Azzahra (Pemerhati Generasi)
Disaat rakyat bingung untuk mencari uang dikarenakan berbagai bahan pangan mengalami kenaikan harga, terjadi tuntutan naiknya tarif tol baru untuk beberapa ruas jalan. Seperti dalam kutipan liputan6.com (5/10/2022), menyampaikan jika Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit, mengabarkan bakal memproses persetujuan tarif tol baru untuk beberapa ruas pada Jumat, 7 Oktober 2022. BPJT disebutnya telah memproses sejumlah usulan penyesuaian tarif dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Adapun kenaikan tarif ini tidak hanya berlaku bagi tol yang berada di Pulau Jawa, tapi juga untuk ruas lainnya yang berlokasi di Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi.
Sedangkan dipasar rakyat saat ini dihadapkan dengan kenaikan harga beras, cabe, minyak goreng, bawang merah, bawang putih dan telur. Kenaikan terus melambung diperkirakan hingga sampai nanti tahun baru. Sungguh menyedihkan disaat gempuran ekonomi yang terus-menerus mengalami penurunan. Tetapi kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan mau tidak mau harus dipenuhi karena menyangkut kelangsungan hidup. Tak jarang rakyat seringkali melakukan aksi tuntutan untuk penurunan harga pasar. Hal ini karena diharapkan agar pemerintah mampu menangani penstabilan harga. Meski hal itu sering kali tidak mengubah kebijakan yang telah ditetapkan Sebenarnya pemerintah bukan tidak mendengar jeritan rakyat, tapi telinga mata dan hati mereka sudah tertutup oleh kapitalisme.
Karena system kapitalisme ini telah membuat pemerintah menjadi takluk pada korporasi yang terbukti dengan diadopsinya resep-resep IMF seperti penghapusan subsidi yang nyata-nyata akan menyengsarakan rakyat. Negara juga tidak berkutik terhadap kapital yang sudah memonopoli kebutuhan pangan dan menguasai Sumber Daya Alam. Kesejahteraan tidak akan pernah dirasakan oleh rakyat selama kapitalisme masih berkuasa. Karena itu rakyat butuh sistem alternative yang mampu menyejahterakan dan juga menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya, yaitu sistem islam kaffah. Sudah terbukti jelas kepemimpinan dan periayahan sistem islam mampu menyejahterakan umat. Selama 13 abad islam menguasai dunia sebelum kemudian runtuh akibat adanya sistem kapitalis. Ini menjadi bukti sejarah bahwa islam mampu meiayah dengan baik, karena menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Karena kelak setiap perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Apalagi jika menjadi pemimpin dzalim sampai membuat rakyatnya sengsara dan menderita justru azab pedih yang akan didapatkannya kelak. Seperti sabda Rasulullah SAW:
" Siapa saja yang diangkat Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan bagi dirinya surga". HR Al Bukhori dan Muslim.
Karena itu untuk menyelesaikan masalah tersebut semua akan tuntas dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Untuk masalah tarif tol, Islam mempunyai paradigma khusus tentang hal ini. Tol adalah infrastruktur yang dibutuhkan semua manusia sehingga tidak boleh dimonopoli oleh individu atau korporasi. Syeh Abdul Qodim Zalum dalam kitabnya Sistem Keuangan Negara menjelaskan infrastruktur yang dibutuhkan semua manusia wajib disediakan oleh negara. Pemimpin akan membangun tol dan infrastruktur lainnya dengan mengambil dana dari pos kepemilikan umum di Baitul maal, sehingga semua rakyatnya bisa menggunakan dengan gratis. Selain itu juga akan mengeksploitasi sumber daya alam secara mandiri tanpa ada intervensi asing, hal ini sesuai dengan perintah suara bahwa kekayaan alam adalah harta kepemilikan umum sehingga tidak boleh dikuasai individu atau korporasi apalagi asing. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW " Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara yaitu: air, padang gembala dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Konsep pengelolaan yang seperti ini akan memungkinkan setiap individu rakyat bias hidup terjami. Mereka dapat menikmati murahnya BBM, listrik, dan juga kebutuhan energi atau bahkan secara gratis karena disubsidi negara. Adapun untuk menjamin ketahanan pangan, seorang pemimpin akan menerapkan politik pertanian dari sektor produksi dan distribusi. Dari sektor produksi dengan meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik. Sedang ekstensifikasi dengan menambah luasan lahan pertanian yang diolah. Dengan konsep ini pasti mampu menjamin ketersediaan bahan pangan dalam negeri. Selain itu di sektor industri pertanian juga didorong dengan perkembangan sektor ekonomi riil saja, sedang sektor non riil semisal pasar modal dan riba diharamkan. Kebijakan ini akan membuat roda perekonomian akan sehat dan produktif. Sedang dalam distribusi bahan pangan akan dihilangkan distorsi pasar seperti penimbunan, intervensi harga, monopoli dan sebagainya. Sedemikian detailnya jika sistem kehidupan mengikuti aturan Allah dan tentunya pasti akan memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan untuk umat.
Wallahu alam bisawab
