Oleh : Lina Herlina S. IP
(Forum Literasi Muslimah)
KTT G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah telah usai digelar, dihadiri 17 delegasi kepala negara/ kepala pemerintahan diperhelatan ini. Hal ini telah mengundang pujian terhadap berbagai pencapaian pembangunan yang ada di Indonesia. Begitu pula Indonesia telah membeberkan keuntungan keuntungan hasil konkret KTT G20, sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi dalam konprensi pers yang dilansir kompas. com, 16 November 2022, sebagai berikut: " Para pemimpin juga telah menyetujui untuk menghasilkan kerjasama konkret dibidang kesehatan, tadi sudah saya sampaikan hasilnya 1,5 milliar dollar AS untuk pandemic fund. Selain itu juga membentuk dan mengoperasionalisasikan resillent dan sustainability trust di bawah Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 81,6 miliar dollar AS untuk membantu negara yang menghadapi krisis. Ia melanjutkan, ada pula kesepakatan mengenai mekanisme transisi energi, khususnya untuk Indonesia yang memperoleh komitmen sebesar 20 milliar dollar AS. KTT ini juga telah menghasilkan Bali Leader's Declaration yang prinsipnya menuntut Rusia segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina". Demikian sejumlah pencapaian sehingga mengundang pujian banyak pemimpin negara- negara maju.
Namun demikian dibalik itu semua bagaimana manfaat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia? Kita akui Presiden Jokowi sudah melakukan banyak terobosan dalam pembangunan citra Indonesia di mata dunia, namun apabila dicermati pembangunan tersebut lebih kepada mengikuti kepentingan para oligarki dan kapitalis besar dunia. Baik itu Negara besar terutama Amerika Serikat dan negara kapitalis besar lainnya ataupun lembaga keuangan dunia Internasional.
Dapat dipahami bahwa pembangunan terutama di bidang infrastruktur dalam proyek proyek darimana bisa terlaksana jika bukan dari pinjaman modal, investasi pembangunan , dan hutang dari negara negara kapitalis besar dan lembaga keuangan intervensi negara besar tersebut. Berapa besar hutang yang harus ditanggung bagi rakyat Indonesia untuk pencapaian pembangunan dan perekonomian Indonesia.
G20 pun telah usai berlangsung di tengah multi krisis di Indonesia. Kondisi riil masyarakat kita sedang menghadapi problem kemiskinan dan sosial lainnya. Hal ini diperparah kondisi pasca pandemi yang hingga hari ini belum usai menggerogoti realitas ekonomi terpuruk dan sosial yang rawan kriminalitas. Tingginya angka pengangguran dan tuntutan buruh, lapangan pekerjaan tidak memadai PHK dimana- mana, fasilitas kesehatan yang minim untuk rakyat menengah ke bawah, proyek infrastruktur masih stag dan terhenti terbengkalai, kalaupun ada yang sudah jadi lebih berpihak kepada memperlancar proses transportasi dan mobilisasi kepentingan para kapitalis dan segelintir orang bukan rakyat mayoritas yang membutuhkan.
Citra " Wah" tersebut telah berhasil menutupi kebobrokan kondisi dalam negeri yang masih memprihatinkan ditambah harus terus berjuang menghadapi resesi ekonomi. Pemerintah lebih mengedepankan penilaian di mata negara besar. Mengutamakan kepada proyek proyek dan kepentingan negara kapitalis dibandingkan kesejahteraan rakyatnya.
Sedangkan dalam sistem Islam terbukti mampu mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang stabil dan mensejahterakan rakyat. Sistem ekonomi Islam adalah non riba, berkah, menghasilkan keuntungan riil langsung. Sistem Islam berdaulat penuh, memandirikan negara di berbagai industri sehingga mampu menguasai produk dari mulai hulu sampai hilir tidak bergantung kepada negara asing apalagi para kapitalis. Negeri Islam fokus memenuhi, mencukupi, dan mengurusi kesejahteraan rakyatnya.
Wallahu alam bisohwab.
