Oleh Erfi Novi Sidhawati
Di sana Masalah Di sini Masalah di tengahnya solusi pemerintah. Kebijakannya bingung rakyatnya lebih bingung eh malah bikin sengsara.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan dampak signifikan bagi rakyat. Khususnya Sumatera Selatan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang masuk dalam sepuluh besar provinsi miskin di Indonesia dan memiliki angka kemiskinan sebesar 12,79% pada tahun 2022. Kenaikan BBM berdampak pada harga-harga komoditas yang memberatkan masyarakat terlebih kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih dari pandemi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sebagai dana bantuan bantalan sosial yang disalurkan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga meminta kepada para warga daerah untuk memanfaatkan secara proporsional. Dana bantalan sosial tambahan pengalihan subsidi BBM tersebut total senilai Rp24,17 triliun. Mulai senin 5 september 2022 penyaluran dana bantalan sosial tersebut disalurkan serentak untuk seluruh warga yang masul katergoru Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) penyesuaian harga BBM subsidi senilai Rp300 ribu, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPMT) reguler senilai Rp200 ribu untuk bulan September – Oktober.
Kepala Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah mengatakan bahwa setiap kategori penerima dana bantuan bisa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, misalnya seperti belanja makanan, jajan anak sekolah dan hindari belanja di luar kebutuhan itu menggunakan dana bantuan. Pemerintah secara khusus berharap kepada masyarakat untuk mulai belajar menerapkan gaya atau pola hidup hemat ditengah kondisi negara yang sedang prihatin dampak ketidakpastian ekonomi global.
Dengan BLT Masalah Selesai?
Lagi, lagi BLT sebagai solusi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia atas permasalahan yang terjadi di negeri ini. Dimulai dari bantuan (BLT) bagi karyawan swasta non-PNS dan non-BUMNBLT minyak goreng, hingga BLT kenaikan BBM yang nampak blunder dan memiliki segudang masalah. BLT kenaikan BBM ini terlihat tidak menyelesaikan permasalahan masyarakat. Hal ini dikarenakan harga kebutuhan pokok semakin meningkat setiap harinya mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Sistem kapitalisme memposisikan Negara hanya sebagai regulator dan tidak mempunya fungsi mensejahterakan rakyat. Kebutuhan masyarakat diserahkan kepada swasta dan berorientasi pada keuntungan semata. Jika kebutuhan dikuasai swasta maka yang mampu membeli itulah yang terpenuhi kebutuhannya sedangkan rakyat kecil hanya bisa melihat dari kejauhan.
Permasalahan lainnya adalah kerap kali bantuan yang disalurkan tidak sesuai pada tempatnya. Mereka yang memiliki penghasilan tetap tetapi masih mendapatakan BLT sehingga bukan untuk pemenuhan kebutuhan namun sekedar sebagai hiburan. Ditambah secara teknis proses pendaftaran yang tergolong sulit untuk masyarakat yang benar-benar miskin mendaftarkan BLT. Ketika pendaftarannya online, dan hanya bisa dilakukan jika mempunyai laptop atau smartphone. Apalagi di musim politik BLT kerap kali digunakan oleh para politisi sebagai pecintraan untuk mengambil hari rakyat kecil bukan real untuk membantu rakyat.
Khilafah Mensejahterahkan Rakyat
Islam dengan seperangkat aturannya terbukti mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Sistem Khilafah akan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan. Hal ini karena dalam sistem khilafah sumber daya alam mutlak adalah kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan haram diserahkan kepada pihak swasta atau privatisasi.
Keuntungan yang diperoleh dari sumber daya alam akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk langsung berupa jaminan terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan secara murah bahkan bisa gratis, hingga pembangunan infrastruktur dan sara publik lainnya.
Menurut Abu Abdullah dalam bukunya Emerging World Order The Islamic State, khilafah masa depan memiliki atau menguasai 72% cadangan minyak bumi di antaranya di Arab Saudi 19,407%, Iran 9,88%, Irak 8,34% dan sisanya di negeri-negeri muslim yang lain. Dari sisi produksi pada tahun 2009 dunia islam menguasai 48,5% dari produksi minyak dunia. Gas memiliki cadangan 107,75 trilliun meter kubik atau 61,45% total deposit gas dunia. Uranium memiliki 22,6% deposit uranium dunia. Biji besi memiliki 17,23% cadangan di dunia.(Al-Wa'ie edisi sya'ban 1-30 April 2020,hal.17)
Jika kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut dapat dikuasai dan dikelola negara maka sistem khilafah akan berhasil mensejahterakan rakyat. Khilafah tidak akan mengambil keuntungan demi kesejahteraan seluruh manusia dimuka bumi ini. Bukan halnnya sekarang SDA dikuasai oleh negara-negara penjajah baik secara langsung maupun melalui korporasi-korporasi.
Izzuddin bin ‘Abdissalam (w. 660 H), imam besar bergelar Sulthanul ‘Ulama`, dalam karyanya menyatakan: “Jika bukan karena pengangkatan seorang imam agung (khalifah) niscaya kemaslahatan di berbagai bidang akan terbengkalai, kerusakan akan terjadi di mana-mana, yang kuat akan menindas yang lemah dan yang jahat akan menindas yang baik.” (Qawâ’id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, 2/90)
Sungguh benarlah hanya dengan khilafah yang diterapkan secara keseluruhan akan mampu mensejahterakan rakyat secara utuh. Ketiadaan Khilafah dipandang akan mengakibatkan kerusakan serius di berbagai bidang selain dapat menyebabkan kesesatan.
Tags
Opini
