Oleh: Yaurinda
Indonesia tengah ditimpa kemalangan secara beruntun. Mulai dari gempa cianjur, banjir bandang Pati, gempa Garut, juga erupsi gunung Semeru. Di tengah duka salah satu pejabat negeri ini tengah melangsungkan pesta pernikahan anaknya secara megah. Hal ini tentu banyak menuai pro dan kontra. Pasalnya dalam acara pernikahannya, ada beberapa yang menggunakan fasilitas negara. Contoh ribuan personil TNI dikerahkan. Sebanyak 10.800 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri diterjunkan untuk melakukan pengamanan jalannya acara," kata Pangkobwilhan II Marsdya TNI Andyawan Martono (okezone.com,08/12/2022).
Sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak sibuk mengurusi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang rencananya digelar, Sabtu (10/12/2022). Ketua DPP Partai PKS, Mardani Ali Sera mengatakan sebagai menteri tak jadi soal ketika membantu presiden (Tribunnews.com, 06/12/2022).
Sebenarnya tidak apalah hanya untuk membantu tapi bukankah pekerjaan menteri masih banyak? Dari sini kita melihat seolah para pejabat tidak memiliki kepekaan dan empati kepada rakyat yang tengah ditimpa musibah. Apalagi sampai menggunakan fasilitas negara untuk kebutuhan pribadi ditengah rakyat yang butuh bantuan.
Hal ini hanya terjadi dalam negara dengan palam sekulerisme yang memang memiliki prinsip memisahkan agama dari kehidupan termasuk aktivitas dan tanggung jawab kepemimpinan negara. Hal ini akan menumbuhkan para pemimpin yang tidak segan atau sungkan untuk menggunakan fasilitas negara untuk kebutuhan pribadi.
Mengikis kepekaan kemanusian dan mementingkan untung rugi baik buruk untuk masing-masing individu. Dengan porsi keuntungan yang tentu lebih besar dan ini memang sudah tersistem dalam sistem kapitalis yang mana saat menjabat saja sudah harus mengeluarkan banyak uang. Wajar jika mereka berfikir menjadi pejabat hanya untuk bekerja bukan memakmurkan rakyat.
Ini sangat jauh berbeda dalam sistem Islam yaitu khilafah yang menganggap pemimpin adalah pengurus umat . Aqidah Islam menjadi dasar kepemimpinan dan penguasa yang senantiasa takut akan Tuhannya karena pemerintahan ini adalah amanah yang harus di selesaikan, karena akan menentukan kehidupannya kelak di akhirat.
Sebagaimana dicontohkan oleh seorang pejabat negara yang bernama, Umar bin Abdul Aziz yang memiliki prinsip berhati-hati (wara') dalam menggunakan fasilitas negara. Dalam suatu ketika, Umar harus menyelesaikan tugas di ruang kerjanya hingga larut malam. Tiba-tiba, putranya mengetuk pintu ruangan dan meminta izin masuk. Umar pun mempersilakannya untuk mendekat.
Ada apa putraku datang kesini? tanya Umar, Apa untuk urusan keluarga kita atau negara? Urusan keluarga, Ayah jawab sang anak. Langsung saja Umar bin Abdul Aziz meniup lampu penerang di atas mejanya, sehingga seisi ruangan gelap gulita. Mengapa Ayah melakukan ini? tanya putranya keheranan. Anakku, lampu itu ayah pakai untuk bekerja sebagai pejabat negara. Menghidupkan lampu itu dibeli dari uang negara, sedang kamu datang ke sini akan membahas urusan keluarga kita, ujarnya.
Dia lantas memanggil pembantu pribadinya untuk mengambil lampu dari luar dan menyalakannya. Sekarang, lampu ini milik keluarga kita telah dinyalakan. Minyak untuk menyalakannya dibeli dari uang kita. Silakan lanjutkan maksud kedatanganmu.
Demikianlah, sosok-sosok terbaik dalam sejarah Islam mencontohkan cara untuk menutup celah korupsi. Bermula dari sikap wara' para elite pemimpin, penegakan hukum tanpa tebang pilih dan demokratis, hingga pelaksanaan hukuman yang keras di depan publik, merupakan beberapa jalan yang dapat ditempuh.
Hal ini dapat terwujud hanya dalam sistem Islam karena Islam memiliki panduan yang lahir dari pencipta alam. Yang memiliki rinsip atau panduan dalam kepemimpinan yaitu pemimpin sebagai pengurus, pelindung dan memiliki sikap wara' (berhati-hati). Sungguh hanya menjadi angan belaka jika hal ini akan terwujud dalam sistem saat ini.
