Penulis : Siti Fatimah (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Pemilu memang masih dua tahun lagi, namun untuk para elit politik tak ada kata terlalu dini untuk bersaing mendapatkan simpati masyarakat dan memantaskan diri. Lisan boleh berkata masih terlalu dini untuk mencari pasangan, namun aktivitas para elit yang saling mengunjungi ini justru berkata lain bukan?
Seperti halnya yang dilakukan oleh Ketua umum partai DPP PDIP Puan Maharani yang mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto pada Ahad, 4 September 2022. Pertemuan ini diprediksi akan dapat mengancam posisi cak imin sebagai Ketua umum PKB yang juga sama-sama berambisi untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden pada periode 2024- 2029.
Aksi saling melirik satu dengan yang lain guna menjajaki kemungkinan pembentukan formasi jabatan presiden dan wakil presiden tentu saja menjadi sangat tidak etis di mata rakyat. Pasalnya, di saat yang sama masyarakat masih dalam keadaan berduka. Memiliki luka yang sangat perih akibat kenaikan harga BBM yang otomatis dapat berimbas pada kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok. Tak hanya itu kenaikan juga terjadi pada tarif moda transportasi umum.
Belum lagi attitude para pejabat yang kurang baik, berpesta pora merayakan hari ulang tahun di saat rakyat berdemo menuntut kenaikan harga BBM di balik pintu-pintu gedung DPR. Perilaku ini jelas menyakiti hati rakyat. Belum lagi pernyataan akan menaikkan gaji karyawan BUMN setelah harga BBM resmi mengalami kenaikan. Sungguh hati kecil rakyat semakin perih dan geram, laksana luka menganga ditabur garam.
Fakta-fakta ini seharusnya sudah cukup membuat rakyat menyadari bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Moral penguasa yang rusak sudah dipertontonkan sedemikian rupa tanpa ada rasa malu atau pun sungkan.
Bukankah pejabat-pejabat ini sudah tak punya etika? di saat anggotanya menyuarakan hati rakyat justru mikrofon malah dimatikan? Bila suara sesama kolega saja sudah tidak mau mendengarkan, apalagi suara rakyat yang notabene tidak memiliki kekuasaan?
Rakyat harus bangkit dan berfikir. Bila pergantian sosok kepala negara yang sudah berulang kali saja tidak membawa perubahan yang berarti. Bila bermacam-macam background kepala negara sudah dimiliki, dari seorang jenderal, seorang ahli teknologi, seorang ibu rumah tangga, bahkan seorang pedagang mebel dan ulama. Namun kondisi rakyat makin terpuruk adanya. Bila seorang yang buruk bertambah buruk perangai dan perbuatannya. Seorang yang alim justru malah banyak korupsinya, maka sistem yang dijalankan oleh pemerintahan ini perlu untuk secepatnya dievaluasi bagaimana cara bekerjanya.
Sistem demokrasi yang ada saat ini menganut suara terbanyak dalam memilih kepala negara. Tidak peduli apakah ia orang jahat, tidak peduli apakah ia orang bodoh yang tidak berkompetensi, tidak perduli apakah ia muslim ataukah kafir selama ia dipilih dengan suara terbanyak maka jadilah ia sebagai pemimpin. Bagaimana bila calon pemimpin yang tidak layak ini dipilih melalui manipulasi suara dan kecurangan? Tetap sah bukan?
Sistem demokrasi juga menganggap bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, padahal sejatinya kedaulatan itu menurut Islam ada di tangan syara'. Ada di tangan Allah SWT yang memberikan berbagai aturan yang dituangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Sistem demokrasi menerapkan hukum yang dibuat oleh manusia sehingga hukum-hukum yang mereka buat itu menjadikan kehidupan manusia "totally" kacau balau. Hukum buatan manusia bersifat lemah dan kontradiktif, saling bertentangan dan berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, aturan larangan menikah dini yang tidak dibarengi aturan tentang wanita menutup aurat sehingga rawan terhadap pelecehan akibat aurat yang terbuka tersebut. Konten-konten pornografi bisa dengan mudah diakses, sehingga membangkitkan syahwat yang membutuhkan penyaluran dengan segera. Anak-anak muda disuguhi segala sesuatu berbau nafsu namun dilarang menikah sehingga para remaja belia terancam melakukan perzinahan dan aborsi. Ini hanyalah satu contoh aturan tidak sesuai dengan syariat yang mengakibatkan banyak kemudhorotan, belum lagi aturan-aturan yang lainnya.
Menyangkut masalah SDA dan BBM. Dalam hukum syariat, SDA adalah milik rakyat, maka harus diolah oleh negara dan hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat, berupa BBM murah bahkan gratis. Bukan malah diserahkan kepada swasta/asing dan dijual kepada rakyat dengan harga mahal. Ini adalah suatu bentuk kezaliman.
Jika mau berfikir secara logis, Rasulullah SAW dalam memimpin beliau mengatur perihal SDA (dalam hal ini garam). Tidak mungkin beliau abai terhadap harta kekayaan minyak yang mana merupakan milik umat dan sangat dibutuhkan.
Maka sudah saatnya masyarakat berfikir dan beralih pada hukum syariat, hukum Allah SWT yang Maha mengetahui kebutuhan hidup hamba-hambanya. Hukum terbaik yang sudah pasti diridhloi oleh-Nya. Masyarakat harus sadar bahwa problematika negeri ini penyebabnya adalah tidak diterapkanya hukum-hukum Allah azza wajalla.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ
"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"
(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 50)
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَا نًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَا رًا ۗ وَكَا نَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا
"Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah."
(QS. An-Nisa' 4: Ayat 30)
Penyebab kerusakan dan kezaliman tidak lain adalah penerapan sistem demokrasi kapitalisme dan paham-paham turunannya yang melahirkan pejabat-pejabat tidak amanah dan tidak takut kepada dosa dan juga Allah SWT.
Namun, perlu diketahui bahwasanya penerapan syariat Islam tidak akan mampu dilaksanakan tanpa adanya isntitusi negara Islam yang menaunginya, yaitu Khilafah alla minhajin nubbuwah.
Wallahu'alam bish shawab. []
