Upaya yang Tak Serius, Banjir di Indonesia Kian Berulang



Oleh Nabila Sahida



Banjir di wilayah Aceh Utara, 18.160 warga terpaksa mengungsi. Selasa (14/10)
Diprediksi banjir meluas karena faktor curah hujan yang tinggi dan kondisi tanggul daerah aliran sungai (DAS) besar. Juga karena hilangnya kemampuan menampung air yang meningkat. Dalam hal ini BPDB juga memperkirakan banjir akan berpotensi meluas. 

Tak hanya di Aceh, di wilayah Jakarta juga terjadi banjir dan hujan lebat. Kamis (6/10)
Dimana dalam kejadian ini memakan korban jiwa 3 orang siswa MTSN 19 Jakarta Selatan. Mereka meninggal usai tembok sekolah rubuh diterjang banjir dan ketidaksanggupannya menahan volume air yang meluap. Banjir ini terjadi karena luapan air saluran penghubung Pinang Kalijati yang ada di belakang sekolah. 

BPDB mendata sebanyak 270 warga Jakarta Selatan terpaksa diungsikan. Hujan ini juga memberikan dampak di sejumlah wilayah seperti Depok, Bekasi dan Tangerang. Banjir sekan menjadi bencana tahunan di Indonesia, Padahal BMKG terus memberi peringatan. Ini menunjukkan belum adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk melakukan mitigasi dan melindungi rakyat. 

Banyak dari kondisi pembangunan yang saat ini ada masih belum bisa membantu rakyat mencegah bencana ini. Hal seperti ini adalah efek langsung dari penerapan sistem kapitalisme yang mengutamakan keuntungan, sehingga pembangunan yang dilakukan bersifat eksploitatif. Pun juga kapitalisme menjadikan penguasa yang tidak mengurusi rakyatnya, khususnya dalam mitigasi bencana. Padahal upaya itu bisa dan mampu dilakukan oleh penguasa.

Perlu disadari bahwa peran penguasa dalam mengurusi rakyatnya adalah yang utama. Seperti halnya dalam sistem islam, sesuai sabda Rasulullah SAW. “ imam adalah ra’in (penggembala) dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari). Dalam hal tanggung jawab ini sistem Islam, yaitu Khilafah memegang prinsip bahwa tanggung jawab bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. 

Upaya adalah penting dalam menangani bencana ini. Ada beberapa yang diberikan seperti memaksimalkan peran BMKG untuk memetakan wilayah-wilayah potensi bencana, membangun bendungan untuk mencegah hilangnya kemampuan pertahanan tanah terhadap air hujan, membanngun kanal, sungai buatan dan saluran drainase. Dan jika tetap banjir melanda dan perlu adanya evakuasi korban wilayahpun negara perlu memberikan adanya ganti kompensasi tempat tinggal bagi para korban, menyediakan tenda tempat tinggal, makanan dan pakaian yang nyaman dan layak. Dan tak lupa juga menjaga keimanan mereka untuk selallu sabar dan pasrah atas bencana yang menimpa mereka dengan mendatangkan para alim membina mereka. Begitulah upaya sistem Khilafah ini dalam menangani korban banjir ini. Pertimbangan yang diambil bukan hanya dari pertimbangan rasional, tapi juga dari nash-nash syari’at.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak