Oleh: Ummu Ayla
(Pemerhati Keluarga dan Generasi)
Mudik bagi umat Islam adalah sesuatu yang sangat dinanti. Terutama menjelang lebaran. Hal tersebut selain menjadi moment berharga bagi umat Islam,mudik juga dapat menjadi wasilah untuk bertemu sanak saudara. Terutama bagi mereka yang jauh terpisah dari keluarga karena merantau.
Tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Lebih-lebih ketika pemerintah resmi memberikan lampu hijau mudik Lebaran Idulfitri 1443 Hijriah/2022 setelah dua tahun sebelumnya mudik dilarang lantaran kondisi Indonesia masih berada dalam pandemi virus corona (Covid-19).
Namun demikian, pemerintah tetap mewajibkan sejumlah syarat yang harus dipatuhi masyarakat sebelum bisa bepergian mudik lebaran. Salah satu syaratnya yakni mewajibkan para pemudik sudah merampungkan dua dosis vaksin Covid-19 dan booster(CNN/26/3/22).
Sebagian publik kemudian membandingkan syarat mudik lebaran tersebut dengan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2022. Mereka memprotes syarat mudik yang mensyaratkan booster, sementara aturan itu tak berlaku saat MotoGP
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kemudian mengklaim salah satu tujuan pemerintah memberlakukan vaksin virus corona booster sebagai syarat mudik bertujuan untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di daerah.
Padahal jika memang pemerintah beralasan untuk memutuskan rantai penyebebaran wabah yang tiada ujungnya, acara apapun yang di dalam jika tidak ada jaminan dapat melindungi masyarakat dari penyebaran wabah seharusnya tidak diperbolehkan untuk memaksimalkan konsekuensi penyembuhan negeri yang semakin sakit. Namun faktanya berkata lain
Pembolehan mudik lebaran ini seolah menjadi pengalihan isu untuk meredam kekecewaan masyarakat terhadap isu tambah 3 periode, krisis minyak goreng dan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal yang tegak hari ini ternyata telah gagal memberi jawaban. Malah dari hari ke hari kian menunjukkan kebobrokannya. Untuk mengakhiri pandemi dan persoalan lainnya butuh sistem yang tegak di atas asas yang benar. Yakni berupa keyakinan, bahwa manusia, alam semesta, dan kehidupan diciptakan oleh Zat Yang Maha sempurna, Maha tahu, Maha adil, dan Maha menetapkan aturan. Itulah akidah Islam, yang melahirkan sistem hidup yang penuh dengan kebaikan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan sistem ini telah tegak belasan abad, menyatukan manusia dalam satu kepemimpinan dan satu pengaturan.
Syariat Islam sebagai solusi kehidupan tentu bisa diimplementasikan.
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.” (Al-Anfal: 24).
Pemimpin hari ini harusnya banyak-banyak belajar dengan kepemimpinan dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka." (HR. Abu Nu'aim).
Dari hadis Ini dapat kita simpulkan bahwa pemimpin itu adalah pelayan rakyat (raain). Pemimpin dalam Islam tidak akan membuat kebijakan yang menyusahkan rakyatnya. Sebab mereka takut akan disusahkan dalam urusannya oleh Allah.
Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka maka susahkanlah dia; dan barangsiapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." (HR. Muslim dan Ahmad).
Oleh karena itu, pemimpin di sistem Islam akan melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya, semata-mata untuk meraih ridha Allah, bukan mencari keuntungan materi maupun popularitas.
Pemimpin ideal seperti gambaran di atas tak akan kita dapati dalam sistem kapitalisme yang melahirkan pemimpin-pemimpin culas. Maka tak heran, kebijakan yang dibuat untuk masyarakat pun tak lepas dari keuntungan.
Sejatinya,umat Islam kembali bersama-sama kembali ke sistem Islam. Satu-satunya sistem yang mampu menuntaskan masalah kehidupan hari ini hingga ke akar-akarnya.
Wallahu a'lam.
Pandangan Islam: pemerintah sepatutnya menjadi pelayan rakyat (ra’in) bukan malah mempersulit urusan rakyat. Juga sepatutnya bersikap adil dlm memberlakukan kebijakan
Tags
Opini
