Oleh : Ummu Dayyin (Pemerhati Generasi)
Kementerian Luar Negeri RI kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF). BDF ke-15 yang mengangkat tema Democracy In A Changing World: Leadership And Solidarity dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (8/12/2022). Dalam pertemuan ini Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan kepemimpinan dan solidaritas berdemokrasi dibutuhkan setiap negara dalam menghadapi tantangan global. Ia mencontohkan penerapan demokrasi saat Presidensi Indonesia di G20 yang terbukti berhasil. Keberhasilan demokrasi juga terlihat dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pengendalian inflasi. Ia menyebutkan jika “Demokrasi akan membantu kita menghadapi tantangan sulit di tahun 2023. Kita tahu bahwa 2023 tantangannya cukup besar. Kita tetap harus alert karena kita paham bahwa dampak pandemi masih dirasakan oleh rakyat,” (RRI.co.id, 8/12/2022).
Menlu mengakui tidak mudah menerapkan demokrasi di setiap negara. Bahkan Sekjen PBB Antonio Gutteres dalam video sambutannya menyebut demokrasi saat ini mengalami kemunduran. Karena itu, melalui event ini ia berharap mampu mendorong negara lain untuk menerapkan dan mengembangkan demokrasi.
Sampai saat ini demokrasi masih diharapkan oleh hampir semua Negara untuk menjadi solusi permasalahan dunia. Meski pada kenyataannya banyak penelitian yang menunjukkan kemunduran demokrasi itu sendiri. Namun seolah tidak ada lagi jalan keluar sehingga mau tidak mau harus percaya pada sistem yang katanya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tersebut. Padahal, sejatinya demokrasi hanyalah ilusi. Tidak satupun negara yang sejahtera dengan menerapkan sistem demokrasi. Kalaupun ada hanyalah kesejahteraan sementara dan bersifat semu. Karena prinsip demokrasi justru kontradiksi dengan realita yang ada bahkan gagal mewujudkan dunia yang sejahtera. Selain itu pada praktiknya negara tersebut mengandalkan kemajuannya dari eksploitasi atas negara lain. Baik dari segi sumber daya alam, SDM, finansial maupun tempat pembuangan limbah.
Alhasil, tetap saja bergantung pada negara lain dan cenderung melakukan imperialisme demi kemajuan negerinya. Demokrasi sekuler juga telah menghasilkan jurang kemiskinan yang begitu dalam terhadap rakyatnya. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan mendasar terhadap pengaturan urusan rakyatnya yang bukan berasal dari aturan Penciptanya. Dalam hal ini peran negara diminimalkan disegala urusan terutama sosial dan ekonomi. Negara hanya sebagai pengawas dan regulator semata, selebihnya diserahkan kepada masyarakat maupun swasta. Pada akhirnya negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pelindung dan pemelihara urusan rakyat. Sedangkan akibat dari kebebasan yang diserahkan kerakyat mengakibatkan adanya persaingan ketat, siapa yang kuat ddialah pemenangnya. Dan bagi yang kalah akan semakin menderita dan jauh dari bayangan hidup sejahtera.
Semua ini sangat berbanding terbalik dengan islam, yang mengatur segala urusan umat dari bangun hingga tidur lagi. Segala problematika dan permasalahan hidup yang terjadi ada solusi yang langsung di atur dalam Al-Quran karim sebagai petunjuk dari Allah SWT. Tanpa diragukan lagi sistem Islam ini telah terbukti membawa rakyatnya pada puncak kesejahteraan dan kejayaan hingga kurang lebih 13 abad lamanya. Sistem ini telah menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya dari sandang, pangan dan papan juga pendidikan dan kesehatan. Rakyat tidak perlu khawatir akan kekurangan karena pemimpin dalam sistem Islam sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyatnya.
Demikianlah sistem Islam yang mampu menjawab semua permasalahan dunia dan menjadi solusi satu-satunya. Tidak sekadar ilusi atau wacana tetapi sudah terbukti menyejahterakan rakyatnya. Untuk itu, sudah saatnya kaum Muslim seharusnya paham, jika prinsip demokrasi tidak akan mampu menjadi solusi dan menyejahterakan rakyat. Hanya sistem Islamlah yang mampu mewujudkannya. Karena islam adalah rahmatan lilalamin yang pasti dapat menyejahterakan rakyat seutuhnya tanpa terkecuali. Wallahua’lam bishawab…
