Penulis: Siti Fatimah (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Pemilihan Umum untuk memperebutkan kursi jabatan presiden 2024 masih cukup lama, namun para politikus partai sudah ancang-ancang menyusun strategi, menjadikan partai naungannya keluar sebagai pemenang. Berbagai cara dilakukan karena memang pengasilan menjadi penguasa sungguh sangat menggiurkan. Para pengasong politik saling melirik satu sama lainnya, menebar pesona mencari jodoh yang pas untuk memikat hati rakyat. Bahkan salah satu pejabat politik dengan tegas menyatakan bahwa partainya akan mengusung Capres-cawapres yang potensial menjadi pemenang, bahwasanya pemilu kali ini akan berjuang keras untuk menjadi partai pengusung bukan lagi menjadi partai pendukung.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa menjelang pemilu memang aneh-aneh tingkah para politikus. Mencari dukungan dengan cara yang memalukan sekalipun akan dilakoni. Yang semula anti terhadap Islam tiba-tiba saja menjadi alim. Memakai kerudung ataupun kopyah saat tampil didepan publik. Bahkan sibuk mencari dukungan pada tokoh-tokoh dan ulama dengan modus silahturahmi.
Hal-hal semacam ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan yang terus berulang dan rakyat sebenarnya sudah paham bahwa apa yang dilakukan para pejabat ini hanyalah tipu daya. Baik diawalnya, janji-janji manis sebelumnya dan seketika ambyar saat berhasil menjadi pemimpin. Lupa dengan sederet komitmen yang dulu pernah dibuat untuk memikat hati umat. Namun, mengapa umat masih saja mau mendukung bila pada akhirnya sudah tahu akan ditipu?
Yang jelas mereka masih belum sadar bahwa sistem Demokrasi yang menjadikan Pemilu sebagai alat untuk memilih pemimpin dan mengatur roda pemerintahan adalah sistem yang cacat dan sangat merusak.
Pertama, dalam Sistem Demokrasi untuk menjadi pemimpin perlu adanya modal besar guna biaya kampanye. Untuk itu dibutuhkan adanya dukungan dari para kapitalist (para pengusaha) yang mau memberikan sponsor dan dukungan secara materi supaya promosi/kampanye bisa berjalan lancar. Mayoritas parpol memakai jurus money politik untuk membeli hak pilih rakyat. Amplop uang sebagai "jaminan" sebelum pemilihan berlangsung dan suara mereka sebagai imbalan.
Kedua, tidak ada makan siang yang gratis. Para kapitalist (para pengusaha) ini tentu menginginkan imbalan atas dukungan materi yang sudah dikeluarkan kepada
kandidat yang mencalonkan diri. Lalu apa imbalannya?
Bisa jadi ia mengincar kursi jabatan Menteri dalam sistem kabinet pemerintah atau jabatan Komisaris BUMN. Atau bisa jadi menginginkan supaya kelak pemerintah membuat regulasi- regulasi yang berpihak kepada kapitalist (pengusaha), bukan berpihak pada rakyat. Sebagai contoh UU cipta kerja yang disahkan oleh penguasa justru berpihak pada siapa? apakah berpihak pada rakyat?
Ketiga, Demokrasi menjadikan jabatan pemimpin sebagai suatu pekerjaan yang mendapatkan gaji, bukan sebagai pelayan masyarakat. Disaat kekuasaan ada ditangan, para penguasa akan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk diri mereka sendiri dan golongannya (teman sesama parpol) untuk mengembalikan modal kampanye. Maka tak heran bila selama menjabat terdapat prektek-praktek penyuapan, praktek korupsi, money loundry dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus korupsi di Indonesia bahkan saking kuatnya praktek korupsi berjamaah ini, Lembaga Independen Anti Korupsi dikebiri sehingga tak berkutik melawan para koruptor.
Keempat, menjadikan Sumber Kekayaan Alam Negara yang sejatinya milik umat dilelang habis-habisan kepada kapitalist dan Asing. Rakyat tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali menanggung hutang karena SDA yang seharusnya menjadi salah satu sumber pemasukan kas negara dijual habis. Penguasa malah menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan yang utama. Rakyat dipaksa membayar berbagai macam jenis pajak yang semakin naik nominal setiap tahunnya.
Fakta-fakta tersebut sungguh membuat rakyat menderita, sudahlah harga kebutuhan pokok mahal, biaya pendidikan dan kesehatan mahal masih juga terbebani aneka tagihan pajak yang memberatkan. Lantas apa fungsi adanya pemerintah bila rakyat kehidupanya serba susah? Masih mau mempertahankan sistem Demokrasi?
