Penulis : Sri Indrianti (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Isu kenaikan harga BBM pada tanggal 1 September 2022 membuat masyarakat panik. Pasalnya, tertera harga BBM yang beredar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tentu saja hal ini menyebabkan masyarakat kalang kabut dengan kenaikan tersebut.
Tak mengherankan kiranya menjelang akhir bulan Agustus terjadi antrean mengular pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai wilayah termasuk Tulungagung. Ternyata pada tanggal 1 September 2022 tidak terjadi kenaikan harga atau lebih tepatnya ditunda. Dikarenakan Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah masih menghitung secara hati-hati terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. (bisnis com, 1/9/2022)
Per tanggal 1 September pemerintah secara resmi mengumumkan tidak terjadi kenaikan harga BBM. Harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan bio solar masih tetap sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan penurunan harga terjadi pada tiga BBM non subsidi, yakni pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex. Penurunan harga BBM non subsidi tersebut disebabkan harga BBM fluktuatif mengikuti tren harga minyak dunia.
Fluktuatifnya harga BBM yang senantiasa mengikuti tren harga minyak dunia tentu saja membuat masyarakat ketar-ketir. Pasalnya, jika harga BBM mengalami kenaikan maka akan berdampak pada harga barang dan berbagai sektor lainnya. Sebab hal ini saling berkaitan erat dalam hal distribusi barang yang tentu saja membutuhkan bahan bakar untuk transportasi pengangkutnya.
Terlebih Presiden Jokowi mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 150 rb per bulan di tengah isu kenaikan harga BBM subsidi. Beliau berharap tambahan BLT ini mampu menjaga daya beli masyarakat jika harga BBM pertalite dan solar bersubsidi naik. (cnnindonesia.com, 31/8/2022)
Indikasi inilah yang semakin menguatkan masyarakat bahwa tak lama lagi harga BBM akan mengalami kenaikan. Walaupun tentu saja masyarakat sangat berharap harga BBM tidak naik bahkan turun dan murah. Namun, harapan itu sepertinya jauh panggang dari api. Sebab penguasa selama ini tidak sepenuhnya bertindak sebagai pelayan masyarakat. Sebaliknya, penguasa senantiasa penuh perhitungan terhadap subsidi yang diberikan kepada masyarakat.
Dilansir dari wartaekonomi.co.id pada Jumat (26/8/2022) Menteri Keuangan (Menkeu) Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa alokasi dana subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp502,4 triliun masih belum tepat sasaran dan menilai sebagian besar yang menikmati orang kaya. Sehingga menurutnya adanya subsidi BBM akan menciptakan kesenjangan yang semakin melebar antara masyarakat mampu dengan masyarakat tidak mampu.
Permasalahan fluktuatifnya harga BBM ini sebenarnya berpangkal pada sistem perekonomian yang dipakai negara. Sistem ekonomi kapitalisme mengharuskan harga minyak dalam negeri mengikuti tren harga minyak dunia. Sistem ekonomi ini juga mengakibatkan terjadinya kesalahan tata kelola. Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil minyak nyatanya tidak berkutik saat tak hanya Pertamina sebagai pengelola tunggal, namun terdapat beberapa perusahaan minyak raksasa yang dimiliki oleh negara-negara maju ikut berkecimpung mengelola minyak di Indonesia. Tentu saja perusahaan swasta asing bersifat komersil dan yang diutamakan hanyalah mencari keuntungan. Akibatnya, masyarakat harus membeli BBM dengan harga mahal. Lantas apa bedanya penguasa dengan penjual minyak?
Dalam sistem ekonomi Islam, BBM merupakan salah satu bentuk sumber daya alam yang semestinya dikelola oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan untuk masyarakat karena BBM merupakan kepemilikan umum. Dengan pengelolaan yang seperti itu masyarakat dapat menikmati BBM secara gratis atau dengan harga murah tanpa mempedulikan status kaya atau miskin. Sebab pengelolaan sepenuhnya ada di tangan negara tanpa ada campur tangan dari perusahaan swasta asing.
Negara dalam hal ini Khilafah benar-benar mengupayakan secara maksimal sumber daya manusia dalam negeri. Para ahli difasilitasi untuk terus berinovasi dan menciptakan teknologi baru yang bermanfaat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam.
Hasil dari pengolahan BBM juga bisa dimanfaatkan untuk pemberian jaminan kebutuhan dasar masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga masyarakat dalam naungan Islam dapat menikmati hasil dari pengolahan BBM yang dikelola negara. Khilafah juga bersifat independen tanpa mau tunduk dengan fluktuatifnya harga minyak dunia.
Wallahu a'lam bish showab.
