Oleh: Resa Ristia Nur Aidah
Kereta Cepat Jakarta Bandung menjadi salah satu perpanjangan investasi Cina melalui proyek Belt & Road Initiative. Di sejumlah negara, proyek yang dibiayai BRI menuai kontroversi.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus mengejar pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang berkali-kali menuai persoalan. Salah satu masalah krusial yakni pembengkakan anggaran yang akhirnya memaksa pemerintah merogoh APBN untuk membiayainya. Saat meninjau proyek di Tegalluar, Bandung pada 13 Oktober 2013 silam, Presiden Joko Widodo menyebut saat ini prosesnya sudah mencapai 88%. Ia pun berharap jalur kereta sepanjang 142 kilometer itu akan mulai beroperasi pada Juni 2023.
Proyek kereta cepat ini, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), menjadi bagian tak terpisahkan dari gurita bisnis Tiongkok. Pelaksana proyek yakni KCIC merupakan konsorsium yang berisi empat BUMN dan perusahaan Cina. Selama beberapa tahun terakhir, otoritas Cina memang agresif mengembangkan banyak proyek di luar negeri melalui bendera Belt & Road Initiative (BRI). [Katadata.co.id]
Di sisi lain, kritik terhadap pembangunan light rail transit atau LRT di Palembang pun kian marak usai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil blak-blakan menyebut proyek tersebut salah perencanaan.
Kang Emil, sapaan akrabnya sempat mengkritik bahwa ada kegagalan dalam mengambil keputusan dalam pembangunan LRT Palembang.
"Saya kasih tau kegagalan decision Rp 9 triliun itu LRT Palembang. Decision based-nya political decision, not planning decision. Ini karena mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ujarnya di Fablab Correctio Jababeka, Cikarang, Jumat lalu (21/10).
Menurutnya, kala itu dia sudah mengkritik pembangunan LRT karena belum dibutuhkan untuk masyarakat setempat. Hanya saja, kritiknya itu kalah dengan opini politik untuk menyukseskan Asian Games yang kuat. [www.gelora.co]
LRT dan Kereta api cepat ini menambah deretan proyek yang tidak membawa manfaat optimal dan maksimal untuk rakyat. Dana besar namun tak membuat rakyat makin mudah dan nyaman hidupnya. Proyek ambisius sekedar pencitraan menambah beban negara
Program prioritas pembangunan infrastruktur sejatinya bukan tulus untuk kemaslahatan rakyat. Banyak infrastruktur yang dibangun, seperti bandara baru dan revitalisasi, tetapi tidak difungsikan, ada juga yang sepi bak “kuburan”.
Apabila ditelaah secara mendalam, biang keladi kondisi miris ini adalah penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini melahirkan konsep good governance yang membuat negara beralih fungsi sebagai pelayan korporasi. Akibatnya, berbagai proyek pembangunan infrastruktur dijalankan, tetapi tanpa perhitungan maupun prioritas, yang penting apa yang dikehendaki korporasi dapat terlaksana.
Demikian juga proyek pembangunan jalan KCJB yang sangat membebani pemerintah sendiri dalam masalah pendanaannya, telah dipaksakan untuk terus berlanjut meski sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ini proyek untuk melayani siapa? Lagi-lagi, jelas untuk melayani korporasi.
Dalam Islam proyek berdasarkan kebutuhan rakyat dan kebermanfaatan untuk umat, bukan demi investor apalagi demi ambisi kekuasaan. pembangunan infrastruktur merupakan bentuk pelayanan negara kepada publik. Khalifah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendesak dibutuhkan oleh publik yang jika pembangunannya ditunda akan menimbulkan dharar (bahaya) bagi publik.
Jalan umum yang rusak parah, jembatan di atas sungai yang rusak menghubungkan dua desa, belum adanya akses jalan menuju rumah sakit yang dapat menimbulkan dharar pada publik, bahkan sampai terjadi hilang nyawa di perjalanan, tidak boleh ditunda lagi untuk segera dibangunkan infrastruktur tersebut.
Adapun Infrastruktur yang dibutuhkan publik, tetapi tidak begitu mendesak serta masih bisa ditunda pengadaannya, maka tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana. Sebagaimana pembangunan jalan KCJB bukanlah hal yang mendesak bagi publik karena jalan kereta api sebelumnya sudah ada dan berfungsi baik. Oleh karenanya, pembangunan jalan KCJB seharusnya tidak dibangun, apalagi negara tidak memiliki cukup dana. Wallahu a'lam bi Ash-Shawab
Tags
Opini
