Oleh : Ummu Hanif, Pemerhati Sosial Dan Keluarga
Perbincangan seputar Mandalika masih saja menggema. Khususnya saat membicarakan acara Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, NTB. Berbagai pihak menyebut perhelatan akbar ini termasuk sukses besar. Bahkan Presiden Jokowi secara khusus menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat NTB dan semua pihak yang terlibat.
Sebagaimana diberitakan, pemerintah menyematkan harapan besar pada perhelatan MotoGP di Mandalika. Ekonomi masyarakat diprediksi akan menggeliat dan lapangan pekerjaan terbuka lebar. Disebut-sebut, acara ini akan menyerap tenaga kerja sekitar 65.000 orang. Acara ini pun ditarget akan menarik 4,5 juta wisatawan. Terlebih pihak pemerintah telah mendapatkan beberapa hak seperti merchandise right dan broadcasting right. Selain mendorong bisnis cendera mata, keuntungan pun akan mengalir dari para sponsor penyelenggara, termasuk dari biaya penayangan siaran langsung televisi, serta keuntungan dari pabrikan motor peserta.
Maka dalam perhitungan pemerintah, Indonesia akan mendapat banyak keuntungan, sehingga pemerintah merencakan untuk menggelar agenda yang sama sampai 10 musim ke depan. Untuk itu Indonesia membayar biaya komitmen sebesar 9 juta Euro per musim kepada Dorna Sport sebagai pemegang hak komersial untuk olahraga MotoGP Internasional, yang meliputi lisensi, hak cipta, dan biaya penyelenggaraan.
Sejauh ini belum ada evaluasi khusus terkait capaian target ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP. Namun, sejak awal, pembangunan sirkuit Mandalika memang telah menjadi bagian penting bagi proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika secara keseluruhan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, konsep KEK pariwisata ini berparadigma mengkapitalisasi alam dan budaya untuk menggenjot pembangunan dan ekonomi.
Saat ini KEK Pariwisata Mandalika dikelola PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC). Korporasi plat merah ini mendapat privilese menjalankan industri pariwisata Mandalika dalam berbagai bentuknya. Antara lain berupa dukungan modal, kemudahan birokrasi, dukungan sarana pra sarana seperti infrastruktur jalan, perbaikan kawasan pemukiman, pembangunan hunian atau homestay, dan lain-lain.
PT ITCD tidak sendirian, dia menggaet banyak investor dalam maupun luar negeri. Keterlibatan para investor ini tentu bukan tanpa kompensasi. Selayaknya sebuah proyek bisnis, para investor pun tentu melakukan hitung-hitungan ekonomi. Investasi harus menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Oleh karenanya, apa yang diklaim pemerintah soal target pertumbuhan ekonomi, sejatinya lebih tertuju pada para pemilik modal. Adapun rakyat, mereka tetap terpinggirkan. Maka, ditinjau dari sisi ekonomi kedaerahan NTB sendiri, jelas akan menimbulkan jurang sangat lebar antara para investor dan rakyat kebanyakan.
Selain dampak ekonomi yang makin timpang, ada dampak lain yang semestinya mendapat perhatian besar. Hal ini terkait fakta bahwa industri pariwisata identik dengan mobilisasi manusia antarwilayah, antaragama, dan antarbudaya. Semua ini pasti berpengaruh pula pada perubahan sosial kemasyarakatan.
Tak heran jika budaya dan aktivitas yang bertentangan dengan Islam akan tetap dilestarikan dan ditawarkan. Semisal budaya kemusyrikan, pornografi pornoaksi, fasilitas minuman keras, dan sejenisnya. Kasus pawang hujan di acara MotoGP kemarin adalah contoh yang bisa kita saksikan. Terlebih saat gaung Islam moderat kian kuat diaruskan.
Maka jika mau serius mencari solusi kasus kemiskinan negeri ini, khususnya di NTB, maka harus melihat persoalan lebih ke intinya. Coba diperhatikan baik – baik, kemiskinan di negeri ini justru terjadi karena adanya perampokan sumber daya alam oleh negara-negara adidaya dan para kapitalisnya. Jadi, solusi untuk menyelesaikan kemiskinan ini bukan dengan program KEK seperti saat ini, tapi mengembalikan harta umat kepada umat kembali. Dan negara sebagai pihak pengelola yang hanya berhak mengelola tanpa mengambil keuntungan. Adapun swasta, tidak berhak sama sekali untuk terlibat apalagi sampai memilikinya.
Dari sinilah kita bisa melihat seberapa penting umat mau bergerak merebut kembali haknya. Mendapatkan kembali kesejahteraannya. Yang tidak ada jalan lain kecuali melalui kepemimpinan Islam, yang akan mengatur berbagai kepemilikan pada tempatnya yang benar. Sehingga keberkahan akan melingkupi seluruh alam. Wallahu a;lam bi ash showab.
