Kemiskinan Bertambah, Semakin Membuat Resah



Oleh : Ummu Fairuz


Kehidupan manusia tentunya tidak pernah bisa dilepaskan dari suatu kondisi yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai standar cara pandang kategori kaya atau miskin. Tercantum dari data Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa banyak keluarga yang menghabiskan lebih dari 65% pengeluarannya untuk kebutuhan makanan pada 2021. Pangsa rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang dominan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan suatu kota atau kabupaten, walaupun ada faktor lain dan beberapa daerah yang berbeda. Lonjakan harga pangan terjadi ketika masih banyak masyarakat yang belum keluar dari kemiskinan akibat kemerosotan ekonomi selama pandemi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2021, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,71%. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah 1,72 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2019.

Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia, memprediksi inflasi RI bakal melonjak di level 5 persen, jauh lebih tinggi dari prediksi pemerintah. Lonjakan tersebut ia proyeksi terjadi jika pemerintah jadi menaikkan harga bensin Pertalite dan gas LPG 3 kg.

Anggota DPR RI komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, memperhatikan kondisi di lapangan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia kenaikan harga pangan dan energi seperti BBM dan LPG, telah menjadi pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat negara ini, diduga telah menaikkan angka kemiskinan.

“Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan,” tutup Andi Akmal Pasluddin.

Terdapat krisis pangan global Ukraina dan Rusia dalam memproduksi biji -bijian. Kemudian Wakil Menteri Pertanian Dr. Muna Mahraz menegaskan bahwa Mesir mengimpor 95% pakan unggas. (Shada al-Balad, 12/5/2018). Nisbah yang tinggi ini menunjukkan bahwa rezim menempatkan keamanan pangan negara berada di bawah tangan-tangan asing
Indonesia dengan potensi yang dimiliki mengalami kenaikan harga jagung, kedelai, minyak, telur dan ayam potong melonjak tinggi sebelum masuk bulan Ramdhan hingga saat ini. Hal ini tentu akan menekan petani dan peternak menaikan harga produksi dan berimbas ke yang lain. 

Indonesia memiliki SDA dan SDM yang tinggi dalam menghadapi krisis pangan saat ini seharusnya kita bisa tanpa harus tergantung kepada impor ke negara yang lain. Namun, pada faktannya hal ini tidak terjadi dengan baik.

Untuk itulah, harus ada pengkajian ulang terkait tata pangan di Indonesia. Faktanya, Negara belum mampu melakukan itu karena pemerintah tidak memberikan perhatian serius sehingga makin  bertambah angka kemiskinan. Negara juga hanya mejadi regulator sedangkan pangan dan sebagainya diserahkan kepada korporasi swasta 
Wajar saja jika SDA belum bisa dikelola dengan optimal dan belum  memberikan manfaat secara langsung oleh masyarakat. 

Negara telah gagal dalam mengurusi sistem pangan dalam hal ini. Jika keadaanya masih seperti ini maka akan sulit bagi masyarakat terutama menengah kebawah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Seharusnya negara mampu menjadi kunci dengan mengubah tata kelola secara global dengan aturan Islam.
Fungsi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah melayani urusan umat bukan  koorporasi hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian oleh kondisi dan keadaan rakyat saat ini dengan cara mendorong para petani baik dalam bentuk penyediakan sarana modal yang murah dan mudah serta memastikan lahan produktif. 

Distribusi pangan masyarakat baik harga dan antisipasi kelangkaan pangan, infrastruktur pendukung yang disediakan dan dikelola oleh negara bukan swasta. Kemudian santunan bagi orang miskin setiap bulan  oleh negara. Saatnya kembali kepada sitem Islam.
 
Kemampuan Islam menyelesaikan masalah kemiskinan sudah sangat teruji. Para pejabatnya adalah orang-orang yang amanah dan berdedikasi tinggi kepada Khilafah. Mereka satu tujuan dengan Khilafah dalam menyejahterahkan rakyatnya. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya sistem Kapitalisme-Sekularisme dicampakkan, kemudian digantikan dengan sebuah sistem kehidupan yang bisa mengantarkan umat menuju kesejahteraan dan penuh keberkahan, yaitu syari'at Islam.

Wallahu a'lam bishshowab.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak