Arethaa - pemerhati ekonomi
Program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan, nyatanya belum mampu menekan angka kemiskinan. Permasalahan seperti Kesenjangan sosial masih banyak kita jumpai dilapangan, masyarakat yang tergolong miskin, terutama masalah kesehatan dan pendidikan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Rapat kerja dan konsultasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), jumat (3/6/2022). Dikutip dari Tribunnews.com bahwa rapat tersebut diikuti oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota se-Kalsel dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK).
Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, mengatakan, rapat kerja bersama TKPKD Kalsel dan TNPPK untuk penyusunan RKPD, dalam menanggulangi persoalan kemiskinan. "Persoalan kemiskinan ini menjadi hal yang harus perhatikan yang ditangani hingga tingkat pemerintah desa,” ujarnya. Menurut Wabup, penanganan kemiskinan ini menjadi tantangan semua pihak untuk memikirkan dan membuat kebijakan yang benar- benar tepat sasaran, sehingga memberikan dampak di tengah keterbatasan anggaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor menyebutkan untuk kemiskinan makro di Kalsel cenderung 4,49 persen atau urutan kedua terbawah dari 37 Provinsi se Indonesia, (rri.co.id). Itu berarti angka kemiskinan di Banua relatif lebih rendah, tapi setidaknya harus mengatasi 1,3 persen angka kemiskinan kronis. Secara umum dampak pandemi tidak berpengaruh banyak terhadap angka kemiskinan yang ada. Lanjutnya, pemerintah akan berupaya memperbaiki sektor ekonomi masyarakat dengan merangkul para stakeholder untuk bersinergi menuntaskan kemiskinan dengan membuat rencana program kerja.
Pemerintah saat ini tengah berupaya menumbuhkan wirausaha, guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan. Upaya pemerintah untuk menentaskan kemiskinan hendaknya didukung oleh sektor non-pemerintah dalam hal ini adalah perusahaan perusahaan yang tumbuh diwilayah kalsel. Membuka pintu untuk investor agar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi.
Pertanyaannya adalah, apakah dengan masuknya investor tadi yang berperan dalam “padat modal” bukan aktifitas padat karya (membuka lapangan kerja) dapat menyelesaikan masalah ekonomi di negeri ini? Tentu tidak, sebab realitasnya justru angka pengangguran semakin tinggi, kriminalitas meningkat karena terpaksa dan lapar. Lalu, bagaimanakah penyelesaiannya?
Islam sebagai agama yang mengatur urusan manusia, tidak ada urusan yang tidak diatur dalam Islam. Maka itu permasalahan kemiskinan telah ada pengaturannya dalam Islam. Islam membagi kepemilikan menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Dalam Islam apabila jenis kepemilikan ini dikelola secara adil dan benar, maka kesejahteraan akan tercapai. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, kedudukan lembaga sosial dipekuat.
Dengan itu, kemiskinan berhasil ditekan sekaligus menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat Muslim. Asas keadilan di bidang ekonomi benar-benar ditegakkan. Sebagai contoh diera Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saat kepemilikan umum dikelola oleh negara, tidak ada satupun orang yang berhak menerima zakat. Tetapi karna zakat harus segera dibagikan, maka siapa saja yang hendak menikah akan di biayai dengan uang zakat tersebut.
Kepemilikan umum merupakan kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama. Individu dapat memanfaatkan kekayaan tersebut tetapi dilarang untuk memilikinya. Kepemilikan umum ada 3 yaitu air, ladang dan api. Seperti saluran irigasi, pembangkit listrik, PDAM, Tambang, Batubara, minyak bumi, emas, ladang gembalaan, Jalan, lapangan, masjid. Harta kepemilikan umum jika dapat dikelola sesuai dengan syariat islam akan dapat menyejahterakan rakyat. Karena negara hanya mengelola, masyarakat hanya membayar bebannya saja. Wallahu'alam.
Tags
Opini
