Oleh: Tri S, S.Si
Rakyat terus dikejutkan dengan pemberitaan kenaikan harga BBM. Hal ini menyebabkan bahan-bahan pokok lainnya juga naik harga lantaran biaya transportasi yang mahal. Diberitakan tepat tanggal 10 Juli 2022 PT pertamina mengumumkan kenaikan sejumlah produk BBM. PT Pertamina (Persero), lewat anak usaha Pertamina Patra Niaga resmi mengumumkan kenaikan harga sejumlah produk bahan bakar khusus (BBK) atau BBM non subsidi, Minggu (10/7/2022). Kenaikan harga meliputi Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite serta LPG non subsidi seperti Bright Gas. Pertamina beralasan kenaikan harga mengacu pada harga minyak saat ini. Mereka juga menilai kenaikan harga sesuai aturan yang berlaku (tirto.id, 10/07/2022).
Kenaikan harga BBM termasuk LPG sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, utamanya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM bisa dipastikan akan mengakibatkan bahan-bahan pokok di pasaran naik lantaran biaya produksi dan transportasi yang mahal. Kenyataan ini membuat rakyat makin kelimpungan. Di satu sisi harga BBM dan bahan pokok terus naik, di sisi lain dana pemasukan rumah tangga tetap alias tidak bertambah. Belum lagi jika para suami yang juga masih bingung mencari lahan pekerjaan. Rakyat makin menangis, meratapi kenyataan pahit yang diciptakan oleh penguasa negeri ini. Semua ini tak lepas dari peran penguasa dalam naungan sistem kapitalisme demokrasi.
Dalam demokrasi, rakyat diberi peluang untuk menciptakan aturan atas nama rakyat. Namun pada praktiknya yang bisa menciptakan aturan hanyalah para oligarki, para penguasa yang memiliki modal. Aturan yang tercipta hanyalah mengikuti kepentingan para segelintir kaum kapitalis. Sehingga terciptalah aturan yang menguntungkan mereka dan mencekik rakyat. Begitulah kenyataan dalam naungan kapitalisme demokrasi. Rakyat hanya menjadi korban dari bisnis para penguasa dalam meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Penguasa memikirkan kesejahteraan rakyat dalam demokrasi adalah hal yang mustahil. Berharap hidup sejahtera dalam naungan demokrasi adalah omong kosong.
Ini berbeda dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam, hak membuat hukum (aturan) ada di tangan syariat, bukan pada rakyat maupun penguasa. Kewajiban penguasa adalah mengurus rakyat dengan menerapkan hukum-hukum Allah Swt. Rakyat atau penguasa bukan sebagai pembuat hukum. Allah Swt. berfirman:
"Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah Allah turunkan) maka ketahuilah bahwa Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah kaum yang fasik." (TQS. al-Maidah [5]: 49).
Penguasa dalam sistem Islam diwajibkan mengurus kebutuhan umat dan melindungi hak-hak umat dari kezaliman. Penguasa wajib menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam. Sebagaimana penetapan kebijakan BBM dan kebijakan lainnya. Islam telah mengatur bahwa BBM adalah milik umat bersama, sehingga haram hukumnya dikuasai oleh pribadi, kelompok, maupun asing. Nabi Muhammad saw. bersabda:
Dari Ibnu Abbas ra. berkata sesungguhnya Nabi saw bersabda, “Orang muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram.” Abu Said berkata, “Maksudnya air yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah).
Sebagaimana dalam penjelasan hadis tersebut, maka BBM adalah milik umat bersama. Negara bertanggung jawab mengelola BBM sehingga menjadi produk yang siap digunakan oleh rakyat. Jika hal tersebut diterapkan di tengah-tengah umat, maka harga BBM tidak akan mahal sebagaimana saat ini. BBM akan diberi harga murah. Penetapan harga hanya sebagai pengganti biaya produksi. Dengan ini maka rakyat tidak akan kelimpungan. Begitulah hidup dalam sistem pemerintahan Islam. Penguasa berupaya mengurusi rakyat berdasarkan syariat Islam. Penguasa totalitas menerapkan aturan Islam di tengah-tengah umat dengan amanah sehingga terwujudlah kesejahteraan secara merata.
