Oleh : Afrin Azizah
Mahasiswa lagi-lagi menjadi perwakilan suara rakyat yang ditunggu-tunggu oleh berbagai kalangan. Bukan tanpa alasan jika mahasiswa BEM SI bersatu untuk sebuah perubahan dari kebijakan – kebijakan pemerintah yang ada. Mulai dari tuntutan penolakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, hingga memprotes kenaikan harga BBM, tarif PPN, mengusut mafia minyak goreng sampai dengan menunda IKN.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin menilai rentetan aksi demonstrasi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden bisa dikatakan menuai hasil awal yang positif. Bahkan, sambungnya, Jokowi langsung merespons tuntutan mahasiswa itu sebelum digelarnya aksi besar-besaran kemarin.
"Sebelum demonstrasi kemarin, ketika isunya sudah besar dan tekanan luar biasa dahsyat dan menggema, pada Minggu kan presiden ambil langkah cepat mengadakan rapat terbatas kabinet. Dia mengeluarkan statement," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/4).
Namun, perlu diperhatikan kembali bahwasanya dimana mahasiswa menginginkan adanya perubahan haruslah ada solusi untuk bisa merubahnya sampai dengan akarnya hingga tidak ada lagi demo-demo selanjutnya.
Karena perlu kita lihat, bahwa dari sekian tuntuan mahasiswa yang masih di dengar hanya satu sampai saat ini yakni tidak adanya penundaan pemilu yang tetap diadakan di tahun 2024. Bagaimana dengan tuntuan yang lain?
Dengan demikian terbuktilah bahwa penguasa saat ini masih terjerat oligarki yang dimana suara rakyat tidak lagi menjadi prioritas namun segelintir elite lah yang menjadi penguasa sebenarnya. Contoh seperti UU Omnibuslaw yang masih saja disahkan, padahal dengan jelas rakyat menentangnya akan tetapi penguasa seakan tuli untuk mendengar aspirasi rakyatnya. Dimana yang namanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang menjadi jargon membanggakan di sistem demokrasi saat ini ? Tidak ada, selain keinginan para penguasa yang hanya mementingkan isi perutnya sendiri.
Oleh karena itu, perubahan yang diinginkan haruslah tidak hanya perubahan dari orang nya saja akan tetapi perlu juga perubahan dari ideologi yang digunakan yakni kembali dengan khilafah sesuai dengan syariat Allah ﷻ yang benar-benar datang dari Sang Pencipta bukan lagi hukum yang dibuat oleh manusia.
Karena demokrasi yang menganut ide sekulerisme membedakan antara kehidupan dengan agama. Maka sudah pasti aturan yang dihasilkan bukan lagi kembali kepada umat, akan tetapi kepada pemilik kuasa yang dimana materi menjadi tujuannya.
Rasulullah ﷺ bersabda :
"Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin? Siapa yang masuk kepada mereka, lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia juga tak akan menemuiku di telaga." [HR. al-Tirmidzi, al-Nasai dan al-Hakim].
Sudah waktunya kembali dengan syariat Allah sebagai aturan hakiki yang mampu memberi solusi umat.
والله أعلمُ ﺑﺎ ﻟﺼﻮﺍﺏ
