Oleh : Pina Purnama., S.km
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit, mengabarkan bakal memproses persetujuan tarif tol baru untuk beberapa ruas pada Jumat, 7 Oktober 2022. Adapun kenaikan tarif ini tidak hanya berlaku bagi tol yang berada di Pulau Jawa, tapi juga untuk ruas lainnya yang berlokasi di Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Kita sudah ada beberapa yang diproses. Penyesuaian tarif tol ini menunggu ada tanda tangan amandemen BPJT, yang Insya Allah akan kita lakukan pada Jumat (7/10/2022) ini," kata Danang di Kantor Kementerian PUPR.
Cuaca ekstrem yang terjadi di musim penghujan saat ini membuat sejumlah ruas tol seperti Tol Pondok Aren-Serpong Km 8+500 hingga Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) tergenang banjir. Sejumlah pihak pun menuntut agar tarif tol bisa digratiskan, sebagai ganti rugi bagi pengguna jalan. Namun, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Bambang Heri Mulyono menyatakan, tarif tol tidak bisa gratis begitu saja. Pasalnya, insiden banjir kerap jadi suatu hal yang berada di luar kuasa badan usaha jalan tol (BUJT).
Jakarta, Rabu (5/10/2022/Liputan6.com)
Pepatah mengatakan sudah tertimpa musibah tertimpa tangga pula itu perumpamaan yang cocok menggambarkan kondisi rakyat hari ini, fasilitas jalan tol yang harus nya bisa di nikmati secara cuma cuma, apalagi di tengah kondisi banjir jalan tol pun tak bisa di lalui, ini namanya kedzaliman di tengah kebutuhan pokok merangkak naik, warga harus di paksa mengikuti aturan kenaikan tarif dasar tol juga. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi?
Kenaikan Bahan Pokok
Dilihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Minggu (9/10/2022) pukul 10.30 WIB, harga bawang merah naik 0,43 persen dibanding kemarin jadi Rp35.300 per kilogram (kg), bawang putih naik 0,18 persen jadi Rp28.400 per kg, dan daging ayam ras naik 0,29 persen jadi Rp34.050 per kg. (Bisnis.com)
di sektor pertanian harga pupuk non subsidi naik tajam.
"Urea bisa lebih dari 200 persen kenaikan harga nya. Ketika input biaya produksi naik, maka cabe ikut mahal. Selain tentunya ada faktor cuaca, dan musim tanam di beberapa daerah penghasil utama. Selain itu harga pakan ternak naik, karena jagung dan gandum meningkat tajam sejak awal tahun. Akibatnya mempengaruhi harga jual daging dan telur.
Tidak heran jika di negeri sendiri belum tercipta ketahanan pangan masih tergantung pada negara lain praktik ekspor dan impor jadi andalan jika terjadi Krisis di Ukraina, yang dilakukan oleh negara produsen utama pangan seperti India yang membatasi ekspor gandum memicu kenaikan biaya produksi hingga yang terjadi bahan pokok pun ikut melambung tinggi, belum lagi penyebab nya faktor pandemi covid 19 memukul perekonomian dalam negeri bahkan dunia, terbatasnya teknologi pangan, biaya, kurang maksimal dalam pemanfaatan sumber daya alam, maupun sumber daya manusia dalam mengelola, produksi dan distribusi di serahkan pada pihak swasta.
Di area ini lah peran negara di pertanyakan untuk mensejahterakan rakyat nya langkah apa yang seharus nya di ambil, bila hal ini terus terjadi daya beli masyarakat akan menurun, hingga mencari lapangan pekerjaan susah, bagaimana bisa memenuhi gizi yang berkualitas bila kebutuhan pokok pun naik, penyebab kebijakan ini terjadi dari diterapkan nya sistem ekonomi kapitalisme liberalisme yang serba bebas menentukan harga di tentukan oleh para pemilik modal bukan lagi peran pemerintah oleh negara ini yang menjadi biang masalah di negeri ini.
Menuntut kenaikan Upah
Enam ribu pekerja/buruh memadati kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta pada hari Rabu (12/10/2022). Dalam aksi demo hari ini, para buruh menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM hingga meminta kenaikan upah minimum 2023 sebesar 13 persen. Berikut ini 6 tuntutan pekerja/buruh dalam aksi demo hari ini: 1. Tolak kenaikan harga BBM, 2. Tolak omnibus law, 3. Tolak PHK di masa resesi, 4. Naikan upah minimum 2023 sebesar 13 persen, 5. Wujudkan reforma agraria, 6. Sahkan RUU PPRT. (Bisnis.com)
Efek dari kenaikan BBM yang terjadi ikut mempengaruhi kenaikan biaya produksi di suatu perusahaan industri yang mengakibatkan perusahaan tak lagi bisa membayar upah karyawan yang terjadi PHK masal, mengenai upah yang belum maksimal untuk para buruh di pengaruhi oleh manajemen perusahaan industri terbentur oleh kebijakan Omnibus law yang memihak pada kaum oligarki, sumber daya alam negeri ini belum sepenuh nya berdaulat dalam mengelola nya, tak heran negara belum mampu menjawab tantangan mensejahterakan rakyat nya hasil nya pun di nikmati oleh sekelompok kaum elite saja ini sejalan dengan kebijakan sistem kapitalisme demokrasi yang hari ini eksis di tengah kehidupan, sudah saat nya mencabut akar masalah nya jika di biarkan masalah nya akan terus terjadi.
Islam Solusi
Pertama; Memberlakukan sistem ekonomi Islam dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam aspek politik pertanian dari sektor produksi melalui intensifikasi diantaranya : penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik, dan ekstensifikasi untuk meningkatkan perluasan lahan pertanian yang akan di olah menjamin ketersediaan pangan, khilafah akan menindak tegas praktek penimbunan, monopoli harga yang mengganggu sehat nya kondisi pasar, menjaga suplai dan demand, tidak impor dari negara lain melainkan mendatangkan barang dari daerah lain yang kualitas nya bagus, serta industri ekonomi riil saja yang di tumbuh suburkan, jika ada sektor ekonomi non riil akan di berantas hal ini akan mengganggu roda perekonomian.
Kedua; Islam menentukan besaran upah sesuai besaran jasa pekerja, jenis waktu, dan tempat bekerja tidak di kaitkan dengan dengan standar hidup minimum masyarakat hal ini menjadikan upah pekerja Ma'aruf dan layak, terlindungi hak - hak pekerja.
Ketiga; Islam mempunyai solusi untuk infrastruktur jalan tol yang harus nya bisa di nikmati semua masyarakat, tidak boleh di monopoli oleh suatu lembaga, apalagi dengan tarif tol yang memberatkan, seperti hal nya dalam buku Sistem Keuangan Negara Khilafah : infrastruktur yang dibutuhkan oleh seluruh manusia itu wajib disediakan oleh negara guna pemakaian nya di kelompokkan pada kepemilikan umum yang di sediakan oleh Baitul mal, biaya ini mencakup pelayanan dan fasilitas kesehatan, jaminan keamanan, pendidikan dapat di akses secara geratis untuk rakyat.
Hanya sistem Islam dalam naungan khilafah yang akan mengurusi masalah keumatan dengan menjalankan amanah nya berdasarkan keimanan, terlebih dalam menjawab tantangan ketahanan pangan yang kuat dan menjamin upah para buruh maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier akan terpenuhi atas dasar tanggung jawab dan kepatuhan pada sang pencipta nya karena hal itu akan di mintai pertanggung jawaban di akhirat kelak oleh Allah SWT.
Wallahualambishawab
Tags
kolom opini
