Oleh : Lilik Yani (Muslimah Peduli Umat)
Kemiskinan menimpa negeri bukan karena SDM dan SDA yang tak tersedia. Justru melimpah jika pintar mengelola. Jika kenyataan terjadi gelombang PHK, dimana letak salahnya? Sanggupkah diatasi dengan Kartu Prakerja?
KOMPAS.com - Fenomema pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini menambah tugas pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan. Salah satu upayanya melalui program Kartu Prakerja. Lantas, seberapa efektifnya program tersebut mengurangi angka pengangguran? Kepala Komunikasi Manajemen Kartu Prakerja William Sudhana mengatakan, pelaksanaan Kartu Prakerja diyakini mampu mengurangi masalah tersebut.
Dilansir dari Kumparan.com - Saat terjadi pandemi COVID-19, program Kartu Prakerja disesuaikan menjadi semi bansos. Saat itu, pemerintah memberikan program pendidikan senilai Rp 1 juta dan bansos senilai Rp 600 ribu per penerima untuk 4 bulan.
"Dan pada waktu launching timnya hanya 15 orang. Namun terus kita bangun seperti membangun startup, dan Alhamdulillah ini sudah berhasil diakses lebih dari 90 juta di 514 kabupaten kota dan pesertanya yang sudah menjalani ini sampai dengan gelombang kemarin sampai 16 juta orang," kata Airlangga.
Masyarakat yang ikut program kartu prakerja harus mengambil pendidikan. Mereka yang eligible dicek KYC(Know Your Customer), terakhir kita menggunakan face recognition. Dan ini langsung masuk ke e-wallet jadi dari government to people,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan dengan keberhasilan program kartu prakerja selama tahun 2020 sampai tahun 2022 membuat program ini dipandang positif oleh negara lain. Bahkan, Airlangga diundang United Nations Development Programme (UNDP) untuk menyampaikan tentang implementasi program kartu prakerja.
Beritasatu.com - Direktur Program Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, untuk mengatasi masalah pengangguran hopeless of job yang cukup tinggi di Indonesia, program Kartu Prakerja sebetulnya bisa menjadi solusi. Hanya saja harus dilakukan sejumlah pembenahan agar pelatihan yang dijalankan pesertanya memang sesuai dengan kebutuhan industri.
Untuk mengatasi tantangan ini, lanjut Esther, Indonesia bisa meniru Singapura, di mana pemerintahnya menjadi mediator antara pemberi kerja dan pencari kerja.
"Sebenarnya Kartu Prakerja sudah langkah awal yang bagus dari pemerintah. Tapi pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia, lalu ada jaminan mendapat pekerjaan setelah mengikuti pelatihan kartu pra kerja. Seharusnya dalam manajemen Kartu Prakerja menggandeng industri, sehingga kurikulum pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia. Hal ini juga di lakukan di Malaysia. Di kawasan industri ada pusat pelatihan untuk tenaga kerja," kata Esther.
Peserta Kartu Prakerja sebaiknya juga diprioritaskan pada kelompok masyarakat berpendidikan rendah atau SMP ke bawah yang masuk kategori hopeless of job.
"Yang berpendidikan rendah sebaiknya diprioritaskan. Karena tidak mungkin mengharapkan mereka yang berpendidikan rendah bisa menjadi pengusaha atau berbisnis sendiri. Hanya segelintir orang berpendidikan rendah yang sukses dalam menjalankan bisnis UMKM-nya," kata Esther.
Bisakah Kartu Prakerja jadi Solusi Masalah PHK?
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan merangsang produktivitas dengan kemampuan kompetensi mandiri yang mampu menggerakkan roda kewirausahaan, maka pemerintah meluncurkan program Prakerja.
Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk para pencari kerja, buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pengembangan perekonomian dalam skala mikro dan kecil.
Program ini memang didesain untuk memberikan nilai bagi para pengguna dan memberikan nilai bagi sektor swasta dengan bekerjasama dengan berbagai penyedia kelas dan juga media pembayaran daring berbasis digital. Hal ini bertujuan untuk mencari, membandingkan, dan memilih mana produk kompetensi yang ingin diambil.
Setiap pendaftar yang telah lulus seleksi bisa mendapatkan akses untuk mengikuti berbagai kursus secara online untuk meningkatkan kompetensi kemampuan yang diinginkan. Semua program pembelajaran sudah didesain agar sesuai dengan tuntutan zaman dan era industri 4.0. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat bisa mandiri mengembangkan kompetensi dan meningkatkan penghasilan.
Ada pro dan kontra muncul di masyarakat tentang efektivitas Program Kartu Prakerja di masa pandemi. Banyak yang mendukung karena meringankan beban para pengusaha di bidang UMKM dengan pelatihan gratis yang membuat mereka semakin produktif dan memiliki daya juang untuk bertahan. Namun beberapa pihak menganggap dana yang disiapkan untuk program Prakerja ini lebih baik dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang lebih penting.
Solusi menurut Islam atasi Pengangguran
Mengatasi pengangguran masih menjadi PR besar bagi negara pasalnya di beberapa daerah yang ada di Indonesia tingkat pengganggurannya masih belum bisa dituntaskan bahkan cenderung meningkat.
Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa sistem saat ini yaitu Kapitalisme, sebuah sistem yang melahirkan aturan hidup berdasarkan akal manusia yang serba terbatas termasuk dalam menuntaskan pengangguran. Sehingga sistem kapitalisme terbukti tidak mampu dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya yang ada justru rakyat kalah saing dengan pekerja dari luar.
Lantas, bagaimana menuntaskan masalah pengangguran? Jika kita mau mengembalikan aturan hidup dengan Islam, maka Islam akan memberikan solusi yang lahir dari Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Karena Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur perkara ibadah saja namun perkara kehidupan pun Islam punya aturannya seperti aturan tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya termasuk menyelesaikan masalah pengangguran.
Dalam Islam ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengatasi pengangguran, karena pemimpin merupakan penanggungjawab atas kepengurusan rakyatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang menyatakan bahwa :
"Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Adapun langkah pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Pendidikan dalam negara yang menerapkan syariat islam akan dengan mudah di dapatkan bahkan gratis. Tidak hanya itu rakyat itu dibebaskan untuk memilih sesuai dengan potensinya, termasuk memberikan keahlian atau keterampilan kepada rakyat terutama bagi laki-laki yang memiliki kewajiban bekerja.
Kedua, menyiapkan sarana dan prasarana bagi semua rakyat terutama laki-laki agar mau bekerja. Seperti memberikan modal dengan cuma-cuma dan lainnya.
Ketiga, kewajiban bekerja hanya untuk laki-laki saja, ini semua demi menghilangkan persaingin antara tenaga perempuan dan laki-laki. Kecuali pekerjaan yang mengharuskan dilakukan oleh perempuan.
Demikian itu harus ada peran negara dalam meriayah umatnya. Hingga SDM dan SDA bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan umatnya.
Islam mengatur semua masalah dengan simple tapi tepat sasaran. Masyarakat yang mengalami korban PHK akan disediakan lapangan kerja memadai. Karena laki-laki adalah kepala keluarga, jika menjadi pengangguran maka efeknya sangat panjang, mempengaruhi banyak hal yang mengganggu kesejahteraan.
Pengaturan terbaik dengan sistem Islam, masihkah diragukan?
Wallahu a'lam bish shawwab
Tags
Opini
