Oleh Hanifah Afriani
Baru-baru ini pemerintah melontarkan wacana pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik roda dua (R2) yang berkisar Rp6,5 juta per unit, sedangkan subsidi sejenis bagi roda empat pun tengah disiapkan.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono mengungkapkan pelaku industri tengah menunggu keputusan tersebut, meskipun telah santer terdengar kebijakan subsidi juga meliputi roda empat. "Pemerintah sebenarnya sudah ada ya soal regulasi seperti itu, tentu saja itu nanti akan diinformasi, dan lebih diperkaya supaya penggunaan elektrifikasi itu makin masif. Memang harus seperti itu ya," ungkap Warih di ITB, Kamis (1/12/2022). (bisnis.com, 2/12/2022)
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, melihat penggunaan kendaraan listrik merupakan pilihan tepat di masa depan. Namun, dia menilai pemberian subsidi ke motor listrik sebagai strategi transisi adalah cara yang kurang tepat.
Akademisi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu menilai, pemerintah lebih baik menggunakan anggaran subsidi tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum.
Pada 2024, pemerintah menargetkan penggunaan 1,2 juta unit sepeda motor listrik. Setiap motor listrik akan disubsidi Rp6,5 juta. Untuk mencapai target itu, pemerintah setidaknya akan menggelontorkan hingga Rp7,8 triliun.
“Uang triliunan itu lebih baik untuk pembenahan transportasi publik yang terjangkau ke banyak tempat dan murah yang akhirnya mengurangi kendaraan pribadi. Lalu angkutan umum dialihkan ke kendaraan listrik,” kata Djoko. (bbc.com, 2/12/2022)
Pun dengan adanya rencana pembagian rice cooker gratis, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan usulan kepada Komisi VII DPR untuk pembagian rice cooker gratis dengan anggaran senilai Rp300 miliar. Program bagi-bagi rice cooker diklaim berbeda dengan program migrasi ke kompor induksi, baik secara pasar maupun penerima.
Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, rencana pembagian rice cooker secara gratis sebagai upaya pemerintah untuk melakukan modernisasi kepada masyarakat. Terutama mereka golongan ke bawah terkait peralatan memasak mereka. "Dengan demikian, masyarakat juga bisa menjadi lebih mudah dalam memasak nasi tidak lagi ke manual," katanya kepada Tirto, Kamis (1/12/2022). (tirto.id, 1/12/2022)
Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menyebut bagi-bagi rice cooker gratis sebagai program mubazir dan tidak efektif sama sekali. Ia menganggap alasan memberikan kontribusi energi bersih tidak signifikan dan kontribusinya kecil.
“Penghematan elpiji tiga kilogram dengan bagi-bagi rice cooker gratis berbeda dengan kompor listrik, sebab rice cooker hanya untuk menanak nasi, padahal memasak masih pakai elpiji tiga kilogram,” ujarnya, Sabtu (3/12/2022). (kompas.tv, 3/12/2022)
Rencana pemberian rice cooker gratis dan subsidi pembelian motor listrik memang dianggap ramah lingkungan, akan tetapi dengan realita saat ini fasilitas penunjang pengisian listrik belum banyak tersedia. Sementara untuk penghematan penggunaan gas juga tak signifikan.
Jika kita melihat hal tersebut, jelas yang diuntungkan adalah perusahaan produsen motor listrik hingga rice cooker.
Inilah potret negara kapitalis yang lebih berpihak pada pengusaha dan oligarki dibanding rakyat. Berbagai program dibuat, namun hanya mengarah pada perolehan profit para pemilik modal.
Potret negara kapitalis juga semakin menunjukkan adanya kebergantungan negara pada pihak swasta dalam merealisasikan kebijakan di bidang industri.
Negara yang menganut ideologi kapitalis, memberikan kebebasan berinvestasi kepada berbagai pihak, termasuk swasta dan asing tanpa memperdulikan mudarat yang akan ditimbulkan bagi negara dan masyarakat secara luas. Termasuk tanpa memperdulikan hal tersebut apakah investasi tersebut terjadi pada barang umum yang seharusnya jadi hak publik atau tidak.
Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang bernama khilafah. Khilafah akan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat dan kesejahteraannya.
Visi politik negara khilafah yakni terdepan, mandiri dan kuat. Negara harus mengurus rakyatnya sesuai aturan Islam. Termasuk memberikan hak milik rakyat dari kepemilikan umum seperti SDA harus dikembalikan kepada rakyat dari tangan para investor.
Dalam pilar ekonomi Islam, pemasukan kepemilikan umum bagi negara dianggap yang paling banyak dan penting. Karna mencakup sumber-sumber terbesar pendanaan.
Pemasukan kepemilikan umum digunakan untuk pembelanjaan terhadap apa yang wajib bagi masyarakat dan yang jadi hak masyarakat.
Negara wajib memberikan hak masyarakat mencakup pendidikan, pemeliharaan kesehatan, keamanan, sandang, pangan dan papan. Juga sarana komunikasi dan apa saja yang jadi fasilitas publik, seperti jalan, transportasi umum, bandara, dan lain-lain.
Semua kebijakan dalam kepemilikan umum harus dalam wewenang daulah dengan imam/khalifah yang dibaiat. Sebab, tanggung jawab khalifah adalah menjalankan umum dengan syariah Allah yang menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Wallahu’alam
Tags
Opini
