Oleh : Sri Rahayu, Ibu Rumah Tangga, Ciparay - Kab. Bandung.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan, permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan. Dimana, irisan tersebut mencapai angka 60 persen. Dalam siaran persnya Muhadjir mengatakan penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya. (Republika, 14/01/2023).
Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem ini menurut Muhadjir Effendy, harus dengan keroyokan berbagai pihak. Pemerintah harus berupaya serius menangani masalah kemiskinan ini. Seperti yang telah ditargetkan Presiden Jokowi, masalah kemiskinan ekstrem nasional 2024 menjadi 0 persen dan masalah stunting menjadi 14 persen. Di sisi lain, masyarakat pesimis terhadap berbagai upaya pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan dan stunting ini. Pasalnya dari awal kemerdekaan hingga saat ini, masyarakat Indonesia selalu berada dalam garis kemiskinan. Itu berarti berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah belum berhasil. Malah semakin bertambah. Dilansir dari Kumparan.com, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 21,36 juta orang di September 2022 atau 9,37 persen dari total penduduk. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022. Penyebab bertambahnya orang miskin di Indonesia salah satunya harga komoditas yang dikonsumsi meningkat. Seperti harga cabai, telur, BBM, hingga kontrak rumah.
Padahal penyebab utama persoalan stunting dan kemiskinan ini tiada lain adalah karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang meliberalisasi seluruh sumber daya, termasuk sumber daya yang menjadi hajat hidup orang banyak. Seperti tambang batu bara yang dikuasai swasta. Karena pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batubara, akhirnya tarif listrik menjadi mahal. Belum lagi saham PLN yang ternyata mayoritasnya milik swasta yang tentunya berorientasi pada keuntungan perusahaan, bukan pada terpenuhinya kebutuhan rakyat. Itu hanya salah satu sumber daya yang dikuasai swasta, belum lagi yang lainnya. Seperti nikel, minyak bumi, gas, emas yang mayoritas dikuasai oleh swasta. Sistem kapitalisme menjadikan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite saja. Sedangkan mayoritas rakyat yang tidak memiliki kekuatan, akan tersendat kebutuhan hidupnya. Inilah sebabnya listrik, air, pangan, kesehatan, pendidikan dan seluruh kebutuhan hidup menjadi sulit diakses warga secara adil dan merata.
Hanya sistem ekonomi Islamlah yang bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ini. Karena dalam Islam, sumberdaya alam merupakan kepemilikan umum. Seperti barang tambang (emas, batubara, minyak bumi, dll). Terlarang bagi individu atau swasta untuk memilikinya. Seluruh sumber daya alam tersebut harus dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Sehingga rakyat akan dengan mudah mengakses kebutuhan hidupnya dengan biaya murah bahkan gratis.
Peran negara dalam Islam begitu sentral dalam distribusi kekayaan. Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya dan memastikan para kepala keluarga bisa menafkahi tanggungannya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian masalah stunting dan kemiskinan akan terselesaikan. Karena dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam akan tercipta masyarakat yang sejahtera dan anak-anak akan tercukupi kebutuhan gizinya. Sehingga jauh dari stunting. Kemudian menjadi jaminan lahirnya generasi cemerlang yang siap memimpin peradaban Islam yang gemilang.
Wallahu a'lam bish shawab.
Tags
Opini