Oleh: Japti Ardiani
Menteri dikabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak sibuk mengurusi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang rencananya digelar, Sabtu (10/12/2022). Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Ali Sera mengatakan sebagai menteri tak jadi soal ketika membantu presiden.
"Bantuin bos boleh saja," kata Mardani saat dihubungi (Tribunnews.com, 06/12/2022).
Namun, Mardani menegaskan akan menjadi pertanyaan publik bila waktu dan perhatian para menteri terfokus ke acara tersebut. Padahal kita tahu permasalahan yang dihadapi bangsa ini sangat besar. Contoh nya saja Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat jumlah kenaikan kasus HIV/AIDS di Kota Batam mencapai 446 orang pada 2022. Yang mencengangkan, dari temuan Dinkes itu disebutkan, kasus kenaikan didominasi penyimpangan perilaku pasangan sejenis.
Begitu juga dengan kasus bullying. Menurut data Programme for International Students Assessment (PISA) anak dan remaja di Indonesia mengalami 15 persen intimidasi, 19 persen dikucilkan, 22 persen dihina, 14 persen diancam, 18 persen didorong sampai dipukul teman dan 20 persen digosipkan kabar buruk.
Tak hanya itu United Nation International Children’s Emergency Fund (UNICEF) mencatat bahwa Indonesia memiliki persentase tinggi terkait kekerasan anak dibandingkan negara Asia lainnya. Sungguh mengerikan.
Belum lagi masalah bencana yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, kasus stunting, bahan pokok yang naik, harga pupuk naik juga, korupsi yang menjadi jadi dikalangan para petinggi Negara ini yang seharusnya menjadi pelindung dan contoh rakyatnya. Dan masih banyak lagi kasus kasus lainnya.
Ditengah-tengah kondisi rakyat yang seperti ini tidak sepantasnya membuat pesta yang megah dan yang paling fatal adalah turut andilnya para petinggi ikut terlibat dalam urusan pagelaran pesta tersebut. Apakah kondisi rakyat terutama yang sedang terkena musibah sudah terselesaikan?
Begitu juga kasus-kasus lainnya. Tidak ada juga yang melarang untuk menyelenggarakan sebuah pesta untuk anak tercinta, tetapi permasalahannya saat ini bahwa pemimpin adalah sebuah contoh untuk rakyatnya. Dan secara otomatis apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan perhatian publik baik mendukung atau menentang. Akan tetapi lagi-lagi membuat sebuah pesta yang begitu megah dengan melibatkan para petinggi pemerintahan itu adalah suatu keputusan yang tidak tepat sama sekali. Karena masalah rakyat yang saat ini butuh solusi merupakan perkara yang lebih urgensi dibandingkan perkara lainnya termasuk perkara pesta.
Memang benar untuk sistem sekulerisme kapitalisme jelas terbukti bahwa tidak ada kepedulian sama sekali terhadap masyarakat. Yang ada hanyalah para pemimpin atau para penguasa mementingkan eksistensinya untuk meraih kedudukan dan meraih kemegahan semata yaitu uang dan uang tanpa mempedulikan lagi apakah kebijakannya itu memberikan kemanfaatan untuk masyarakat atau tidak.
Bukan sekadar kezaliman biasa, berbagai kebijakan yang selama ini menyusahkan rakyat dapat dianggap sebagai “kezaliman sistematis”. Pasalnya, berbagai kezaliman itu terjadi secara sistematis sebagai akibat dari sistem zalim kapitalisme-liberalisme yang diadopsi dan diterapkan di negeri ini.
Sistem zalim kapitalisme-liberalisme mengharuskan agar peran dan campur tangan negara ditekan seminimal mungkin. Segala urusan harus diserahkan kepada pemilik modal.
Hal ini sangat jauh sekali dengan konsep didalam Islam tentang bagaimana seharusnya sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagaimana agar masyarakat ada rasa "trust" terhadap pemimpin dan pemimpin tahu akan kewajibannya.
Tetapi pada kenyataannya saat ini rakyat mulai hilang akan kepercayaan nya kepada pemimpin nya sendiri, kepada Pemerintah itu sendiri. Agar semua itu tidak terjadi seharusnya pemerintah wajib melakukan ikhtiar terbaik dalam mengatasi rentetan permasalahan di Negara ini dengan serius.
Kuncinya adalah kepedulian dan kemauan pemerintah untuk bertanggungjawab penuh mengatasi semua persoalan. Selain itu, sudah seharusnya pemerintah lebih serius dalam melakukan ikhtiar optimal. Ini adalah bagian dari amanah kekuasaan. Kelak di akhirat amanah kekuasaan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Rasul. saw. bersabda:
فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin manusia adalah pengurus mereka dan dia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad).
Amanah pemimpin (pemerintah), seperti dalam hadis di atas, adalah mengurus urusan-urusan rakyat (ri’âyah syu`ûn ar-ra’yah). Seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim, ri’âyah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah Islam serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh pemimpin yang amanah.
Dalam mengurusi rakyat, pemerintah hendaklah berlaku seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya, “Sayyidu al-qawmi khâdimuhum (Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka).” (HR Abu Nu’aim).
Itulah kenapa penerapan aturan Islam Kaffah yang mampu mewujudkan keadilan dan menyelesaikan seluruh bentuk persoalan kehidupan manusia. Karena didalam Islam semua problematika umat Insha Allah ada pemecahan nya. Sebagai mukmin, sudah selayaknya kita hanya bersandar pada Islam.[]
