Oleh : Sumiati (Ibu Rumah Tangga dan Member AMK)
Telur merupakan salah satu sumber protein bagi masyarakat. Banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya baik di bagian putih atau di bagian kuningnya. Selain mudah diolah harganyapun ekonomis.
Namun akhir-akhir ini harga telur mengalami kenaikan. Lagi-lagi rakyat dibebani dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Rakyatpun harus mengelus dada mengenai pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tentang kenaikan harga telur.
Seperti yang dikutip TEMPO.CO, Jakarta -Pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas mengenai tingginya harga telur menuai respons Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).
Harga telur yang melonjak ke atas Rp30.000,00/kg. Harga itu disebut tak seberapa dibandingkan misi dagang yang berhasil dicapai olehnya dari India.
“Oh itu nggak seberapa, nggak usah diributkan ya. US$ 3,2 miliar itu lah yang ditulis,” ujar menteri di Jakarta, Selasa 23 Agustus 2022.
Ia berujar telur ayam ras mengalami kenaikan harga sekitar 6 persen. Zulkifli pun mengklaim harga telur ayam saat dia dilantik menjadi Menteri Perdagangan sudah tinggi di level Rp32.000,00/kg. Harga telur berhasil turun sampai Rp26.000,00, namun sekarang kembali merangkak naik Rp32.000,00 sampai Rp33.000,00/kg.
Pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkesan tidak empati pada kondisi rakyat dan kebutuhan mendesak rakyat terhadap telur. Para pejabat menganggap sepele saat terjadi kenaikan harga. Misalnya ketika terjadi kenaikan harga cabai pemerintah mengusulkan agar menanam cabai sendiri. Begitu pula saat kenaikan harga daging. Pejabat pemerintah mengusulkan agar beralih ke bekicot.
Wajar saja jika rasa simpati rakyat terhadap penguasa berkurang akibat pengurusan mereka yang tidak serius.
Jika negara masih mengemban sistem ekonomi kapitalisme-liberalisme, maka kenaikan harga kebutuhan dasar rakyat akan terus berulang. Pasalnya negara berlepas tangan dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Peran pemerintah hanya sekedar regulator dan fasilitator. Akibatnya, pengadaan kebutuhan dasar rakyat diambil alih oleh korporasi yang bertujuan untuk mengejar keuntungan semata.
Berbeda halnya dengan sistem ekonomi negara yang berasaskan Islam. Islam adalah aturan yang paripurna. Bukan hanya mengurusi ibadah saja. Namun masalah pemerintahan termasuk masalah pangan, Islam memiliki solusi.
Islam mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat dengan merata secara adil dalam tatanan individu masyarakat. Negara akan memberi kemudahan dalam segala aspek. Baik lahan ataupun modal. Negara memberi fasilitas pendidikan untuk melakukan riset-riset, pelatihan dan pengembangan.
Hal tersebut dilakukan karena mereka menyadari bahwa kedudukan mereka adalah sebagai pelayan dan pengurus rakyat. Sebagaimana terdapat hadits
"Imam(Khalifah) raa'in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
(HR. Muslim dan Ahmad)
Saat seluruh aturan kehidupan diatur oleh Islam maka bukan hanya kesejahteraan rakyat yang terwujud tapi ridho Allah akan didapat. Dengan demikian sudah seharusnya kita buka mata dan hati untuk mewujudkan sistem Islam yang bisa menyejahterakan tersebut.
Wallahu' alam.
