Oleh : Eti Fairuzita
(Menulis Asyik Cilacap)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya pemenuhan gizi keluarga guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan, perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditunjang dengan pemenuhan gizi seimbang dengan nutrisi yang optimal.
Agus menjelaskan, dengan asupan bergizi seimbang diharapkan daya tahan tubuh keluarga, khususnya anak-anak akan dapat terjaga dengan baik. "Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu maka dikhawatirkan anak-anak mudah terserang penyakit sehingga daya tahan tubuhnya harus dijaga melalui asupan gizi seimbang," katanya dihubungi di Jakarta, Ahad (16/10/2022).
Dia menyebutkan, pemenuhan gizi keluarga perlu memperhatikan kandungan makronutrien, seperti karbohidrat, protein dan lemak, juga mikronutrien, seperti vitamin dan mineral serta air. "Dengan nutrisi yang optimal diharapkan imunitas anak terjaga dengan baik, jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan mengingat saat ini masih pandemi Covid-19," katanya.
Agus juga mengingatkan kepada orang tua untuk rutin memeriksakan kesehatan buah hatinya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan dalam rangka mendukung proses tumbuh kembang anak. "Jika anak sakit, segera periksakan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terkait, bagi yang memiliki BPJSKesehatan silakan dimanfaatkan," katanya.
Agus Suprapto juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Dia menjelaskan bahwa pemerintah terus menggencarkan kampanye Germas sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengutamakan paradigma sehat yang promotif dan preventif.
Germas meliputi tujuh langkah yakni aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban.
Apabila kita mau mencermati, seruan tersebut seolah-olah merupakan langkah yang benar dan paripurna. Namun mirisnya masih banyak penduduk negeri ini justru tercatat masuk dalam data kemiskinan ekstrim. Seperti yang terjadi di kota Surabaya, "Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya mencatat, sedikitnya 23.532 warga di wilayah setempat masuk dalam data kemiskinan ekstrim.
Demikian pula terjadi di Yogyakarta, "Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih mengatakan, persentase penduduk miskin di DIY per maret 2022 sebesar 11,34 persen, yakni sebanyak 454,76 ribu penduduk miskin. Angka tersebut memang menunjukkan penurunan 0,57 persen namun angka tersebut masih jauh di atas angka nasional, yakni di 9,54 persen.
https://m.republika.co.id/berita/rjuj84428/kemenko-pmk-ingatkan-pentingnya-pemenuhan-gizi-keluarga
Hingga kini kemiskinan masih menjadi problem utama di Indonesia yang belum juga menemukan solusi. Terlebih di tengah naiknya berbagai bahan pokok, seperti kenaikan harga beras, telur, tarif dasar listrik, bahkan yang terbaru BBM juga mengalami kenaikan yang sudah dipastikan akan mendongkrak kenaikan harga barang atau jasa.
Di tambah lagi dengan problem ekonomi masyarakat pasca pandemi, yang menjadikan lapangan pekerjaan yang semakin sempit bagi kaum lelaki, hal ini membuat para kepala rumah tangga semakin marasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka tak ayal, seruan untuk memenuhi gizi di tengah kondisi ancaman kemiskinan ini pantas jika disebut sebagai narasi tanpa empati.
Sebab, masyarakat tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan gizinya di tengah kesulitan hidup yang melanda. Di sisi lain, hal ini menunjukan ketidakpahaman pemerintah akan realita yang sedang dialami rakyat bahkan tidak bisa dipungkiri jika saat ini angka stunting masih sangat tinggi. Negara seharusnya peduli dan memberi solusi atas persoalan ini.
Tidak terpenuhinya gizi keluarga dan anak yang dipicu oleh kemiskinan masyarakat, sejatinya merupakan efek dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat individu per individu.
Sistem ini telah menyerahkan pengelolaan distribusi kebutuhan rakyat pada swasta atau korporasi. Sehingga pelayanan yang didapat, tergantung dari jumlah yang dibayarkan akibat orientasi hitungan untung dan rugi.
Parahnya lagi negara hanya bertindak sebagai regulator, yang justru memuluskan bisnis korporasi.
Sistem ekonomi kapitalisme juga salah kaprah dalam memandang distribusi kebutuhan pokok rakyat, sistem ini memandang bahwa distribusi dimaknai sebagai tersedianya pasokan kebutuhan pokok rakyat, sesuai jumlah masyarakat. Terlepas kebutuhan tersebut mampu terbeli atau terserap oleh seluruh rakyat atau tidak.
Padahal, satu saja individu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka sejatinya negara telah gagal melakukan distribusi pangan kepada rakyatnya.
Kondisi tersebut tentu sangat berbeda dengan negara yang menerapkan syariat Islam, dimana indikator keadilan dan kesejahteraan dalam Khilafah adalah terjaminnya kebutuhan pokok individu masyarakat tanpa terkecuali. Secara praktis, negara (Khilafah) akan menempuh dua cara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yaitu melalui mekanisme langsung dan tidak langsung.
Mekanisme langsung, berlaku untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa jasa, sementara pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang dijamin dengan mekanisme tidak langsung.
Pertama, negara wajib memberikan pelayanan langsung berupa jasa yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Jaminan atas pelayanan ini harus diberikan secara gratis (cuma-cuma) oleh negara karena hal ini merupakan kebutuhan dasar bagi rakyatnya. Negara juga wajib menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan jasa tersebut seperti pengadaan rumah sakit dan segala infrastrukturnya, sarana pendidikan dan semua perlengkapannya, dan sarana perlindungan keamanan beserta perangkat hukumnya, inilah yang disebut dengan mekanisme langsung.
Kedua, mekanisme tidak langsung, untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat ditempuh dengan menciptakan kondisi dan sarana yang menjamin kebutuhan pokok tersebut. Negara akan memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi semua kepala rumah tangga (laki-laki). Kemudahan mengakses lapangan kerja ini akan memberikan kepastian bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah serta berusaha untuk mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder bagi keluarganya.
Namun, jika individu tersebut tidak sanggup bekerja, maka ahli waris berkewajiban memenuhi kebutuhan pokoknya. Bahkan apabila alhi waris pun tidak mampu memenuhi kebutuhannya, barulah negara berkewajiban memenuhinya melalui kas Baitul Mall.
Itulah beberapa mekanisme yang akan dilakukan negara Khilafah dalam menjamin kebutuhan rakyat.
Jika kebutuhan primer terpenuhi, gizi keluarga dan anak bisa tercukupi. Apabila akses ekonomi dan pendidikan mudah, maka kualitas sumber daya manusia otomatis akan bertambah. Sehingga, para orang tua akan memahami terkait pengetahuan dan tata cara memenuhi gizi dan nutrisi anak-anak mereka.
Demikianlah hanya Khilafah, yang mampu menjamin gizi yang baik bagi manyarakatnya.
Wallahu alam bish-sawab
Tags
Opini
