Oleh: Yaurinda
Sinyal kenaikan harga BBM subsidi sudah bergema sejak beberapa pekan terakhir karena proyeksi kuota APBN 2022 jebol akhir tahun. Ini jadi perbincangan dikalangan masyarakat menengah kebawah. Pasalnya pertalite menjadi primadona setelah kenaikan pertamak beberapa bulan lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.
"Nah, Rp698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan (Warta Ekonomi, 26/8/2022).
Pada sabtu 3 September 2022 pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga baru BBM yang berlaku di Indonesia hari ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengumumkan harga terbaru BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax
Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter,
Kemudian, untuk BBM jenis solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Dan pertamak dari harga Rp12.500 menjadi Rp14.500 kata Arifin Tasrif dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden (Tribunnews, 3/9/2022).
Kenaikan BBM akan berdampak langsung terhadap harga pangan nasional dan berbagai kebutuhan lainnya. Pasalnya migas merupakan kebutuhan yang digunakan di berbagai sektor, mulai dari sektor pangan dan industri. Dalam sektor pangan BBM digunakan untuk transportasi dalam pendistribusian bahan pangan. Dalam sektor industri kenaikan BBM akan membuat bertambahnya biaya produksi.
Tentu hal ini sangat membebani masyarakat, baik umum atau pengusaha. Dampak yang terjadi sangat wajar karena BBM adalah sumber energi. Jika hal ini terus terjadi maka pengangguran akan bertambah, daya beli masyarakat menurun dan mengakibatkan inflasi mengakibatkan keadaan sosial masyarakat semakin buruk.
Sungguh kenaikan BBM adalah bukti salahnya pengelolaan migas yang dilakukan pada sistem kapitalisme. Kapitalisme melegalkan SDA dimiliki oleh swasta dan bebas mengendalikan migas dari hulu hingga hilir. Yang berakibat pada kapitalisasi dan liberalisasi migas dalam negeri. Pemerintah hanya bertugas sebagai regulator pelancar keinginan pemilik modal.
Penguasa hari ini mengklaim kenaikan BBM untuk mengatasi subsidi salah sasaran padahal dampak yang disebabkan sangat membebani rakyat. Masyarakat dibungkam dengan blt yang besarannya tak mampu mencukupi beban yang semakin berat. Padahal blok-blok migas dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan negara.
Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan pengelolaan BBM dalam sistem Islam (khilafah). Dalam Islam pemerintah bertugas sebagai pengurus umat yang menjamin kebutuhan umat terpenuhi. Seperti dalam hadist Rasullah ;
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadits tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya harganya adalah haram.
Pengelolaan sektor migas harus sesuai dengan syariat. Migas merupakan kepemilikan umum dan pemerintah wajib menjaga dan tidak boleh mengizinkan pihak swasta memiliki secara bebas. Namun migas adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa langsung di gunakan masyarakat. Oleh karenanya negara wajib mengelola dan mengembalikan hasil olahan kepada masyarakat.
Kebutuhan migas bisa di berikan secara langsung dengan cara dijual kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau hanya untuk mengembalikan biaya produksi. Kebutuhan migas juga bisa disalurkan dengan cara menjualnya keluar negeri dengan mendapatkan untung yang maksimal kemudian keuntungannya masuk dalam kas negara dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana gratis. Dengan demikian kenaikan BBM sangat tidak mungkin terjadi dalam sistem Islam.
