Oleh: Khusnul
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu penyebab kelangkaan Minyakita adalah realisasi suplai pasokan dalam negeri yang harus dipenuhi perusahaan sebelum melakukan ekspor atau domestic market obligation (DMO) turun sejak November lalu. Menteri Zulkifli Hasan menyebut realisasi DMO sebagai salah satu penyebab hilangnya Minyakita di pasaran. Dia mengatakan realisasi DMO mulai turun pada Desember 2022. Pada November 2022 realisasi DMO mencapai 100,94%, tapi sebulan kemudian turun menjadi 86,31%.Penurunan terus berlanjut sampai Januari 2023, menjadi 71,81%.
Ketika dikonfirmasi perihal realisasi DMO minyak goreng yang terus menurun, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga malah menekankan pada masalah lain, yaitu keengganan para produsen untuk memproduksi Minyakita karena harganya saat ini “tidak menutup biaya produksi” mengingat biaya pengemasannya pun sudah mahal. Perubahan biaya produksi itu, kata Sahat, disebabkan perubahan regulasi yang diterapkan pemerintah terkait distribusi. Sejak awal kemunculan Minyakita, Sahat menjelaskan, peraturan yang ada mengharuskan distributor mengambil stok minyak dari pabrik. Namun, sejak pemerintah mengubah aturan itu pada November 2022 lalu, produsen diharuskan mengantarkan Minyakita ke lokasi para distributor sehingga “ongkos angkut jadi lebih mahal”.
“Jadi secara kalkulasi perhitungan, mereka itu tetap rugi kalau misalnya harus juga menanggung ongkos untuk pendistribusian Minyakita itu. Tapi, dengan catatan, mereka tetap memenuhi (DMO) dengan minyak curah. Yang penting masyarakat tetap dapat,” kata Sahat. (BBC.com, 2 Feb 2023)
Minyak goreng besutan pemerintah yang diluncurkan tahun lalu, MinyaKita, mendadak langka di sejumlah daerah. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak hingga Rp 20.000 per liter. Pemerintah dan produsen telah sepakat untuk meningkatkan tambahan suplai minyak goreng (migor) kemasan dan curah sebanyak 450.000 ton per bulan selama tiga bulan yaitu Februari-April 2023. Zulkifli mengatakan, kelangkaan MinyaKita di pasaran bukan karena stok minyak goreng yang menipis, tapi akibat banyak masyarakat yang mulai beralih dari minyak goreng premium menjadi MinyaKita lantaran kualitasnya yang tidak berbeda jauh (Kompas.com, 2023/02/03).
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan produsen melalui komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng dilakukan agar kondisi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di awal tahun lalu tidak terulang kembali. Khususnya dalam rangka antisipasi lonjakan permintaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Puasan dan Lebaran.
“Hari ini di Kementerian Perdagangan, saya bersama pak Mendag membahas langkah-langkah untuk menjaga stabilisasi stok dan harga minyak goreng menjelang HBKN Puasa dan Lebaran. Kita bersama para produsen minyak goreng duduk bersama menyepakati komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng untuk 3 bulan ke depan dan akan kita review serta evaluasi secara berkala,” ujar Arief (Kompas.com, 03 Feb 2023).
Kelangkaan minyak kembali terjadi, justru pada produk yang diadakan untuk menekan harga minyak. Bahkan dari masyarakat mereka sangat kesulitan untuk mendaftarkan stok minyak tersebut. Ada beberapa pendapat yang berbeda antara produsen dan pemerintah. Dari produsen mereka merasa dirugikan dengan adanya produk menyakiti, karena itu membuat prodak mereka minyak yg lain tidak laku. Kalau dari pemerintah mereka mengatakan bahwa mereka sudah berusaha maksimal. Dan mengatakan bahwa kelangkaan minyak ini terjadi karena permintaan yang terlalu besar hingga menjadikan barang menjadi langka. Bahkan pemerintah membuat kebijakan baru dengan para produsen untuk menambah jumlah stok barang dan menentukan harganya agar tidak melambung, paling tidak sampai tiga bulan ke depan.
Hal ini menggambarkan adanya kesalahan pengelolaan pemenuhan salah satu kebutuhan rakyat. Meski telah dibuat kebijakan, namun selama kapitalisme masih menjadi asas, maka kebijakan tersebut tak akan mungkin memecahkan persoalan. Semua pengusaha menjadikan keuntungan sebagai tujuan, karena itu tidak mungkin ‘bersedia’ memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga yang murah. Karena dalam sistem kapitalisme tidak ada istilah 'makan siang gratis'. Ini akan sangat merugikan bagi mereka. Sehingga mereka melakukan semuanya untuk mendapatkan keuntungan.
Bahkan dalam pemenuhan kebutuhan rakyat, pemerintah melakukan kebijakan yang harus memberikan keuntungan kepada beberapa pihak juga. Kenapa begitu? karena mereka telah membuat perjanjian yang saling menguntungkan bagi mereka dari awalnya, utamanya kepada para investor dan produsen-produsen besar. Termasuk dalam masalah minyak goreng ini.
Dari sini nampak bahwa pemenuhan kebutuhan rakyat bukan poin utama dari pemerintah, melainkan selayaknya seorang pengusaha mencari keuntungan dalam setiap aktifitas yang dia lakukan. Bukankah seharusnya fungsi pemerintah adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya tanpa mementingkan keuntungan sedikitpun. Kesejahteraan rakyat adalah fokus utama mereka dalam melayani rakyatnya. Tapi hal ini tidak akan pernah terjadi ketika pemerintah masih terus menggunakan sistem kapitalis sebagai asas dalam pemerintahannya.
Berbeda dengan sistem Islam, karena Islam menjadikan negara sebagai raa’in, yaitu pihak yang memenuhi kebutuhan rakyat. Maka kebijakan yang dibuat juga untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan menggunakan politik ekonomi Islam. Yang menjadikan negara tidak tersandera kepentingan para pemilik modal sebagaimana dalam sistem kapitalis. Dengan demikian negara mampu memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga murah, sehingga kondisi lonjakan harga bisa terkendali dan stok pun mencukupi.
Pemerintah akan melakukan berbagai macam upaya agar kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Sebagaimana pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ketika rakyat Madinah mengalami kelaparan pada masa paceklik yang amat sangat. Maka dia melakukan upaya untuk mengadakan barang dengan segera agar rakyat tidak kelaparan, tanpa memikirkan untung dan rugi yang akan dia dapatkan. Sehingga waktu itu para orang kaya dan pemerintah bahu-membahu saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Bahkan Umar sendiri memilih untuk makan seperti apa yang di makan oleh rakyatnya, yaitu roti dan minyak samin saja. Hingga akhirnya pemerintah juga mengirimkan surat kepada wilayah yang lain dari wilayah Islam untuk memberikan bantuan, agar kelaparan bisa terselesaikan dengan cepat. Pada waktu itu bantuan bahan makanan didatangkan dalam jumlah ratusan hingga ribuan unta yang berisi muatan penuh bahan makanan untuk rakyat Madinah.
Begitulah gambarannya ketika rakyat itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, tanpa memikirkan untung rugi. Dan para orang kaya juga saling menguatkan dengan pemerintah, bukan malah membuat perjanjian untuk mencari keuntungan pribadi. Maka insyaallah jika pemerintah secara sungguh-sungguh berupaya untuk mensejahterakan rakyat tanpa ada kepentingan-kepentingan lain. Kesejahteraan rakyat akan terwujud dan Allah akan memberikan keberkahan dalam kepemimpinannya.