Lantas apakah ada solusi untuk negeri ini? Solusi atas masalah rakyat yang serba kesusahan ini?
Jawabnya tentu ada. Islam adalah satu-satunya solusi atas semua permasalahan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Karena sumber masalah dari kekacauan ini adalah Demokrasi Kapitalisme yang mengusung akidah sekulerisme dan paham Liberalisme dimana mereka ini merupakan satu paket. Maka paket ini harus dibuang dan diganti dengan sistem pemerintahan Islam. Mengapa harus Islam?
Karena Islam memiliki aturan yang menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan. Baik itu aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, muamalah, pergaulan, ugubat (hukum/sanksi) dan sebagainya. Melalui penerapan syariat maka hukum Allah SWT akan tegak. Allah SWT yang berhak membuat hukum dan manusia hanya menjalankannya. Hukum Allah SWT adalah yang terbaik. Dia-lah yang menciptakan manusia dan alam semesta sehingga otomatis hanya Dia (Allah Azza wajalla) yang lebih tahu apa-apa yang terbaik untuk mahkluk ciptaan-Nya.
Islam memandang bahwa penguasa/pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Bila ia dzalim maka ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya dihadapan Allah SWT. Islam menempatkan pemimpin sebagai periayah umat, mengatur dan mempermudah urusan-urusan rakyat serta melindungi harta, nyawa dan kehormatan serta memberikan keamanan bagi setiap individu rakyatnya. Menjamin kebutuhan sandang, pangan dan papan. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk kaum laki-laki sehingga kaum perempuan tak perlu menjadi tulang punggung keluarga. Menjamin kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan secara gratis yang tidak mampu diberikan oleh pemerintah saat ini.
Lantas dari mana dana untuk membiayai semua pengeluaran biaya pendidikan gratis untuk seluruh anak bangsa ataupun biaya pengobatan untuk seluruh rakyat yang sakit? serta untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat terkait sumber energy?
Dalam Sistem pemerintahan Islam sumber pemasukan kas negara ada banyak diantaranya dari pos kepemilikan umum yaitu dari pengelolaan Sumber Daya Alam seperti tambang emas, minyak dan gas, mineral, laut, hutan dan lainnya sebagainya yang mana sumber-sumber daya alam ini haram dimiliki oleh individu apa lagi oleh Asing. Pos kepemilikan individu seperti hibah, sedekah ataupun zakat. Kemudian pos pemasukan kas yang lain seperti kharaj, fa'i, jizyah, usyur dan juga ghanimah. Sumber-sumber pemasukan yang sangat banyak inilah yang mampu digunakan untuk mencukupi kebutuhan seluruh rakyat dalam sistem pemerintahan Islam.
Terkait pemilihan pemimpin, syariat Islam menetapkan sistem baiat untuk melegalisasi kekuasaan. Berbeda dengan system Demokrasi yang menggunakan suara terbanyak yang bisa menghabiskan dana puluhan trillium. Pemilihan suara juga rentan terhadap kecurangan dan yang lebih fatal lagi pemimpin yang bodoh pun bisa terpilih asal memiliki jumlah suara terbanyak.
Seorang calon pemimpin dalam Islam harus memiliki kriteria tertentu, ia haruslah laki-laki, merdeka (tidak sedang dalam pengaruh orang lain atau dibawah tekanan pihak-pihak tertentu), baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan (ability) untuk menjadi seorang pemimpin dan beragama Islam.
Jadi tidak ada istilah mencari jodoh menjelang pemilihan pemimpin. Apalagi istilah melamar seseorang untuk menjadi capres-cawapres sebagai wakil dari partai politiknya guna menetapkan aturan yang bukan dari Allah SWT.
"Siapa tahu, siapa tahu pas kumpul-kumpul begini ada yang berjodoh di 2024, kita enggak tahu siapa yang bisa kita pinang di depan mata ini, gadis mana yang paling cantik," kata Aboe Bakar Alhabsyi selaku sekjen partai PKS saat pidato di istora Senayan, Jakarta (merdeka.com, 29/5/2022).
Bagaimana? Masihkah mau mempertahankan Demokrasi yang selalu memberi harapan palsu? atau memberikan janji-janji semu? Ataukah beralih pada sistem Islam yang jelas dalam pelaksanaannya menetapkan hukum syara' sebagai kedaulatan tertinggi karena is berasal dari dzat Yang Maha Tinggi pula. Manusia tidak berhak membuat hukum tapi Allah SWT. Wallahu'alam bishawab.[]
