Oleh: Iin Rohmatin A, S.Pd
Wacana kenaikan harga BBM yang akan ditetapkan pada tanggal 1 September 2022 sudah bocor sampai di telinga masyarakat Indonesia. Menanggapi hal tersebut masyarakat secara umum pun sudah mengantisipasinya, sehingga menjelang tanggal 1 tersebut hampir di semua SPBU yang ada di Indonesia terutama yang terletak di daerah antriannya mengular panjang.
Pembodohan Rakyat
Rakyat merasa dipermainkan dan dikibuli, karena ternyata hingga per tanggal 1 september tersebut kebijakan yang sudah direncanakan dan bocor ditelinga masyarakat belum jadi di sahkan. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Karena ternyata tiba-tiba di tanggal 3 September 2022 secara mendadak kebijakan tersebut disahkan dan diberlakukan mulai pukul 15.00 WIB di saat itu juga. Sehingga hampir sebagian besar rakyat Indonesia merasa kaget dan terbodohi akan kebijakan tersebut.
Jeritan dan Tangis Pilu Rakyat Indonesia
Setelah kebijakan kenaikan harga BBM tersebut ditetapkan, hampir sebagian besar mahasiswa yang ada di seluruh wilayah Indonesia turun ke jalan guna untuk menolak kebijakan tersebut.
Anehnya lagi pemerintah pun telah berhasil meredam aksi tersebut dengan cara tidak ada satu media pun yang mengekspose/memberitakan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Baik dari media online ataupun offline, cetak ataupun elektronik, tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat topik tersebut sebagai bahan pemberitaan. Sehingga rakyat pun terkesan menerima dengan lapang dada atas kebijakan tersebut.
Padahal dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut sudah secara otomatis menyebabkan pemicu kenaikan harga segala kebutuhan pokok yang ada di tengah-tengah masyarakat. Meskipun sebelum adanya kenaikan harga BBM, harga-harga kebutuhan pokok yang ada di masyarakat sudah banyak yang merangkak naik. Sehingga dengan kenaikan harga BBM ini bisa dipastikan tidak akan ada peluang untuk penurunan harga kebutuhan pokok masyarakat, bisa jadi malah semakin menambah daftar harga kebutuhan pokok yang lainnya pun ikutan naik. Dan ini menyebabkan beban hidup rakyat Indonesia pun tambah semakin berat lagi.
Ironisnya Kenaikan Harga BBM
Di sisi lain, setelah pemerintah menetapkan kebijakan terkait kenaikan harga BBM tersebut, dianggap bahwa itu adalah sebuah kebijakan yang paling tepat untuk saat ini. Dengan dalih, selama ini subsidi BBM yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran maka subsidi tersebut harus dihapus. Mereka tidak berfikir bahwa setiap ada kenaikan harga BBM, secara otomatis akan inklude dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah-tengah masyarakat.
Bahkan para anggota DPR yang notabene adalah wakil rakyat, pun sama sekali tidak merespon atas derita yang dirasakan oleh rakyatnya. Di luar gedung DPR masih banyak aksi demo penolakan atas kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh berbagai kelompok, sementara di dalam gedung DPR sendiri mereka para wakil rakyat sedang bernyanyi, bertepuk tangan bersama-sama dengan penuh bahagia dan suka cita tanpa ada beban sedang merayakan hari ulang tahun ketua DPR RI ibu Puan Maharani. (tribunnews.com)
Suatu hal yang ironis sekali memang untuk kita bahas, akan tetapi itu ada di negara kita Indonesia.
Bagaimana Pengaturan Islam.
Di dalam Islam, ada 3 hal yang menjadi milik umum dan tidak diperbolehkan untuk di miliki individu. Diantaranya air, hasil tambang dan padang rumput. Ketiganya nanti pengelolahannya diserahkan kepada negara. Negara berkewajiban untuk mengelola dan menyalurkan kepada rakyatnya. Tanggungjawab pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, apalagi pihak swasta yang ujung-ujungnya pasti akan dikomersilkan.
Begitu juga yang terjadi dengan bahan bakar minyak yang ada di Indonesia. Dengan besarnya tambang minyak yang di miliki oleh negara Indonesia, seharusnya kita mampu untuk menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang rendah. Dengan syarat, negara kita harus mengelolanya sendiri tanpa harus diserahkan kepada pihak lain apalagi pihak asing yang memiliki kepentingan tersendiri.
Kembali lagi bahwa semua ini adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.
Sebagaimana dijelaskan dalam Islam, bahwa negara berkewajiban penuh untuk menjamin penghidupan rakyatnya. Jika ada rakyatnya yang merasa terdzolimi atas kebijakan dari para penguasanya, maka para penguasa tersebut pasti akan mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan Allah SWT.
Wallahu a'lam bish showaf.
