Oleh ummu syifa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan kembali menandatangani kontrak sejumlah paket proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4 triliun pada hari ini, Senin 5 Sep0tember 2022. Sebelumnya, pembangunan IKN Tahap 1 telah dimulai bersamaan dengan penandatanganan kontrak 19 paket pekerjaan infrastruktur dasar senilai Rp5,3 triliun pada Senin (29/8/2022). "Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Selasa (30/8/2022). Kementerian PUPR mengungkapkan pembangunan infrastruktur IKN terdiri dari 98 paket dengan total nilai pagu pengadaan sebesar Rp26,9 triliun.
IKN kini tengah digencarkan serius oleh pemerintah, hal tersebut terlihat dari beberapa paket proyek infrastruktur yang akan ditandatangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tentu saja hal ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama daerah-daerah yang dekat dengan Ibu Kota Negara baru seperti pernyataan bapak Bupati Tanah Laut Sukamta yang meminta pemerintah dapat membangun jalan tol yang menghubungkan Tanah Laut di Kalimantan Selatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sebagai daerah penyangga IKN, Sukamta menilai, perlu ada infrastruktur jalan yang memadai yang menghubungkan wilayahnya dengan IKN. "Kami berharap, pemerintah pusat membangun jalan tol nanti mulai IKN sampai ke Tanah Laut. Panjangnya dari sana ya mungkin sekitar 300 kilometer," kata Sukamta, saat berkunjung ke kantor Kompas.com di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Bagi pihak yang pro pindah IKN, kemunculan narasi pindah IKN adalah perkara biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun, tentu saja akan menjadi masalah ketika realitasnya tidak masuk akal. Ada banyak alasan tidak masuk akalnya perpindahan IKN ini, di antaranya makin menumpuknya utang negara, ancaman varian Omicron, dan wacana pajak khusus IKN di saat lesunya ekonomi rakyat. Tentu saja, di tengah kondisi utang yang mengkhawatirkan ini, pindah IKN bukanlah pilihan logis dan bijak. Ibarat suatu keluarga yang punya utang menumpuk, ketika ingin beli rumah baru tentu akan berpikir dari mana uangnya. Kalau uangnya juga dari utang lintah darat, tentu akan menambah tumpukan utangnya.
Ini jelas akan berakibat fatal terhadap aset yang dijaminkan yang akan membuat miskin anak cucu generasi keluarga tersebut. Itulah yang gambaran prediksi yang akan dihadapi generasi muda negeri ini ketika proyek ini terealisasi.1 Juga utang yang sudah jatuh tempo yang harus selesai dalam waktu dekat. Yang lebih mencurigakan lagi, RUU ini pun juga harus diburu-buru, padahal fakta selama ini membuktikan UU yang pengesahannya kejar tayang lebih membela kepentingan oligarki dan akhirnya bermasalah seperti UU Ciptaker. Belum lagi lagi studi kelayakan megaproyek ini juga belum dikaji secara akurat dan dipublikasikan kepada khalayak.
Proyek IKN mirip dengan proyek kereta cepat yang menjadi bukti kegagalan ngototnya pemerintah di tengah penolakan masyarakat. Pemerintah sudah seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. tetap ngotot di tengah penolakan rakyat yang membaca proyek IKN banyak masalah di sana sini. Kegagalan proyek IKN jelas akan membuat rakyat kembali menjadi korban.
Sesungguhnya bagi rakyat yang terpenting adalah pelaksanaan pemerintahannya, bukan pemindahan ibu kotanya. Rakyat butuh pemerintahan yang dapat melayani urusan rakyat dengan baik dan memenuhi kebutuhannya dan menjamin kesejahteraannya. Oleh karenanya, inilah fakta yang akan Khilafah lakukan pada saat penerapannya. Khilafah serius mengurusi kepentingan rakyat, bukan hanya membanggakan banyaknya proyek. Khilafah juga tidak akan menumpuk utang—apalagi dengan riba—dalam membangun negaranya. Khalifah tidak membutuhkan istana megah dalam melaksanakan pemerintahannya. Yang menjadi perhatiannya bukanlah kemegahan istana dan ibu kota negara, melainkan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, individu per individu rakyat, mulai dari pakaian, pangan, perumahan termasuk keamanan, kesehatan dan pendidikan. Seperti Khalifah Umar Bin Khaththab lakukan yang kekuasaannya terbentang dari Mesir sampai Irak dan berhasil mengalahkan imperium Romawi dan Persia. Umar memilih sebatang pohon kurma sebagai istananya. Selain agar rakyat dapat dengan mudah menemui dan mengadu padanya, juga karena ia meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad (saw.). Inilah gambaran kekuasaan Khilafah.
Khilafah adalah sistem pemerintahan untuk melayani rakyat sesuai syariat Islam. Ketaatan Khalifah pada syariat dan keadilannya pada rakyat akan ada pertanggungjawabannya pada Allah. Oleh karena itu, kepentingan rakyat adalah perkara utama yang menjadi perhatian Khalifah. 5Inilah sistem pemerintahan yang aturan dan pelaksanaannya sesuai nalar dan suara rakyat. Ini karena bersumber dari aturan Allah Taala yang sesuai fitrah manusia, memuaskan akal, dan menenteramkan jiwa. Wallahualam.
Tags
Opini
