Oleh Maftucha
Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam
Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memastikan subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar tepat sasaran, untuk itu pemerintah membatasi pengguna BBM jenis ini dengan mengharuskan mereka mendaftarkan nomor kendaraannya di aplikasi mypertamina. Selanjutnya, pembeli akan bertransaksi di SPBU dengan aplikasi digital.
Pertanyaannya apakah langkah ini tepat dilakukan? mengingat bahwa rakyat Indonesia bukan hanya kalangan miskin yang banyak, namun ada juga kelas menengah yang rentan menjadi miskin jika dipaksa membeli BBM yang tidak bersubsidi. Belum lagi data warga yang terkategori miskin sering tidak valid sehingga justru tidak tepat sasaran. Apakah pemerintah bisa menjamin data di aplikasi mypertamina akan sama dengan data yang ada di lapangan?
Banyak warga yang mengeluhkan kebijakan baru ini. Ada yang mengeluhkan bagaimana jika data bocor sehingga menimbulkan antri, bagaimana dengan orang-orang yang tidak peka teknologi semisal bapak atau ibu-ibu yang sudah tua, atau yang tidak memiliki smartphone sehingga tidak bisa mendaftar dan lain sebagainya.
Subsidi di pangkas, pemerintah kerja untuk siapa?
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik keras kebijakan ini. Menurutnya kebijakan ini akan menjadikan warga kelas menengah menjadi jatuh miskin karena dipaksa membeli BBM tak bersubsidi, karena mahalnya BBM ini akan berimbas pada kebutuhan mereka yang lain. Masih menurut Bhima jika kebijakan ini diberlakukan justru akan membahayakan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang bertahan.
Kita tentu masih ingat alasan pemerintah mengganti BBM jenis premium ke pertalite, sekarang dengan alasan subsidi yang tidak tepat sasaran pengguna pertalite harus di batasi, dan hanya warga miskin saja yang boleh menikmati. Hal senada juga berlaku atas kebijakan subsidi LPG yang dialihkan kepada penyediaan kompor listrik. Dengan alasan penghematan, subsidi yang sedianya untuk mengurangi beban hidup rakyat harus di cabut satu persatu.
Disisi lain rakyat di paksa membayar pajak untuk mengisi APBN yang selalu minus, ujung-ujungnya juga harus berhutang ke luar negeri. Padahal kekayaan negeri ini begitu melimpah ruah, tambang emas, tambang gas dan mineral, kekayaan laut, hutan dan batu bara. Kemana semua kekayaan itu?
Indonesia begitu kaya, namun rakyat harus membayar mahal atas BBM, biaya kesehatan, pendidikan, listrik dan air. Bahkan untuk sekedar menyambung hidup rakyat harus berjuang membeli sembako yang harganya selalu naik.
Pemerintah seolah menjadi pihak lain yang kebijakannya selalu berlawanan dengan kondisi rakyat, pelit kepada rakyat namun loyal kepada pemilik modal. Rakyat tidak boleh malas, untuk itu subsidi harus selalu di pangkas. Namun tidak demikian kalau kepada pemilik modal, ada begitu banyak jalan menuju roma bagi para pengusaha.
Penguasa dalam Islam adalah pelayan
Rasulullah SAW bersabda, " pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka." (HR. Ibnu Asakir, Abu Nu'aim). Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya" (HR Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam seorang pemimpin adalah penanggung jawab atas apa yang dia pimpin, jika dia seorang kepala negara, maka dia bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan rakyatnya, baik kebutuhan itu bersifat dunia maupun akhirat.
Memenuhi kebutuhan hidup rakyat merupakan tanggung jawab dari penguasa, termasuk menyediakan BBM yang mudah dan harganya terjangkau. Bagaimana bahan energi ini bisa terjangkau, itulah yang harus di pikirkan oleh pemerintah.
Maka Islam memiliki satu mekanisme yang bisa mewujudkan semua itu, yakni pengelolaan kekayaan. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yakni kepemilikan individu, umum dan negara.
Kepemilikan umum adalah jenis kekayaan yang tidak boleh dikuasai individu seperti, tambang emas, tambang batu bara, gas, hutan, laut dan seterusnya. Maka Islam melarang kepemilikan umum ini dikuasai individu, karena jika dikuasai individu maka sudah pasti orientasinya adalah laba.
Dalam sebuah riwayat ada seorang laki-laki yang bernama Abyadh bin Hamal meminta kepada Rasulullah satu tambang di Yaman, lalu beliau memberikannya. Setelah laki-laki itu pulang Rasulullah di tegur seseorang bahwa tambang yang Rasulullah berikan itu seperti air yang terus mengalir, kemudian Rasulullah mencabut pemberiannya itu.
Hal ini menjadi dalil bahwa tambang yang disana terdapat kekayaan yang melimpah adalah milik umum dan tidak boleh dikuasai individu. Kekayaan milik umum ini harua dikelola oleh negara dengan orientasi melayani, bukan menjual dan membeli yang mengutamakan keuntungan.
Dalam pandangan Islam, siapa saja yang menjadi warga negaranya berhak mendapatkan pelayanan tanpa pandang siapa kaya siapa miskin, semua akan mendapatkan hak nya dengan secara adil.
Visi melayani inilah yang tidak dimiliki oleh ideologi kapitalis, kholifah melaksanakan semua tanggung jawabnya dengan keyakinan bahwa semua kebijakannya akan di mintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Dari ‘Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat susah mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia.”
Tags
Opini
