Oleh : Hafshah Humairah
Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah terus mengupayakan memberikan bantuan untuk masyarakat agar dapur tetap ngebul di tengah keterbatasan aktifitas. Banyak program pemeritah berikan untuk membantu memulihkan ekonomis masyrakat Diketahui, BPK menyebut ada indikasi tiga jenis bansos, yakni PKH, BPNT, dan BST, yang tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun.
Hal ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, Diketahui, BPK menyebut ada indikasi tiga jenis bansos, yakni PKH, BPNT, dan BST, yang tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun. Hal ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, Berikut indikasi BPK terhadap tidak tepatnya penyaluran 3 jenis bansos:
1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di DTKS Oktober 2020. Tidak ada diusulan pemda melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
2. KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021.
3. KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid.
4. KPM yang sudah dinonaktifkan.
5. KPM yang dilaporkan meninggal.
6. KPM bansos ganda. (Gelora.co 04/06/22)
Dana yang di keluarkan pemerintah tak sedikit, harapannya dana tersebut bisa mengurangi beban masyarakat justru pendistribusian yang tidak tepat sasaran, masyarakat yang mampu mendapatkan BANSOS yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan hanya karna data yang tidak valid atau terdaftar membuat masyarakat tidak bisa menerima bantuan. Permasalahan ketidak validan data masyarakat tersebut sudah biasa dalam sistem pemerintah hari ini, "Kami belum jawab temuan itu, temuan sementara, dikasih ke kami. Itu Biasa. Jadi memang begitu," ujar Risma saat ditemui wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat,(3/6/2022).
Beginilah watak pemimpin dalam sistem demokrasi yang tidak pernah serius untuk melayani hajat hidup masyarakat dengan baik bahkan ada tega mencuri uang rakyat di tengah pandemi yang mana uang itu hak rakyat yang harusnya dibagikan kepada rakyat malah di korupsi. Tak heran bila dalam sistem demokrasi kapitalis yang asasnya dari akal manusia yang terbatas menciptakan para pemimpin yang tidak amanah dalam melaksanakan tugas yang di perintahkan oleh pemimpin.
Sistem demokrasi yang bermodal besar menjadi salah satu alasan kenapa para pemimpin negri ini melakukan korupsi, ya bisa dibilang untuk balik modal sebab kontestasi kampanye politik berbiaya besar untuk mengambil hati rakyat.
Mana mungkin sesuatu yang berawal buruk akan menghasilkan sesuatu yang baik it’s Impossible itu tidak mungkin bisa terjadi, selagi sistem yang diterapkan sistem bathil tidak akan lahir sosok pemimpin yang amanah, jujur, peduli dan berakhlak mulia.
Berkaca dengan masa lalu.
Bisa kita lihat bagaimana kisah seorang khalifah Umatr bin Khattab yang setiap malam keliling untuk mengetahui kondisi rakyatnya, tak sengaja sang khalifah mendengar tangisan anak kecil yang kelaparan, mendekatlah khalifah ke rumah tersebut ternyata sang ibu bukan memasak gandum melainkan batu yang di masak, tak menunggu lama sang khalifah kembali ke gudang untuk mengambil gandum, sesampainya di sana khalifah mengambil 1 karung gandum lalu di pikulnya, Aslam menawarkan diri untuk memikul gandumnya tapi khalifah menolaknya, sesampainya di sana sang khalifah tak malu memasakan gandung untuk mereka sang anak pun akhirnya bisa tertidur pulas sebab perutnya sudah tidak lapar lagi.
Dari Umar Radhiyallahu anhu pernah berkata “Akulah sejelek jeleknya kepala negara apabila aku kenyang tetapi rakyatku kelaparan”.
Begitulah sesungguh wujud pemimpin yang mencitai rakyatnya dan rakyatnya pun mencintai pemimpinnya.
Tak hanya itu untuk mencapai target penerima bantuan tepat sasaran di salurkan perlu sistem teknologi yang cepat dan akurat agar tidak salah sasaran.
Dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan secara murah dan bahkan bisa gratis kepada rakyat, itulah prinsip kepemimpinan dalam Daulah Islamiyah (riayah suunil umat) yang mengurusi hajat hidup masyarakat tanpa membedakan kaya atau miskin, tidak membedakan warna kulit, ataupun kesukuan semuanya sama rata memiliki hak yang wajib di penuhi oleh negara.
Negara bukan hanya sekedar regulator dan fasilitator tapi benar-benar melayani kebutuhan dasar masyarakat secara optimal, Negara juga harus memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran baik secara produksi, distribusi dan konsumsi, dalam sistem kapitalis hari ini hanya seperti mimpi di siang bolong mampu memberikan kesejahteraan rakyat baik dalam pandemi atau tidak dalam pandemi hanya dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah(menyeluruh) dalam setiap sendi kehidupan.
Tidakkah kita merindukan sistem yang bersumber dari Allah Al Mudabbir.
Allah SWT berfirman:
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَا تَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَا لْاَ رْضِ وَلٰـكِنْ كَذَّبُوْا فَاَ خَذْنٰهُمْ بِمَا كَا نُوْا يَكْسِبُوْنَ
"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 96)
Wallahu a'lam bishshowab.
