Oleh : Anis, Ibu Rumah Tangga dan Pemerhati Sosial.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja telah diikuti lebih dari 16,4 juta peserta sejak diluncurkan pada 2020 hingga akhir 2022. Lima puluh satu persen dari mereka adalah perempuan dan tiga persen adalah penyandang disabilitas. Dari mereka yang menganggur, sepertiga dari mereka kini bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan,” ujar Airlangga seperti dikutip dalam keterangannya, Minggu (12/2/2023).
"Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHk) yang terjadi akhir-akhir ini menambah tugas pemerintah untuk mengurangi angka penganguran dan kemiskinan, salah satu upayanya melalui kartu prakerja. Karena kartu prakerja ini adalah salah satu program yang berhasil mengurangi penganguran dari 16,4 juta orang atau sekitar 5,5 juta orang sudah bekerja dan berbisnis. Kartu Prakerja merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, teknologi dan kewirausahaan", pungkasnya.
Sementara itu, Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena mengungkapkan, bahwa program Kartu Prakerja telah mendapatkan pengakuan internasional atas keberhasilan memanfaatkan teknologi digital dan menjadi game changer atau membawa perubahan besar dalam upaya meningkatkan pembelajaran bagi orang dewasa di luar pendidikan formal. Bahkan, Direktur UNESCO menyebut Kartu Prakerja patut ditiru oleh negara-negara lain.
Dengan kartu prakerja ini , pemerintah seolah-olah yakin akan berhasil dalam mengatasi penganguran dan kemiskinan karena sudah diberi pujian oleh UNESCO, sebagai negara yang wajib di contoh oleh negara lain. Pemerintah seakan-akan berperan besar mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan akibat terjadinya PHK dengan kartu prakerja ini. Karena sepertiga dari peserta yang mengikuti program ini, mereka kini telah bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan. Padahal realitasnya, negara belum menjamin apa-apa kepada rakyat.
Walaupun sepertiga perserta yang mengikuti kartu prakerja sudah bekerja, tetapi kartu prakerja ini tidak akan bermakna apa-apa apabila realitasnya masih ada 9,1 juta pengangguran terbuka yang terkatung-katung di luar sana. Total pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang. Faktanya Banyak orang yang mengangur dibandingkan yang sudah bekerja. kartu prakerjapun belum bisa mengatasi masalah kemiskinan .September 2022, saja masih tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Faktanya jumlah penduduk miskin tidak berkurang. Belum lagi, banyak orang di PHk, beban ekonomi masyarakat yang bertambah akibat kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, seperti kenaikan tarif listrik, BBM, LPG, bahan pangan, dan sebagainya.
Di dalam sistem kapitalis, program kartu prakerja yang diberikan negara belum bisa mengatasi angka penganguran dan kemiskinan. Karena masih banyak orang yang miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Program ini hanya pengalihan saja, diibaratkan seperti balsem hanya panas dan meringankan pegal sementara. Negara tidak mau bertanggung jawab terhadap rakyatnya, itulah ciri abainya negara terhadap rakyatnya, dan tidak mau mengurusi rakyatnya. Negara hanya Sebagai regulator, negara tidak mau menyediakan lapangan pekerjaan. Rakyatpun dibiar mencari pekerjaanya sendiri.
Berbeda dengan islam, di dalam sistem ekonomi islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya yaitu kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan), pendidikan , kesehatan. Bahkan negara Islam akan menyediakan lapangan pekerjaan seluas luasnya untuk kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memang dituntut wajib untuk memberi nafkah keluarga. Sehingga dipastikan tidak ada keluarga yang terlantar tidak mendapatkan nafkah.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW., ”Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR. Ibnu Majah).
Bentuk pelayanan baik dari sisi kesehatan dan pendidikan secara gratis akan diberikan negara kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan pelayanan negara kepada rakyatnya. Negara berkewajiban mencukupi kebutuhan rakyat terutama pangan dengan merata dan tepat sasaran. Bukan dengan hitung hitungan bisnis khas kaum kapitalis yang hanya menguntungkan kepentingan pihak tertentu.
Hanya dengan syariah Islam yang apabila diterapkan mampu memberikan solusi tuntas secara kaffah atas segala persoalan hidup manusia di bumi ini. Apalagi saat seperti sekarang ini yang imbasnya sangat luas di segala bidang. Tentu rakyat sangat butuh pengurusan dan perlindungan yang optimal dari penguasa negara sehingga rakyat bisa merasakan kemakmuran, keselamatan, dan keadilan yang merata.
Wallahu a'lam bish shawab.
Tags
Opini
