Oleh : Eti Fairuzita
(Menulis Asyik Cilacap)
Sebanyak 10 orang warga di Kampung Nogoliat, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, tewas setelah diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pada Sabtu (16/7/2022).
Selain 10 korban tewas, dalam kejadian itu terdapat dua orang yang mengalami luka.
Polisi menyebut, sebagian korban tewas mengalami luka tembak dan sebagian lagi luka akibat senjata tajam.
Terkait dengan kejadian itu, Pengamat Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta meminta TNI-Polri untuk tegas kepada KKB, ini demi keselamatan masyarakat.
"Jadi TNI-Polri perlu tegas untuk melindungi hak masyarakat," kata Stanislaus, kepada Kompas.com, melalui pesan WhtasApp, Sabtu.
Aksi kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sudah tak terhitung lagi, mereka sering mekakukan penyerangan, penembakan, pembacokan, hingga menimbulkan korban tewas baik warga sipil maupun TNI Polri, bahkan mereka juga melakukan aksi pembakaran rumah dan sekolah di beberapa wilayah Papua. Tujuan KKB melakukan semua itu disinyalir karena ketidaksejahteraan yang mereka alami, sehingga ingin melepaskan diri dari NKRI.
Aksi KKB ini diam-diam mendapatkan dukungan dari pihak luar, "Berdasarkan situs Internasional Parliamentarians For West Papua (IPWP), APPG dibentuk demi mendorong pemerintah Inggris untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat. Peneliti senior LIPI Hermawan Sulistiyo menyebut, bahwa KKB dan OPM memiliki beberapa sumber untuk mendapatkan senjata dan amunisinya. Menurut Hermawan, senjata api tersebut didapatkan dari pasar gelap internasional terbuka, dari Filipina Selatan, Papua New Guinea, dan Australia.
Sekalipun bukti-bukti telah menunjukan bahaya keberadaan KKB di Papua, sikap pemerintah terkesan lamban dalam menyelesaikannya. Sebelumnya pemerintah hanya menyebut gerakan sparatisme Papua ini, sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata bukan terorisme, padahal aksi mereka sudah lebih dari cukup dikatakan sebagai terorisme. Status terorisme baru ditetapkan pada April 2021 lalu, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018.
Inilah gambaran jelas kepemimpinan sistem kapitalisme, sistem kapitalisme menghendaki negara tak ikut campur dalam hak kepemilikan apapun termasuk kekayaan alam. Tugas negara hanya sebagai pembuat kebijakan (regulator) yang justru memuluskan para korporat menguasai SDA, yang notabene milik rakyat. Padahal privatisasi SDA menyebabkan kemiskinan sistemik. Buktinya nasib rakyat negeri ini, terkhusus warga Papua. Freeport dikuasai Amerika, bukan rakyat Papua. Alhasil, kekayaan alam memang melimpah ruah namun tak sedikitpun mampu memberi kesejahteraan bagi rakyatnya.
Karena keuntungan pengelolaan SDA justru masuk ke kantong-kantong para korporat.
Di sisi lain, keberadaan dakwah Islam politik mengancam eksistensi kapitalisme, oleh karen itu selama ini pemerintah justru lebih memasifkan isu radikalisme dan terorisme yang selalu diarahkan kepada kaum Muslimin bukan isu KKB, seolah-olah hal tersebut masalah besar dan genting bagi negara.
Padahal isu radikalisme tak lebih dari sekedar tuduhan kosong yang begitu sentimental terhadap narasi Islam politik.
Agar terlihat negara mengurus rakyat Papua, TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan daerah Papua dari KKB padahal akar masalah di sana bukan sekedar keamanan, tetapi lebih pada diskriminasi politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, serta kebutuhan dasar publik lainnya.
Jika sistem kepemimpinan masih dikendalikan sistem kapitalisme maka teror KKB akan terus berulang, akibat kapitalisme telah gagal menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kasus KKB hanya akan berakhir ketika sistem kepemimpinan dikendalikan oleh Islam. Karena Islam mendorong agar umatnya bersatu, tak boleh terpecah belah. Islam memiliki konsep menyatukan warga negaranya dengan cara :
Pertama, warga negara Khilafah diikat dengan ikatan akidah Islam bukan ikatan lain seperti nasionalisme dan ikatan sukuisme dan yang membedakan mereka adalah ketakwaannya bukan ras, warna kulit, atau golongannya.
Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar ra, "Lihatlah engkau tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam, kecuali engkau mengungguli mereka dengan takwa," (HR. Ahmad).
Kedua, Khilafah akan menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya dengan mekanisme menjamin secara tidak langsung dengan membuka lapangan pekerjaan untuk laki-laki secara luas dan layak sehingga kebijakan ini membuat tiap kepala keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mampu memberi nafkah yang ma'ruf kepada keluarganya.
Sementara untuk kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan Khilafah akan menjaminnya secara langsung maka semua rakyat bisa menikmatinya secara gratis dan berkualitas, pembangunan dilakukan secara merata, sekalipun mereka di daerah yang jauh dari pusat, seperti Papua tetap terjamin kebutuhannya. Dimana dana tersebut berasal dari pos kepemilikan umum Baitul Mal dengan cara mengelola kekayaan alam berdasarkan syariat secara mandiri oleh negara tanpa campur tangan pihak swasta maupun asing.
Konsep pengelolaan SDA secara Islam ini, dengan sendirinya dapat menutup celah upaya disintegrasi Papua, kekayaan alam setempat mampu memberi kesejahteraan bagi warganya.
Ketiga, Khilafah akan menindak tegas kelompok yang berusaha merongrong wilayah Khilafah, cara seperti ini membuktikan Khilafah mampu menyatukan 2/3 dunia selama 1300 tahun lamanya. Semua warga negara Khilafah muslim atau non-muslim, kulit putih, hitam, merah, semuanya mendapatkan jaminan kesejahteraan yang sama. Dengan konsep inilah, tentu akan mampu menyelesaikan secara tuntas masalah KKB di Papua.
Wallohu alam bish-sawab
Tags
Opini
