*Oleh : Eti Fairuzita
(Menulis Asyik Cilacap)
Baru-baru ini konflik berujung kerusuhan terus terjadi di Papua.
Seorang prajurit TNI berinisial Serka IDW mengalami luka tembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, pimpinan Numbuk Telenggeng. Saat peristiwa terjadi, aparat TNI sedang melaksanakan patroli gabungan di Gereja Golgota Gome, Ilaga, Papua Tengah, Minggu (13/11).
“Bahwa benar telah terjadi penembakan oleh gerombolan KKB dari kelompok Gome Pimpinan Numbuk Telenggeng kepada Aparat Keamanan yang sedang melaksanakan Patroli Gabungan di sekita Gereja Golgota Gome di Ilaga pukul 09.00 WIT, mengakibatkan satu personel TNI atas nama Serka IDW mengalami luka tembak pada paha kanan,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kaveleri Herman Taryaman dalam keterangannya, Minggu (13/11).
Sehari sebelumnya, kerusuhan juga terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Sabtu (12/11) sore dan malam hari. Kerusuhan Dogiyai diawali kematian seorang balita karena dilindas truk.
Kecelakaan tersebut membuat warga marah dengan menyerang perkotaan. Masa kemudian membakar 1 unit rumah, 2 kendaraan, dan 6 kantor pemerintahan.
Masa juga sempat mendatangi Polres dan hendak melakukan penyerangan karena sopir truk diamankan polisi. Sebelumnya sopir truk tersebut bahkan sempat dibacok masa.
Pemerintah tentu sangat menyadari keadaan di Papua yang sangat mudah terjadi kasus kekerasan serta konflik bersenjata. Karena itu dalam sebuah pertemuan, pemerintah berjanji akan lebih menggunakan pendekatan yang lebih humanis terhadap penanganan masalah-masalah yang terjadi di Papua. Direktur Jendral Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Mualimin Abdi, mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan sejumlah evaluasi terhadap kegiatan militer di Papua, (Tempo.co).
Mualimin menyatakan, saat ini salah satu fokus permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Papua adalah adanya kelompok bersenjata. Ia menyebut potensi tumbuhnya konflik kekerasan antara pasukan militer Indonesia dengan kelompok bersenjata sulit untuk dihindari, imbuhnya.
Kerusuhan di Papua yang terus berulang kali terjadi, mulai dari konflik penduduk asli dan pendatang, hingga kerusuhan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) akan terus terjadi selama akar masalahnya tidak diselesaikan oleh pemerintah pusat. Sebab, ada banyak faktor yang memicu konflik di Papua seperti ketimpangan kesejahteraan, keamanan, keadilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan akar masalahnya, tidak hanya terfokus hanya pada satu atau dua masalah saja seperti ekonomi dan pembangunan.
Meski sampai hari ini, kesejahteraan rakyat Papua belum juga terwujud. Bahkan, pada Maret 2022, Papua masih menjadi propinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Kekayaan alam yang melimpah ruah yang dimiliki Papua, seharusnya mampu membuat rakyat Papua dan Papua Barat sejahtera. Mereka berhak atas keadilan dan kehormatan, penegakan hukum, serta kehidupan keagamaan kemasyarakatan dijunjung tinggi dan dihormati.
Mereka juga seharusnya disatukan, bisa hidup berdampingan, aman, dan damai.
Namun inilah wajah buruk penerapan sistem kapitalisme demokrasi. Negara gagal menjamin keamanan dan kesejahteraan, serta persatuan warga negaranya hingga memicu konflik. Mirisnya dalam sistem ini, kerusuhan kadangkala justru dipelihara, karena jadi salah satu sumber keuntungan untuk pihak lain, baik kekuasaan maupun ekonomi.
Berbeda dengan Islam. Sistem yang tegak di atas ideologi Islam, justru menjadi satu-satunya harapan masyarakat saat ini. Karena sistem ini berdiri di atas ideologi yang sesuai dengan fitrah dan akal manusia, sehingga dipastikan akan mampu mengantarkan manusia pada kemuliaan dan kesejahteraan yang dicarinya.
Sistem ini bahkan telah tegak berdiri selama belasan abad lamanya dalam bangunan sebuah negara yang bernama Khilafah yang luasnya meliputi 2/3 dunia. Sejarah mencatat, pada masa itu Khilafah berhasil menyatukan berbagai suku, ras, budaya, bahkan agama mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang luar biasa. Ideologi Islam dengan sistem Khilafahnya justru akan menantang dan melenyapkan kerakusan rezim kapitalis neoliberal yang kini menghancurkan Papua dan dunia saat ini.
Karena sistem Islam menetapkan bahwa seluruh kekayaan alam yang melimpah ruah adalah hak milik umat yang diwajibkan atas negara untuk mengurusnya semata-mata demi kepentingan umat. Islam bahkan memandang, semua investasi asing yang legal dalam sistem kapitalisme justru merupakan jalan penjajahan yang diharamkan.
Dan faktanya, penderitaan Papua justru diawali dengan dibukanya keran investasi dengan dalih pembiayaan pembangunan.
Sistem Islam pun menetapkan seluruh rakyat, siapa pun mereka, apapun ras dan agamanya, berhak menikmati keadilan dan kesejahteraan yang wajib diwujudkan oleh negara. Bahkan, sepanjang mereka tunduk pada aturan negara diluar urusan agama dan peribadatan mereka, mereka berhak dilindungi sebagaimana kaum muslimin yang jadi warga negara.
Islam menetapkan haram bagi siapa pun yang melanggar kehormatan, harta, dan nyawa warga negara Khilafah non-muslim. Sampai-sampai, sanksi Islam pun berhak dijatuhkan bagi muslim yang mencederai hak-hak mereka. Sebab, tidak ada diskriminasi dalam penerapan sistem Islam.
Hanya dalam sistem Khilafah, keadilan dan kesejahteraan, serta keamanan akan terwujud karena negara adalah pengatur dan penjamin kebutuhan rakyat.
Wallahu alam bish-sawab.
Tags
Opini
