Oleh : Leni Ummu Syahda
Pemerhati Urusan Ummat
Dikutip dari laman resmi bps.go.id, data yang diambil per bulan September 2022, menyatakan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang (dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022).
Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan (sumber: https://www.bps.go.id/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html).
Dengan adanya data tersebut di atas di badan pusat statistik provinsi menunjukkan bahwa Indonesia sedang tidak baik - baik saja dalam urusan perekonomian negara, yang mana ini berdampak pada perekonomian rakyat Indonesia secara keseluruhan nya. Hal demikian itu bisa kita lihat di wilayah nasional di Indonesia. Coba kita lihat data statistik dari wilayah provinsi. Data menyebutkan provinsi Papua dan Maluku merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Padahal provinsi Papua salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam nya. Kehidupan di sana begitu memprihatinkan karena terlihat terjadi kemiskinan sandang, pangan dan papan yang terlihat mencolok. Satu sisi saudara kita hidup di tengah bergelimang sumber daya alam yang melimpah seharusnya mereka bisa menikmati nya tetapi ternyata tidak demikian adanya. Begitu ironisnya، justru rakyat di Papua serba kekurangan kebutuhan baik sandang pangan maupun papan dan tentunya kesejahteraan rakyat tidak di dapati bagi rakyat yang ada di Papua.
Penyebab dari kemiskinan di Indonesia negara yang kaya Sumber Daya Alam, namun kemiskinan terjadi di berbagai wilayah, bahkan terjadi kemiskinan ekstrim. Hal ini terjadi akibat salah kelola SDA, dan juga pengelolaan SDA yang diserahkan kepada swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. sistem Islam yang mewajibkan pengelolaan SDA oleh negara, karena SDA adalah milik umum.
Menurut Kepala Dinas sosial kabupaten Bekasi Endin Samsudin menjelaskan bahwa Indikator penduduk miskin ekstrem ditentukan berdasarkan pengeluaran harian yakni warga dengan pengeluaran di bawah 1,9 dolar Amerika PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp 11.941,1 per kapita per hari. Kemudian Beliau menjelaskan bahwa indikatornya adalah warga yang pengeluaran per kapita per harinya di bawah nilai tersebut, sesuai ketetapan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan ini berlaku secara nasional, bahkan internasional (https://repjabar.republika.co.id/ribuan-rumah-tidak-layak-huni-di-bogor-akan-diperbaiki).
Penulis akan mengutip data dari salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Jawa tengah. Penulis mengambil dari kabupaten Purbalingga. Sesuai informasi yang ada di lapangan menyebutkan bahwa kabupaten Purbalingga termasuk kabupaten termiskin 10 besar dari jumlah kabupaten di Jawa tengah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy jenguk kawasan miskin ekstrem di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (28/12/2022).
Muhajir effendy mengatakan adanya program Mekaar di desa-desa bisa membantu ekonomi keluarga kurang mampu dari mereka yang miskin ekstrem. Dikemukakannya, dengan adanya pinjaman modal usaha dari Mekaar, melalui skema bantuan sosial, serta dana bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Upaya ini dilakukan pemerintah untuk melepaskan masyarakat dari kondisi miskin ekstrem dan supaya masyarakat bisa mandiri, serta berdaya ekonominya," ungkapnya.
Hal ini tidak sependapat dengan penulis karena kesejahteraan masyarakat tidak di ukur dari penerimaan bantuan. Kesejahteraan masyarakat akan tuntas apabila semua kebuptuhan pokok (primer) , kebutuhan tambahan (sekunder) tercukupi kebutuhan nya. Sebab Hal ini justru wajib nya peran dan tanggung jawab negara untuk bisa menjaga rakyatnya supaya tidak sampai terjadi kekurangan kebutuhan pokok nya apalagi sampai terjadi kemiskinan ekstem. Negara wajib mensejahterakan rakyatnya secara keseluruhan dan berkelanjutan.
Pakar ekonomi syariah Dwi Condro Triono memaparkan kondisi perekonomian sebagaimana dalam skema sistem ekonomi Kapitalis yang diusung Bank Dunia dalam beberapa poin. Pertama, bertumpu pada sistem mata uang kertas yang hanya berbasis pada kepercayaan (trust), bukan pada nilai intrinsiknya. Kedua, sistem utang-piutang yang berbasis pada bunga (interest) yang bersifat tetap (fix rate). Sistem utang-piutang seperti ini diwujudkan pada sistem perbankannya.Ketiga, sistem investasinya yang berbasis pada perjudian (speculation). Sistem investasi model ini diwujudkan dengan jual-beli saham, sekuritas dan obligasi di sistem Pasar Modalnya. (Al-Wa’ie, 2020).
Jika persoalannya adalah sistem & ideologi kapitalisme maka islam sebagai sistem kehidupan juga memiliki solusi sistemis dalam menghadapi krisis. Dalam wawancaranya dengan majalah Al - wa'ie,pakar ekonomi syariah Dwi Condro Triono menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan pengaturan dasar tata kelola perekonomian sebuah negara. Pertama, pembagian kepemilikan secara benar. Pembagian kepemilikan dalam ekonomi Islam itu ada tiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Pembagian ini sangat penting agar tidak terjadi dominasi ekonomi, yakni hegemoni pihak yang kuat menindas yang lemah. Dominasi itu terjadi karena penguasaan sektor kepemilikan umum yang tidak semestinya dimiliki perseorangan atau perusahaan swasta, kedua, pengaturan pembangunan dan pengembangan ekonomi yang benar, yaitu bertumpu pada pembangunan sektor ekonomi riil, bukan nonriil. Dengan begitu, krisis ekonomi tidak akan terulang lagi. Ketiga distribusi harta kekayaan oleh individu, masyarakat, dan negara. Sistem ekonomi Islam akan menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi semua kebutuhan asasinya (primer). Sistem ekonomi Islam juga menjamin bagi seluruh rakyatnya untuk dapat meraih pemenuhan kebutuhan sekunder maupun tersiernya.
Itulah gambaran global sistem Islam sangat tahan dengan krisis. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga ditopang dengan mata uang emas dan perak yang telah terbukti stabil dan antiinflasi. Ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi harta yang dimiliki orang kaya sesuai ketentuan syariat. Sistem Islam akan mengoptimalkan segala potensi sumber daya alam di negeri-negeri Islam untuk menghidupi rakyatnya.
Ini saatnya bagi umat Islam dan dunia mengambil Islam sebagai solusi bagi permasalahan global? Mari perjuangkan dan ganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam sebagai ideologi yang mendunia yang mampu menyelamatkan negeri-negeri dari penjajahan kapitalisme di segala bidang.
Wallahualam bishowab
Tags
Opini
