutnya subsidi. Sebab, kebijakan itu mengakibatkan semakin tingginya harga sejumlah barang kebutuhan pokok. Kondisi ini semakin diperparah dengan abainya penguasa akan tanggung jawabnya sebagai penguasa. Negara hanya memberikan bantuan tanpa melihat kondisi masyarakatnya. Sehingga solusi yang diberikan tidak menyentuh akar permasalahan.
Berbeda dengan Islam yang memandang masalah stunting erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan akan terwujud apabila kebutuhan hak asasi rakyat terpenuhi. Karenanya, negara yang menerapkan sistem Islam akan memenuhi kebutuhan asasi rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Dalam Islam mekanisme mengatasi stunting diawali dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi masyarakat setiap individu. Negara tak akan memenuhi kebutuhan pangan dengan impor. Akan tetapi, negara akan fokus pada peningkatan produksi pertanian dan pangan, serta meningkatkan semua riset dan jaminan kelancaran pengadaan dan distribusi pangan agar tepat sasaran.
Dalam Islam, pemimpin (khalifah) benar-benar menunaikan mandatnya selaku khadimul ummah (pelayan umat) dengan melaksanakan sabda Nabi saw. "Seorang Imam (Pemimpin) pengatur dan pemelihara urusan rakyatnya, akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya" (HR. Al-bukhari dan Muslim)
Pada masa khalifah Umar bin Khattab, khalifah selalu melakukan sidak ke rumah-rumah untuk memastikan kondisi rakyatnya. Beliau tidak bisa tidur nyenyak setiap malam sebelum memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Hingga beliau mengetahui ada salah satu keluarga yang belum makan. Maka khalifah Umar sendiri memanggul kebutuhan pokok itu untuk diantarkan kepada keluarga tersebut. Sungguh khalifah Umar adalah sosok pemimpin yang mengetahui penderitaan rakyatnya.
Selanjutnya, daulah memberikan jaminan ketahanan dan pembangunan keluarga berlandaskan akidah Islam sehingga mampu menjadi pilar peradaban. Selain itu, daulah juga menjamin keberlangsungan pendidikan generasi. Tujuannya agar generasi Muslim menjadi kuat dan sehat serta terjaga keimanan dan ketakwaannya.
Sungguh, hanya Islamlah yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada rakyatnya. Salah satu diantaranya memberikan asupan gizi bagi rakyatnya. Karena melayani umat dalam pemenuhan kebutuhan merupakan tanggung jawab negara.
Wallahu a'lam bishawab
