Oleh: Japty Ardiani
Penulis adalah Pemerhati Remaja
Pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Ahad, 4 September 2022, dinilai bisa mengancam ambisi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro menyatakan bahwa PDIP tak mungkin melepas kursi presiden atau wakil presiden jika mereka jadi bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB.
“Akhirnya mengemuka pertanyaan fundamental, di mana posisi Puan saat Prabowo sebagai capres memilih Cak Imin? atau di mana posisi Cak Imin saat Prabowo memilih Puan?” kata Agung dalam keterangan tertulis yang diterima (Tempo.co, 4 September 2022).
Dari berita diatas sudah sangatlah jelas bahwasanya para petinggi partai hari ini dan waktu yang tidak bisa ditentukan sedang sibuk mencari solusi bagaimana mereka kedepan bisa menduduki RI 1, padahal kita tahu sendiri bahwa saat ini BBM sudah naik belum lagi Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga berencana mengubah skema dana pensiun yang dipandang menjadi beban negara. Pemerintah pun sudah bulat mulai tahun depan akan menghapus pegawai non aparatur sipil negara atau non ASN alias honorer. Kebijakan ini bakal dirasakan pahit oleh rakyat. Apalagi sebelumnya Pemerintah juga menaikkan iuran BPJS.
Ragam kebijakan diatas pastinya akan dirasakan sebagai tambahan penderitaan rakyat. Dimana rakyat sudah terjepit dengan kenaikan harga bahan pokok dan karena kenaikan BBM ini pula secara otomatis akan mendorong kenaikan berbagai barang dan jasa, hal itu otomatis akan semakin menjadikan rakyat kian sengsara.
Belum lagi pembangunan infrastruktur banyak yang mangkrak. Ada juga yang membengkak pembiayaannya. Namun, Pemerintah tetap ngotot minta dilanjutkan dengan alasan ini untuk kepentingan rakyat kedepan. Begitu juga dengan pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek tersebut menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. Dana sebesar itu tentu tak sedikit. Dan seperti biasanya Pemerintah Cina meminta agar Pemerintah Indonesia turut membantu pembiayaan tersebut agar proses pembangunan bisa lancar.
Sungguh sangat miris problematika ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan segudang masalah telah menjadi potret buram negeri yang sangat kita cintai, negeri yang konon sangat kaya raya. Fakta sudah bicara, siapapun pemimpinnya justru setelah terpilih malah berkhianat dan ingkar janji. Ini sangat bertentangan saat mereka sedang berkompetisi, dimana sikap dan janji manis selalu menghiasi pergerakannya, dan lagi-lagi rakyat akhirnya terperdaya kembali oleh nya. Sampai saat ini rakyat bukannya makin sejahtera malah semakin sengsara dalam jeratan derita dengan segala kebijakan yang ada. Padahal, seharusnya mereka lebih peka untuk mendengar aspirasi rakyat, sehingga mereka bisa hidup dengan aman damai dan bahagia tanpa ada derita lagi.
Sebenarnya kalau rakyat menyadari bahwasanya hari ini penjajahan telah bertransformasi menuju gaya baru atau neokolonialisme/neoimperialisme. Penjajah Barat tidak lagi menggunakan kekuatan fisik untuk mengeksploitasi kaum pribumi seperti saat Indonesia belum merdeka saat tahun 1945. Namun, mereka mendoktrinkan ideologi mereka pada negara jajahan sambil merampok kekayaannya melalui tipudaya kerjasama, lewat para pemimpin boneka dan konstitusi yang mereka rancang.
Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, juga fakta perdagangan seperti World Trade Organization (WTO) disetir oleh negara-negara Barat untuk kepentingan mereka dengan menciptakan pasar bebas dimanapun. Produk-produk asing akan membanjiri negara-negara berkembang seperti Indonesia, bahkan bisa mematikan industri dalam negeri karena kalah bersaing. Sehingga karena hal itu pula juga harga produk dalam negeri sangat tinggi harganya dibandingkan produk luar negeri yang masuk karena kebijakan pasar bebas tersebut.
Selama negeri ini masih menerapkan sistem kufur yang berasal dari ideologi kapitalis-sekuler, maka tidak akan pernah ada yang namanya kebahagiaan untuk rakyat. Karena, fakta kemunduran peradaban di negeri ini telah mulai tampak, adanya musibah yang terus menghampiri tanpa tahu waktu lagi sudah menimpa kaum muslimin saat ini, seharusnya hal ini merupakan realita yang mengharuskan kita semua untuk berpikir cerdas mencari solusi pengganti yang paling hakiki untuk bisa menyelesaikan permasalah negeri yang tak pernah berhenti. Dan permasalahan yang ada tersebut akan segera berakhir apabila kita menerapkan politik Islam. Dimana dengan politik Islam tersebut akan mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi saat ini. Karena, jika memang ingin perubahan, maka perubahan itu harus hakiki, bukan hanya sekedar ganti rezim tapi juga harus ganti sistem. Dan perubahan besar dan hakiki itu hanya akan bisa terjadi dengan keagungan politik Islam kaffah yang akan menerapkan seluruh hukum-hukum Allah di muka bumi ini tanpa terkecuali.
Dalam Aturan Islam, sifat yang harus dimiliki pemimpin adalah amanah, menepati janji, menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan nilai-nilai moral agar menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat serta mampu menjaga kedaulatan dan kemandirian sebuah negara tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun.
Maka dari itu perlu adanya perubahan yang menyentuh sampai ke akar yaitu dengan merubah sistem saat ini dengan sistem Islam. Dimana rakyat akan sejahtera dan bahagia tidak tertindas lagi. Jika ada mobil mogok dijalan tentunya kita tidak bisa hanya mengganti sopirnya, kita perlu memperbaiki pada sistem mesinnya. Kejadian itu sama dengan apa yang kita alami saat ini. Dunia perlu perubahan hakiki atas kerusakan yang terjadi yakni dengan merubah sistem saat ini menjadi sistem Islam yang di Ridhoi Illahi Rabbi. Allahu Akbar. Wallahu ‘alam bi shawwab. []
